Membangun Koalisi yang Berkualitas, Bisakah?

Tulisanku di Fajar Cirebon-Kadir_n
Tulisanku di Kolom Opini Fajar Cirebon, Senin 06 Oktober 2014 “Membangun Koalisi yang Berkualitas, Bisakah?”

PADA pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres secara tegas dijelaskan bahwa pasangan calon (presiden dan wakil presiden) diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

Berdasarkan keputusan resmi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari 12 parpol peserta pemilu 2014 yang mampu memenuhi ambang batas minimum 3,5% sebagai syarat lolos parlemiantery threshold (PT) ada 10 parpol yakni PDI-P, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PPP, PKS, Hanura, Nasdem, dan PAN.

Walau mampu menjadi parpol berkategori PT, 10 parpol di atas ternyata tak memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan presiden-wakil presiden secara mandiri sebagaimana yang disyaratkan pasal 9 UU Nomor 42 tahun 2008. Itu bermakna, mereka mesti berkoalisi dengan parpol lain. Bukan saja untuk di pemerintahan (eksekutif), tapi juga untuk di perlemen. Dengan begitu, dalam kontek politik kekinian Indonesia, maka berkoalisi bukan saja keniscayaan politik tapi juga kebutuhan politik.

Menuju Koalisi Berkualitas

Merujuk pada falsafah politik, pada hakikatnya, koalisi dibangun untuk memperkuat jalannya roda pemerintahan, dan bukan malah sebaliknya. Dengan demikian, koalisi yang dibangun (atau nama lain yang semakna dengan itu) juga tidak boleh bubar di tengah jalan, apalagi malah saling menjatuhkan antar anggotanya. Kondisi ini mutlak dipenuhi jika roda pemerintahan ingin berjalan lancar, dan implementasi kebijakan publik bisa direalisasikan dengan maksimal.

Jika berkaca dari koalisi parpol yang ada di pemerintahan periode 2004-2009, lalu 2004-2009, maka saya mencatat paling tidak ada tiga hal yang mutlak dilakukan agar koalisi pada pemerintahan Jokowi-JK bisa lebih baik dan bertahan lama. Pertama, mengembangkan kontrak politik sebagai dasar koalisi atau yang kerap disebut Jokowi sebagai kontrak kerjasama. Kontrak politik tersebut, tentu tidak hanya berisikan hak dan kewajiban antar parpol yang terlibat koalisi saja, melainkan perlu juga dipertegas dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari koalisi yang terbentuk. Secara nyata, tujuan yang akan dicapai oleh koalisi jelas lebih penting bagi publik dari pada hak maupun kewajiban antar parpol peserta koalisi. Karena itu, penting bagi masing-masing parpol yang akan berkoalisi untuk lebih mengutamakan kepentingan dan pelayanan publik dari pada sekadar beradu argumen tentang hak dan kewajiban yang akan diterimanya karena bergabung dalam koalisi di pemerintahan.

Kedua, membentuk koalisi berdasarkan prinsip profesionalisme. Artinya, koalisi hendaknya dilakukan tidak semata-mata atas pertimbangan politis semata, melainkan juga mempertimbangkan kemampuan, kompetensi, komitmen, dan pengalaman kader-kader parpol yang ditawarkan; atau para menteri dari kalangan non parpol. Pertimbangan profesionalisme ini penting, agar pemerintahan tidak hanya menjadi ajang politisasi pemerintahan belaka.

Bagaimanapun, bukan menjadi rahasia lagi jika beberapa posisi strategis di pemerintahan SBY jilid I dan II, diisi oleh orang-orang yang kurang kompeten di bidangnya. Publik begitu mendapat suguhan gratis: pertimbangan politik lebih dominan daripada pertimbangan profesionalitas dan kapasitas. Maka tak heran jika kemudian negara ini lambat mengalami perkembangan meskipun digadang-gadang mempunyai sumber daya alam yang luar biasa banyaknya.

Dalam tataran ini, dengan hak progratifnya sebagai presiden Jokowi (bersama JK sebagai wakil presiden) yang memimpin kabinet yang terbangun dari koalisi parpol tidak boleh ragu untuk memberhentikan atau memutasi menteri-menteri yang berasal dari parpol ataupun non parpol jika kinerjanya dirasa tidak memuaskan publik atau justru menghambat proses pembangunan yang dicanangkan dalam roadmap pemerintahan. Sikap berani dan tegas semacam itu menjadi pemicu datangnya dukungan publik secara gratis, bahkan menjadi bahan renungan koalisi parpol non kabinet untuk tidak berakrobat politik dengan agenda pembangunan yang dicanangkan pemerintah.

Ketiga, menyederhanakan jumlah parpol dalam koalisi. Dengan kata lain, pemerintahan Jokowi-JK harus berani mengambil risiko untuk berkoalisi dengan sedikit parpol. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, terlalu banyak patner dalam koalisi tentu akan berakibat pada banyaknya kepentingan dalam pemerintahan. Sehingga, jalannya roda pemerintahan dapat dipastikan akan terganggu karena sering terjadi disenting opinion dalam pemerintahan itu sendiri. Sederhana saja, Jokowi-JK tak perlu berharap adanya parpol baru (apalagi yang pernah di KMP) yang masuk dalam barisan kabinet.

Sembari itu, kita berharap agar elite politik dan para petinggi parpol menyadari bahwa esensi dasar sebuah pemerintahan ialah terselenggaranya pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, komunikasi politik yang dilakukan untuk membangun koalisi mutlak setidak-tidaknya bisa memenuhi nilai dasar (core value) tersebut. Sehingga, jerih payah rakyat dalam mengikuti proses panjang pemilu, bisa terbayar dengan lunas, bukan malah sebaliknya, dibalas dengan berbagai akrobat politik para elite yang memalukan dan menyebalkan. [Oleh: Syamsudin Kadir—Pegiat Ilmu Pengetahuan di STAI BBC, Direktur Eksekutif KOMUNITAS (Komunitas Cirebon Membaca, Cirebon Menulis), Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku POLITICS; Dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “Membangun Koalisi yang Berkualitas, Bisakah?”, dimuat di Kolom Opini Fajar Cirebon hal. 12, Senin 06 Oktober 2014].

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s