Mengawal Realisasi Janji Politik Jokowi-JK

Kawal Janji Jokowi-JK
Kawal Janji Jokowi-JK

20 Oktober 2014 lalu merupakan salah satu hari bersejarah dan penting bagi bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Bersejarah, sebab pada saat itulah presiden Republik Indonesia (RI) ke-7 diambil sumpahnya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR RI). Dengan demikian, Jokowi-JK yang merupakan presiden-wakil presiden baru Indonesia yang kemarin diambil sumpahnya kini memiliki tanggungjawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan.

Penting, sebab pada saat itulah janji-janji politik menjelang pilpres mulai dinantikan perwujudannya oleh rakyat. Bahkan prosesi pelantikan beberapa waktu lalu menjadi bertambah penting karena rakyat memiliki antusiasme dan harapan yang tinggi kepada Jokowi-JK agar mampu menjadi pemimpin baru yang lebih otentik bagi rakyat banyak. Bukan saja otentik secara prosedural, tapi otentik secara subtansial.

Mengawal Janji Jokowi-JK

Dilema penyusunan kabinet menghantui Jokowi-JK saat ini. Jokowi-JK bergelut dengan tarik menarik kepentingan dengan kepentingan dengan elite partai politik (parpol) dan tim sukses yang turut andil dalam memenangkan pilpres lalu. Pada saat yang sama Jokowi juga bertarung dengan dirinya sendiri, sesuai dengan janjinya untuk menghadirkan pemerintahan yang reformis dan tidak terjebak dengan pakem politik masa lalu yang terjebak dalam kubangan sandiwara politik.

Dari sinilah sebetulnya gagasan revolusi mental diuji. Jokowi sendiri memiliki tenggat maksimal hingga 14 hari setelah dilantik sesuai Pasal 16 Undang-Undang Kementerian Negara untuk menentukan menteri kabinetnya.

Kalau ditelesik sejak kampanye hingga dilantik sebagai presiden-wakil presiden, paling tidak ada beberapa janji Jokowi-JK, misalnya, pertama, membentuk kabinet yang tidak transaksional. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa jabatan apapun di negeri ini takkan bebas dari intrik kepentingan dan politik. Dalam konteks Jokowi-JK, janji dan semangat menghadirkan kabinet tanpa intrik dan transaksi adalah satu bentuk pilihan sekaligus sikap yang sangat berani. Berani, karena pada saat dinamika politik yang begitu hangat dan kepentingan politik yang begitu dominan, Jokowi-JK justru menghadirkan semangat “melawan” arus itu.

Lalu, apakah Jokowi-JK mampu mewujudkan janjinya bahwa menteri yang mengisi kabinetnya bebas dari transaksi dan intrik kepentingan politik elite politik, terutama parpol KIH?

Kedua, transparan dan partisipatif dalam penentuan menteri. “Ciri khusus demokrasi dan politik abad 21 adalah keterbukaan dan kebebasan publik. Pada tingkat selanjutnya, publik memiliki ruang partisipasi yang sangat lebar. Hak-hak sipilnya punya wadah ejahwantahnya. Ketika wadah dan ruang partisipasinya dibungkam atau ditutup, maka publik akan melakukan perlawanan” (Eep Saefullah Fatah, 2014).

Dalam konteks Jokowi-JK, penyusunan kabinet pemerintahannya akan sangat elok jika dilakukan secara trasnparan dan melibatkan publik. Walaupun kelak semuanya tergantung pada pilihan Jokowi (juga JK), namun tetap saja publik mengambil bagian, minimal memberikan catatan atas menteri yang dicalonkan. Bagaimanapun, jika Jokowi-JK hendak membangun pemerintahan yang bersih, maka para penggawa di kementerian pun mesti juga bersih. Dalam pengertian, mereka mesti bebas dari dugaan dan kasus korupsi, juga perilaku amoral lainnya. Untuk itu, publik perlu memberikan masukan agar Jokowi-JK tidak salah memilih menteri.

Ketiga, mengangkat menteri yang tidak rangkap jabatan sebagai pengurus partai. Janji Jokowi untuk tidak “memberi” jatah menteri kepada siapapun yang masih memegang jabatan atau pengurus parpol adalah satu bentuk gebrakan. Walau begitu, publik tetap berharap agar itu bukan sekadar janji. Sebab pada periode pemerintahan SBY-Boediono jilid I dan II, SBY juga kerap menyampaikan hal yang sama namun tetap saja menteri yang berada di kabinetnya menjadi pengurus bahkan memegang jabatan penting parpol. Publik sangat berharap agar Jokowi berani dan tegas dalam menentukan sikap, sehingga janji politiknya tidak sekadar janji.

Keempat, melibatkan KPK juga PPATK untuk memberikan masukan terkait calon menteri. Publik tentu berharap agar kabinet pemerintahan Jokowi bukan saja bebas dari transaksi politik, dan intervensi parpol tapi juga bebas dari korupsi. Sebagaimana yang sempat disampaikan oleh Jokowi-JK di berbagai media massa bahwa susunan menteri untuk kabinetnya akan diumumkan pada Rabu 22 Oktober. Namun karena beberapa alasan akhirnya Jokowi-JK urung mengumumkan susunan kabinetnya.

Secara sepintas, pembatalan pengumuman susunan kabinet kemarin adalah gerak mundur, namun jika dipahami dari kehendak untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih maka itu merupakan langkah maju. Mengapa? Sederhana saja, jika Jokowi hendak menghadirkan pemerintahan yang siap bekerja, maka para menterinya juga mesti bebas dari bebagai kasus hokum termasuk korupsi. Untuk itu, pemberian catatan merah yang disampaikan KPK dan PPATK kepada calon menteri yang disodorkan oleh Jokowi-JK beberapa waktu yang lalu merupakan satu bentuk kemajuan, bukan saja bagi Jokowi tapi juga bagi rakyat negeri ini. Ini era dimana jabatan public mesti dimandatkan kepada mereka yang tepat juga layak. Jangan sesekali membuka ruang bagi mereka yang terlibat dalam korupsi untuk duduk di jabatan publik Negara. Publik tidak boleh lelah mengingatkan Jokowi-JK agar kabinetnya dihuni oleh putra-putri terbaik, bukan mereka yang terlibat kasus.

Di atas segalanya, publik berharap agar Jokowi-JK mampu menjadi pemimpin yang otentik dengan menjalankan mandat dengan baik. “Mandat menghadirkan konsekwensi sebagai ikutannya. Aksi nyata sebuah mandat hanya akan menemukan makna subtantifnya manakala pemimpin yang diberi mandat mampu mengamini kehendak pemberi mandat dalam kerja nyata” (Ngopi, 2014). Sederhana saja, rakyat butuh ketegasan pemimpin baru dalam banyak hal, dan tidak mengulangi kekurangan atau kesalahan kepemimpinan era pemimpin sebelumnya, di samping melanjutkan agenda pembangunan pemimpin sebelumnya (SBY-Boedionon) yang memang layak dilanjutkan.

Akhirnya, pemimpin yang otentik adalah pemimpin yang tidak saja dinanti tapi juga didukung secara sadar oleh rakyatnya; bukan sekadar karena citranya tapi karena nyatanya bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara. Kita berharap agar pemimpin baru, Jokowi-JK, mampu mewujudkan janji-janji politiknya dalam kenyataan negeri kita, Indonesia. Itulah pemimpin yang otentik, pemimpin yang gemar bekerja. Jadi, selamat bekerja Jokowi-JK! [Oleh: Syamsudin Kadir—Penulis buku POLITICS dan Pegiat Ilmu Pengetahuan di STAI BBC]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s