Korupsi Membunuh, Membunuh Korupsi

aku ya8_n
Tulisanku di Kolom Wacana Radar Cirebon, Selasa 2 September 2014 “Korupsi Membunuh, Membunuh Korupsi”

BEBERAPA hari yang lalu saya mendapat SMS dari seorang warga—sebut saja Mas Putra, di komplek perumahan tempat saya tinggal. SMS-nya begini, “Mas, saya baca tulisan Mas di Kolom Wacana Radar Cirebon tentang HUT Kemerdekaan Tanpa Kemerdekaan. Pejabat negara memang benar-benar meresahkan. Saya khawatir kini korupsi seperti juga penghamburan anggaran negara sudah menjadi kultur dan budaya baru negeri ini. Sehingga apapun bentuk korupsi juga penghamburan anggaran negara, selama dirasakan dan dinikmati oleh semua orang, maka itu sudah dianggap kebiasaan yang patut diterima. Karena ukuran korupsi sekarang ini adalah dapat atau tidak dapat jatah anggaran. Kalau tidak dapat anggaran, maka mereka yang tak dapat sibuk menuduh mereka yang mendapat anggaran sebagai koruptor. Kelak negeri ini benar-benar menjadi negeri koruptor. Lalu, kapan bangsa ini hidup jujur? Atau…. mari korupsi!”.

SMS semacam itu bukan hal baru yang saya terima, termasuk lewat e-mail dan akun media sosial yang saya pakai setiap harinya. Selama beberapa waktu yang telah lewat saya tidak begitu antusias memberi jawaban atas SMS atau komentar semacam itu. Namun kali ini saya merasa perlu untuk berbicara. Bukan saja karena keharusan sebagai warga negara, tapi juga sebagai upaya mengadvokasi publik—terutama rakyat biasa seperti juga saya yang seringkali dipertontonkan dengan praktik korupsi yang begitu telanjang; bahkan nyaris sudah dianggap biasa yang menimpa sebagian elite politik, ekonomi, pejabat negara, dan sebagainya.

Korupsi adalah Pembunuh Masa Depan

Semua kalangan setuju jika korupsi ditempatkan sebagai kejahatan utama dan penyebab vital dari keruntuhan kejayaan bangsa ini. Namun—menurut Radhar Panca Dahana (2007)—kini pada kenyataannya korupsi sepertinya bukan diposisikan sebagai kelemahan, kejahatan, dark side, peradaban barbar lagi, tapi sudah dianggap seakan menjadi “kekuatan” baru bangsa yang relevan untuk dilakukan, sesuatu yang tidak patut namun kerap dilakukan.

Apa yang diungkapkan oleh Radar tentu bukan karena meng-amin-i korupsi sebagai biang tertinggi yang kerap menghabiskan banyak anggaran negara (termasuk untuk memberantasnya), tapi juga lantaran kini korupsi sudah bisa (dan biasa) menjadi modus para pelaku korupsi untuk survive, berbangga diri, merasa maju bahkan berkompetisi.

Sederhana saja, tanpa bermaksud menuduh, sebagai rakyat biasa, termasuk saya sebagaimana juga Mas Putra, kerap menyaksikan sesuatu kenyataan yang di luar kewajaran dan logika waras. Ada yang baru enam bulan diterima sebagai PNS di sebuah kantor kedinasan atau kementerian tertentu (dengan gaji yang tentu saja masih “standar”) tapi langsung punya rumah bagus seharga setengah miliaran lebih, memiliki mobil baru dengan harga yang cukup mahal, dan kelengkapan rumah tangga yang tak wajar, di samping pola hidup di luar kebiasaan umum.

Tidak itu saja. Saya tentu tak perlu menyebut secara gamblang beberapa nama koruptor yang beberapa tahun terakhir terlibat (terutama yang terhukum) kasus korupsi, baik yang terkait secara kelembagaan dengan jabatannya maupun yang hanya karena hubungan kerja dan emosional tertentu. Bayangkan saja, dengan begitu mudahnya mereka menjawab atau bersilat lidah di saat awak media bertanya perihal anggaran negara yang mereka selewengkan. Berikut saya kutipkan sebagiannya: “anggaran yang dipakai bukan untuk kepentingan pribadi saja, tapi juga untuk kepentingan sosial”, “uangnya saya sumbangan juga ke berbagai yayasan”, “ada juga sebagian uangnya yang saya pakai untuk pembangunan masjid dan jalan raya”, dan serupanya. Korupsi pun seakan-akan sudah menjadi kehidupan, menjadi pilihan hidup mereka.

Satu fakta lain, mereka menyampaikan itu dengan wajah berseri-seri, nyaris tanpa merasa bersalah, atau bahkan justru seperti merasa bangga dengan praktik korupsi yang dilakukannya. Perilaku semacam itu, sesungguhnya bukan sekadar perilaku buruk, tapi sudah merupakan tindakan biadab, di luar batas peri kemanusiaan. Bahkan dari segi efek, praktik korupsi dan sikap para koruptor yang begitu ceria di hadapan media lebih buruk dari perilaku zina.

Efek praktik zina menurut pandangan Islam hanya akan menimpa para pelaku—di samping efek lain ke masyarakat umum berupa bencana tertentu dari Sang Kuasa. Namun efek korupsi, bukan saja menyengsarakan masyarakat, tapi juga merusak diri dan nama baik para pelaku juga keluarganya. Selain itu, tentu saja merusak tatanan kemanusiaan dan kepentingan negara di masa depan. Korupsi pun dapat dikategorikan sebagai pembunuh masa depan (masyarakat, bangsa dan negara) yang paling ampuh.

Tapi, apakah kita cukup menerima pemahaman dan praktik semacam itu dalam alam bawa sadar dan di hadapan kita tanpa dilanjutkan dengan upaya perlawanan semisal perilaku dan hidup jujur, serta tidak korupsi?

Ya, sepertinya negeri ini sudah memiliki satu etos baru yang seakan-akan sudah menjadi lumrah, terutama bagi mereka yang punya kuasa dalam panggung institusi negara, yaitu korupsi. Kapasitas dan kapabilitas para koruptor dalam hal yang satu ini sangat diakui dunia, bukan hanya karena kepintaran, kelicikan, kecermatan, penciptaan varian, mengatasi hambatan, tapi juga jalan pikiran dan jalan perasaan para pelaku yang begitu integratif dalam melakukan tindakan pidana korupsi. Klimaksnya, aktivitas korupsi bukan saja menimpa mereka yang punya akses dan peluang terbuka, tapi juga mereka yang memiliki jaringan dan hubungan tertentu dengan mereka yang kerap korupsi.

Lalu, kapan kita berhenti menjadi negara yang terjangkit virus dan penyakit korupsi? Setelah institusi kepolisian dan kejaksaan dibentengi oleh institusi lain seperti KPK, Pengadilan Tipikor dan serupanya dengan anggaran yang tak sedikit, apakah negeri ini perlu menghadirkan institusi baru hanya untuk memberantas korupsi?

Membunuh Korupsi dengan Jujur

Secara lantang kita perlu menyatakan bahwa untuk memberantas korupsi tidak perlu lembaga baru, yang dibutuhkan adalah modal kejujuran yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Sungguh, korupsi hanya akan kalah manakala kita semua, semua elemen bangsa bertekad dan sungguh-sungguh dalam—apa yang disebut oleh Prof. Jimly As-Siddiqy—sebagai perang besar—ini. Secanggih apapun sistem dan infrastruktur atau sarana-prasarana, hanya akan mampu memenangi “peperangan” manakala semua elemen memiliki tekad dan kesungguhan yang sama dengan kata kunci jujur.

Negara yang cukup maju di Asia (bahkan di pentas dunia) seperti China, Korea dan Jepang telah menjadikan pola hidup jujur sebagai modal utama dalam memberantas korupsi. Masih sebagai tersangka saja, para tersangka korupsi langsung mundur (terutama) dari jabatan negara yang diembannya. Apalah lagi ketika sudah menjadi terdakwa dan terpidana atau terhukum, tak sedikit yang secara jujur juga terbuka mengakui kesalahannya dan berjanji tak melakukannya di lain waktu; di samping begitu rela “membunuh” diri dengan berbagai macam cara seperti menembak diri, menggantung diri dan serupanya. Bahkan jika pelaku korupsi memiliki hubungan keluarga dan politik sekalipun, jika melakukan korupsi maka hukum dan etika tetap ditegakkan.

Satu hal penting yang patut kita tiru adalah pada perilaku jujur. Ya, pada tingkat dan kualitas kejujuran mereka; mengakui kesalahan, berjanji tak mengulangi dan bersedia menerima hukuman setimpal. Dengan perilaku jujur, tingkat korupsi di tiga negara di atas turun drastis, dan—ini yang paling penting—berpengaruh pesat terhadap berbagai agenda pembangunan negara. Bahkan dalam konteks global, ketiga negara di atas sudah masuk dalam kategori negara termaju di dunia.

Ya, senjata ampuh melawan korupsi sebetulnya adalah kejujuran. Selama kita sebagai sebuah bangsa sudah menjadikan (ke)jujur(an) sebagai nafas kehidupan (pribadi dan kolektif), maka korupsi pun akan mudah diberantas, tanpa menghabiskan anggaran miliyaran rupiah. Hidup dan perilaku jujur—kata Taufiq Ismail—adalah salah satu modal para pahlawan tempo dulu hingga mampu mengalahkan bahkan mengusir penjajah. Mereka telah sukses untuk jujur dengan dirinya dan anak cucunya kelak.

Dalam bentuk praktis, kejujuran dapat diwujudkan, misalnya, kepala dinas di suatu dinas tidak sepatutnya hanya akan memberi rekomendasi atau surat keterengan tertentu dari dinas bersangkutan jika sudah mendapat “salam tempel” dari warga peminta rekomendasi atau surat rekomendasi. Kepala dinas semacam itu tentu saja tidak jujur dengan amanah dan dirinya sendiri jika masih melayani publik-warga dengan sikap “norak” semacam itu. Begitu juga pada institusi lain, atau dalam konteks kehidupan pribadi kita sebagai warga negara.

Jadi, mau memberantas dan membunuh korupsi, atau menang perang melawan korupsi? Selain memaksimalkan kerja institusi yang sudah ada, menguatkan jaringan kerjasama antar lembaga atau institusi lintas struktural, hal lain yang lebih penting adalah menjadikan diri kita masing-masing sebagai pembunuh jitu korupsi dengan menjadi manusia jujur, manusia yang hidup dalam nafas kejujuran. Di samping menggalakkan hidup jujur dalam praktik kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Hanya dengan begitu, keresahan publik seperti juga Mas Putra seperti yang saya singgung di awal tidak semakin mendera panggung dan sejarah bumi pertiwi tercinta ini. Akhirnya, mari bunuh korupsi dengan kejujuran! [Oleh: Syamsudin Kadir—Penulis adalah Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Pegiat “Cirebon Membaca, Cirebon Menulis”, Penulis dan Editor puluhan buku. Dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “Korupsi Membunuh, Membunuh Korupsi”, yang dimuat di Kolom Wacana Radar Cirebon hal. 4, Selasa 02 September 2014].

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s