Ganti Kurikulum Sekadar Ganti Nama?

Perubahan Kurikulum Sekadar Ganti Nama
Perubahan Kurikulum Sekadar Ganti Nama

PENDIDIKAN memang harus berberadaptasi dengan kebutuhan zaman. Berdasarkan kajian para stakeholder terutama pemerintah, menjelaskan bahwa Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 (K-4) telah “gagal” memajukan pendidikan Indonesia. Untuk itu, kurikulum mesti diganti. Akhirnya, pemerintah menghadirkan kurikulum baru: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 (KTSP 2006, K-6).

Nasib K-6 tidak jauh beda dengan K-4. Selain dianggap “gagal”, bahkan sejak K-6 diimplementasikan kasus demi kasus terus datang bergelombang; dari materi yang terlalu padat, buku pelajaran yang diseragamkan, hingga kemampuan guru yang lemah dalam implementasikan kurikulum tersebut.

Selain itu, ditambah lagi dengan masalah moral yang belum berhenti seperti tawuran pelajar, bullying, contekan masal, termasuk rendahnya sistem pengelolaan pendidikan di tingkat lokal, pendidikan menjadi praktik jual beli, penyelewangan dana BOS, pemalakan sekolah oleh oknum UPTD, pengawas dan praktik jual beli jabatan kepala sekolah, dan sebagainya.

Akhirnya sejak Juli 2013 pemerintah menggulirkan pengimplementasian K-13 sebagai pengganti K-6. Nasib K-6 ternyata juga dialami oleh K-13. Sejak mulai berlaku pada Juli 2013 lalu K-13 sudah mendapatkan respon atau sikap pro-kontra dari publik. Koalisi Revolusi Pendidikan (KRP) dan Koalisi Tolak Kurikulum 2013, misalnya, sempat menyerahkan surat raksasa kepada Menteri Keuangan waktu itu, Agus Maryowardojo, yang berisi agar Menteri Keuangan menolak anggaran k-13 yang mencapai 2,49 triliuan rupiah tersebut. Alasannya, K-13 belum matang karena tidak mengalami tahap ujicoba secara masif; di samping K-13 terkesan sangat “memaksakan” kehendak elite yang memiliki kepentingan politik tertentu.

Uniknya, kurikulum pendidikan hampir berganti bersamaan dengan pergantian penguasa. Presiden baru, kurikulum baru; menteri baru, kurikulum baru. Publik pun dihantui oleh pertanyaan: apakah negeri ini memiliki agenda strategis pendidikan jangka panjang, atau jangan-jangan ganti kurikulum sekadar ganti nama?

Kaset Baru, Lagu Lama

Senin 17 November 2014 lalu adalah hari yang penting dalam dunia pendidikan negeri ini. Penting, sebab pada kesempatan itulah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan melakukan rapat perdana revisi K-13. Dalam rapat perdana kali ini Menteri asal Kuningan-Jawa Barat tersebut mengumpulkan mantan pejabat dan pejabat aktif Kemendikbud yang terlibat membidani K-13 seperti Mantan Wakil Mendikbud Musliar Kasim, Mantan Kepala Balitbang Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro, Dirjen Pendidikan Dasar Hamid Muhamad, Kepala Balitbang Kemendikbud Furqan. Hadir juga pihak yang memegang kunci untuk menyampaikan reciew impelementasi K-13 yaitu Kepala SMAN 76 Jakarta Retno Listyarti dan Pakar Kurikulum Heilin Han (detik.com).

Kesimpulan dari rapat tersebut kemudian kelak menjadi acuan Kemendikbud untuk mengeluarkan keputusan tertanggal 5 Desember 2014, bernomor 179342/MPK/KR/2014 perihal pelaksanaan Kurikulum 2013 (yang diedarkan kepada seluruh Kepala Sekolah di seluruh Indonesia) yang pada intinya pertama, K-13 merupakan kurikulum yang masih setengah matang yang dipaksakan untuk berlaku di Indonesia. Ketidakmatangan K-13, misalnya, ketidaksesuain antara kompetensi kelulusan dengan materi yang diajarkan dalam buku ajar (pelajaran). Selain itu, K-13 juga tidak melalui tahap ujicoba impelementasi. Sementara KTSP 2006, ia mengalami proses ujicoba selama 2 tahun sejak 2004. Bahkan pada masa itu, para stakeholder melakukan sosalisasi secara masif di berbagai level impelemntasi, baik di kota maupun di daerah/pelosok.

Kedua, sistem evaluasi pendidikan. Banyak guru yang kesulitan memberikan evaluasi K-13 yang berbasis diskripsi. Sebagaimana diakui oleh Mendikbud (Anies Baswedan), model semacam ini sangat mudah dilakukan di Eropa dan Amerika, sedangkan di Indonesia sangat sulit diwujudkan. Di Eropa dan Amerika, siswa dalam sekelas hanya 20-25 orang dengan 1-3 guru. Ini sangat jauh dengan di Indonesia yang kadang satu guru menghandle dua kelas dengan murid 30-50 siswa (5/12/2014).
Ketiga, karena K-13 dimoratorium, maka proses pembelajaran kembali ke K-6. Mengapa mesti kembali ke K-6? Menurut Anies Baswedan, selain karena sudah pernah mengalami tahap ujicoba, ia juga pernah diimpelementasikan selama 5 tahun lebih—walaupun kelak ia juga dianggap “gagal”.

Kalau kita memahami secara teliti keputusan Kemendikbud untuk melakukan moratorium terhadap K-13 sebetulnya tidak ada yang baru. Dalam bahasa yang sederhana, keputusan ini sama saja dengan apa yang disebut oleh Guru Besar Emiritus UNJ Pro HAR Tillar dengan “kaset baru, lagu lama”. Dalam konteks pelajaran, misalnya, kita tahu bahwa K-6 untuk tingkat SD terdapat sepuluh mata pelajaran yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya dan Keterampilan, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, serta Muatan Lokal dan Pengembangan Diri. Nah, dalam K-13 jumlah mata pelajaran hanya tujuh, yaitu Pendidikan Agama, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, serta Pramuka.

Dalam implementasinya, titik tekan satuan studi yang diajarkan pada periode K-6 itu tak jauh berbeda dengan titik tekan satuan studi pada periode K-13. Dengan bahasa sederhana, pengurangan pelajaran (studi) pada K-13 tidak mengurangi substansi pelajaran pada periode K-6. Sehingga pernyataan “kaset baru, lagu lama” menjadi relevan.

Sebagian orang mengacungkan jempol kepada Kemendikbud yang memutuskan bahwa walaupun diberhentikan sementara waktu (karena perlu pematangan), K-13 sama sekali bukan “dipetimatikan”. Sebab ia masih berlaku di 6.221 sekolah, yang kelak dijadikan sebagai sekolah model K-13. Sementara untuk sekolah selainnya kembali ke K-6, dimana pada masa moratorium ini mereka mesti dibina secara sistemik oleh Kemendikbud. Namun keputusan ini menjadi janggal, bahkan sangat ganjal. Mengapa? Pertama, proses evalusasi kurikulum dan proses pembelajaran siswa atau peserta didik pada periode pelajaran tertentu menjadi jomplang bahkan saling “membuntuti”. Dengan jalan masing-masing sekolah mengimpelementasikan kurikulum yang berbeda, maka proses evaluasi kurikulum secara nasional menjadi “acak-acakkan”.

Kedua, menimbulkan kecumburuan sosial. Mengapa? Sebab sekolah yang masuk kategori K-13 dianggap (baca: diposisikan) dan diperlakukan sebagai sekolah yang lebih adaptif dan lebih maju dari sekolah yang masih berjibaku dengan K-6. Atau sebaliknya, sekolah yang masih menggunakan K-13 dianggap sebagai sekolah “ujicoba” dari sebuah kurikulum yang tidak matang.

Ketiga, menimbulkan keresahan para guru. Sebagaimana yang sempat disinggung oleh Rhenald Kasali (2013), “K-13 memiliki tujuan baik namun telah melahirkan keresahan para pendidik sampai pada tahapan darurat.” Apa yang disinggung Kasali tentu bukan asal, sebab kenyataannya memang demikian. Selain karena “kebingungan” menyampaikan materi studi yang “tematik”, para guru juga mengalami kendala ikutan karena belum sampainya buku ajar di sekolah bersangkutan; di samping isi buku ajar yang dinilai masih jauh dari apa yang digariskan K-13 itu sendiri.

Keempat, menimbulkan keresahan publik, termasuk orangtua siswa dan siswa itu sendiri. Pergantian kurikulum tentu saja menimbulkan pertanyaan publik yang memberi efek kepada keresahan masal di ruang publik. Ujung-ujungnya, orang tua siswa dan siswa disibukkan untuk memikirkan perubahan kurikulum daripada menekuni bidang studi di sekolahnya, bahkan bisa menjadi enggan untuk mengambil bagian dalam agenda memajukan pendidikan negeri ini.

Ke Depan

Untuk itu, jika Kemendikbud serius ingin menghadirkan kurikulum baru sekaligus hendak melakukan penyelarasan pendidikan, maka perlu memilih langkah sikap, pertama, jika K-13 dimoratorium, maka Kemendikbud tidak perlu mengeluarkan keputusan setengah-setengah atau yang “tidak matang” seperti adanya pengeculian untuk ribuan sekolah dalam impelementasi K-6 sebagai pengganti (sementara) K-13. Ketidaketegasan atau dualisme sikap semacam ini nantinya justru menimbulkan keresahan publik secara masif, terutama para pendidik (guru), orangtua siswa dan siswa itu sendiri. Tegas saja, misalnya, kembali ke K-6.

Kedua, Kemendikbud tidak perlu terjebak dalam “permainan” politik elite politik. Dalam pengertian bahwa pergantian (termasuk moratorium) kurikulum tidak boleh dilakukan karena atas dasar dinamika dan kepentingan politik elite politik. Dunia pendidikan, apalagi kurikulum, mesti “bebas” dari kepentingan kelompok tertentu yang bisa jadi “mengotori” fitrah pendidikan itu sendiri.

Ketiga, jika pun kelak akhirnya tetap kembali ke K-13, maka pada tahap proses pematangan dan ujicoba kali ini Kemendikbud mesti melibatkan publik atau stakeholder yang memang memahami, memiliki niat baik dan bergulat dalam dunia pendidikan; bukan para broker atau perusak sistem pendidikan nasional (baca: kurikulum).

Keempat, ini yang sangat penting dari semua langkah sigap ini, yaitu menyiapkan kurikulum yang “memasa depan”, bukan saja tujuannya tapi juga kompetensi yang mesti dihasilkan (output) dan model manusia (siswa) yang dihasilkan (outcome) kurikulum tersebut. Apakah kelak kurikulum baru tersebut merupakan elaborasi dari K-4, K-6 dan K-13, itu bukan soal, yang penting kehadirannya benar-benar melalui proses yang jelas dan melibatkan seluruh stakeholder.

Di atas segalanya, semoga ke depan kurikulum pendidikan negeri ini menjadi terintegrasi secara matang, dapat dipahami oleh seluruh stakeholder dunia pendidikan bahkan dapat berlaku untuk jangka waktu yang panjang. Sehingga, anggaran negara yang selama ini digunakan untuk sekadar “pematangan” kurikulum dan buku ajar yang kerap “mubazir” dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan di sektor yang lebih riil dan mendesak seperti infrastruktur sekolah, bea siswa, gaji guru dan sebagainya, terutama di berbagai pelosok (terutama kawasan timur Indonesia) yang sangat memperihatinkan dan jauh dari perhatian pemerintah selama ini. Lebih jauh, publik pun tidak lagi terjebak pada pernyataan sekaligus pertanyaan: ganti kurikulum sekadar ganti nama? [Oleh: Uum Heroyati, S.Pd.I—Alumni Ponpes Al-Ikhlas Buntet, Penulis buku Menuju Indonesia yang Beradab, Pegiat Pendidikan di SDIT Sabilul Huda Cirebon]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s