Kabinet Prorakyat, Masih Adakah?

Kabinet prorakyat..._n
Tulisanku di Kolom Wacana Radar Cirebon, Rabu 17 September 2014 “Kabinet Prorakyat, Masih Adakah?”

TAHUN 2014 dikenal sebagai tahun politik. Salah satu peristiwa besar yang terjadi pada kurun waktu ini yang mendapat perhatian dan sorotan publik (termasuk dunia internasional) adalah pemilihan umum presiden (pilpres) pada 9 Juli lalu, yang kemudian (pasca keputusan sekaligus ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa pilpres pada 21 Agustus) mengantarkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai pasangan presiden-wakil presiden terpilih.

Walau pelantikan presiden-wakil presiden terpilih masih lama (20 Oktober 2014), yang diikuti oleh pelantikan para penggawa kementerian di kabinet dalam waktu yang berdekatan, pada dasarnya, secara umum rakyat tidak memiliki harapan yang muluk-muluk. Rakyat menyadari bahwa kini amanah sudah dititipkan kepada pasangan terpilih. Sehingga kehendak atau harapan dalam berbagai aspek kehidupan yang bersifat “membangun”, diserahkan kepada kebijakan pemerintahan yang ada.

Pertanyaannya, mampu kah Jokowi-JK menyusun kabinet yang sesuai dengan harapan dan prorakyat, sehingga visi dan agenda pembangun yang dikampanyekan pada masa-masa menjelang pemilu dapat terwujud—dan tentu saja sesuai dengan harapan dan pro rakyat?

Urgensi Kabinet Prorakyat

Ya, pasca ketok palu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai presiden-wakil presiden terpilih 2014-2019, tugas berat sejatinya telah menanti pasangan ini. Tak heran, bila langkah cepat untuk menyusun kabinet baru itupun sudah mulai dilakukan. Sebagai upaya konsolidasi di masa transisi dan percepatan agenda pembangunan, publik tentu sangat mengapresiasi langkah cepat Jokowi-JK dalam proses penyusunan kabinetnya. Apalagi secara kultural dan terbuka, publik diajak untuk terlibat dan memberi kontribusi yang meyakinkan.

Proses polling yang dilakukan oleh Jokowi Center dan Radio Jokowi yang bertajuk Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) untuk menjaring 34 nama yang akan mengisi posisi menteri, misalnya, adalah satu bentuk kultur sekaligus proses yang sangat baru dalam penentuan kementrian kabinet pemerintahan di negeri ini.

Selain baru, terobosan ini akan mendorong munculnya banyak nama calon menteri yang berkualitas. “Menteri yang berkualitas dalam kabinet pemerintahan sangat penting karena bisa memberikan alternatif yang luas bagi presiden untuk menentukan menteri dalam kabinetnya.

Lebih dari itu, rakyat juga akan merasa dihargai karena diberi hak untuk terlibat langsung dalam menentukan calon menteri” (Pangki Y Hidayat, 2014).

Hanya saja, keterlibatan publik ini harus dimaknai secara positif. Dalam pengertian, publik harus tetap memahami bahwa penyusunan kabinet adalah hak prerogratif presiden sebagaimana tercermin dalam pasal 17 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD 1945 pascaamandemen. Sehingga, siapapun nama calon menteri yang akhirnya duduk di dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK mendatang, harus diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat.

Langkah Penting

“Bacalah sejarah dan belajarlah dari mereka yang berpengalaman”, demikian sebuah anonim yang kerap terdengar dalam dunia kepemimpinan politik. Ya, kabinet presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam satu dekade ini (2004-2014), bisa menjadi acuan dan pembelajaran berharga bagi Jokowi- JK. Hal positif yang dimiliki dalam kabinet SBY tentu harus diambil dan disempurnakan agar menjadi lebih baik lagi. Sementara, hal-hal negatifnya harus dibuang sejauh mungkin. Jangan sampai hal-hal negatif tersebut malah direpetisi oleh kabinet Jokowi-JK di masa mendatang. Bukan kah mengulangi kekurangan masa lalu bagai keledai yang terjembab dua kali dalam lubang yang sama?

Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, keberadaan kabinet pemerintahan mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menunjang bergulirnya roda pemerintahan. Menyangkut ini, paling tidak ada beberapa langkah yang mesti ditempuh oleh Jokowi-JK. Pertama, kabinet mesti sesuai dengan harapan dan pro rakyat. Ini memang sangat filosofis, namun sejatinya dapat diwujudkan dalam ranah (nyata) publik. Misalnya, postur dan penggawa kabinet yang berkualitas. Susunan figur-figur yang akan duduk di dalam kabinet secara tidak langsung nantinya akan menjadi kunci keberhasilan dari pemerintahan itu sendiri. Bahkan menurut Peneliti LIPI Syamsuddin Haris, menteri dalam kabinet-lah yang menentukan sukses atau gagalnya suatu pemerintahan, tak terkecuali pemerintahan baru Jokowi-JK.

Saya mencatat paling tidak ada lima kriteria yang dapat dijadikan standar oleh Jokowi-JK dalam menentukan figur di kabinetnya kelak, yakni (1) bersih dari korupsi, (2) berintegritas, (3) berkompetensi, (4) mempunyai pengalaman manajerial mumpuni dan (5) loyal kepada pemimpin.

Dengan kriteria semacam itu, kabinet profesional (zaken kabinet) seperti yang selalu diungkapkan pada saat kampanye maupun debat pilpres oleh Jokowi-JK juga pengusungnya benar-benar terbukti. Tanpa itu, maka Jokowi-JK keluar dari kategori kabinet prorakyat. Satu kenyataan yang tentu saja tidak dikehendaki oleh siapapun penghuni republik ini.

Kedua, kabinet yang dibentuk Jokowi-JK juga harus mampu mencerminkan transfigurasi gagasan kepemimpinannya selama ini. Transfigurasi gagasan hanya akan terjadi manakala menteri yang masuk dalam kabinet pemerintahan memiliki gagasan dan mampu mengelaborasi gagasannya dalam bentuk agenda kementrian yang relevan dengan kepentingan rakyat banyak, di samping urusan negara dalam konteks global. Gagasan-lah yang menjadi titik temu Jokowi-JK beserta kabinetnya dalam pemerintahan ke depan, bukan agenda kelompok maupun kepentingan partai pengusung dan pendukung yang bersifat sesaat dan pragmatis.

Di atas segalanya, harapan publik pada kabinet baru yang akan dibentuk Jokowi-JK tentu sangat besar. Publik jelas ingin segera merasakan hasil jerih payahnya dalam melaksanakan ritual elektoral berupa pilpres beberapa waktu lalu. Kini publik menanti kerja nyata Jokowi-JK dengan kabinetnya dalam satu sistem kerja kolektif yang menjangkau kepentingan, kehendak dan harapan rakyat banyak. Akhirnya, jika saja terwujud, maka saya dapat memastikan bahwa kabinet Jokowi-JK benar-benar kabinet pro rakyat. Ya, kabinet pro rakyat pun benar-benar masih ada untuk negeri ini. Semoga saja begitu. [Oleh: Syamsudin Kadir—Pegiat Ilmu Pengetahuan di STAI BBC, Direktur Eksekutif KOMUNITAS (Komunitas Cirebon Membaca, Cirebon Menulis), Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis belasan buku; Dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “Kabinet Prorakyat, Masih Adakah?”, dimuat di Kolom Wacana Radar Cirebon hal. 4, Rabu 17 September 2014].

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s