Presiden Baru untuk Indonesia Baru

Presiden Baru_n
Tulisanku di Kolom Wacana Radar Cirebon, Selasa 26 Agustus 2014 “Presiden Baru untuk Indonesia Baru”

ADIGIUM yang menyatakan bahwa tahun 2014 adalah tahun politik benar-benar faktual. Pada rentan waktu itulah Indonesia menyelesaikan agenda penting. Dari instrumen sekaligus kelengkapan pileg dan pilpres seperti penetapan partai politik (parpol) peserta pemilu, penetapan calon anggota legislatif (caleg), penetapan daftar pemilih tetap (DPT), ambang batas persentase (suara) kepesertaan pemilu, persiapan dan pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) pada 9 April, persiapan dan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) pada 9 Juli, hingga keputusan dan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa pilpres 2014, dan nanti pelantikan anggota legislatif (DPR), DPD, MPR dan Presiden baru.

Salah satu yang cukup mendapat perhatian adalah sengketa pilpres yang ditetapkan MK, yang hasilnya tidak jauh berbeda dengan keputusan KPU. Dalam keputusannya yang disampaikan secara terbuka dan tranparan yang diliputi oleh berbagai media cetak dan elektronik lokal juga asing (21/8/2014) malam lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak semua gugatan tim kuasa hukum Prabowo-Hatta.

Hal ini bermakna bahwa keputusan KPU dari hasil rekapitulasi nasional 22 Juli 2014 yang menetapkan hasil pilpres untuk masing-masing pasangan, pertama, pasangan nomor urut 1 (Prabowo-Hatta) memperoleh 62.576.444 suara (46,85 %), kedua, pasangan nomor urut 2 (Jokowi-Jusuf Kalla) memperoleh 70.997.833 suara (53,15%) dengan total suara sah sebanyak 133.574.277 suara telah final dan mengikat semua pihak (yang bersengketa) dan elemen negeri ini. Dengan demikian, pemimpin baru (presiden-wakil presiden) yang memimpin perjalanan bangsa selama lima tahun ke depan adalah pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Menuju Indonesia Baru

Dalam konteks pilpres yang menghasilkan pemenang pasangan Jokowi-JK, paling tidak ada beberapa catatan yang layak dipahami dan direnungi sebagai upaya mewujudkan Indonesia baru, pertama, dipilih lalu terpilih (menang) sebagai presiden-wakil presiden adalah mandat. Mandat, sebab apa yang diperoleh bukan diperoleh begitu saja, ia menghadirkan konsekwensi sebagai ikutannya.

“Dalam mandat mengandung dua unsur mendasar, yaitu kepercayaan dan harapan. Dengan adanya kepercayaan pemilih (sekaligus seluruh warga negara yang memilih golput) meniscayakan yang terpilih untuk menunaikan amanah-kepercayaan sekaligus mengamini harapan pemilih (dan warga negara secara keseluruhan). Konsekwensi mandat adalah pemenuhan hak warga negara dan janji-janji politik kepada warga negara” (Eep Saefulloh Fatah, 2004).

Presiden baru yah_n
Tulisanku di Kolom Wacana Radar Cirebon, Selasa 26 Agustus 2014 “Presiden Baru untuk Indonesia Baru”

Kedua, keterpilihan lalu dilantik menimbulkan tanggungjawab sebagai ikutannya. “Tanggungjawab adalah inti sebuah kepemimpinan” (Rhenald Kasali, 2007). Tanggungjawab kepemimpinan menghendaki agar yang diberi amanah mampu menjalankan roda pemerintahan secara konstitusional, penuh kesadaran dan memperhatikan kehendak serta realitas seluruh warga negara; bukan saja warga negara pemilih tapi juga yang tidak memilih alias golput.

Sebab pasca terpilih—lalu dilantik—menjadi presiden-wakil presiden, maka seketika pasangan yang mendapatkan mandat langsung memegang dua mandat besar sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.

Dengan begitu, pasca terpilih dan dilantik, maka yang mendapat mandat adalah pemimpin bagi semua warga negara yang menghuni republik ini; baik yang memilih maupun mereka yang golput. Presiden terpilih wajib menaungi, mengayomi dan melindungi seluruh warga negara yang berada di bumi pertiwi tanpa terkecuali.

Ketiga, pada proses demokrasi yang menggunakan instrumen pemilihan, selama dijalankan dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, maka “kalah” atau “menang” adalah konsekwensi.

Lebih dari itu, yang substansi dari proses demokrasi adalah kontribusi pasca perhelatan, baik yang menang maupun yang kalah dalam proses pemilihan. Falsafah demokrasi yang memilih jalan pemilihan itu sendiri meniscayakan para peserta untuk “siap kalah, siap menang”. Ini bermakna, “siap kalah, siap menang” adalah nama lain demokrasi itu sendiri.

Dalam konteks pilpres yang hanya diikuti dua pasangan capres-cawapres pada 9 Juli 2014 lalu, baik sebagai yang “kalah” atau pun yang “menang”, kedua pasangan diharapkan melakukan sowan politik antar kedua pasangan, termasuk dengan kekuatan politik pendukungnya.

Rakyat menghendaki agar elite politik mampu menjadi pelaku rekonsiliasi (pemersatu, perekat) ulung pasca “memanas”-nya situasi politik bangsa beberapa waktu terakhir. Sebab, menang dalam pilpres bukanlah derajat tingkat tertinggi dalam demokrasi; begitupun sebaliknya, kalah dalam pilpres bukanlah akhir atau titik nadir kerja nyata dan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara.

Pilpres adalah panggung pembelajaran bagi siapapun yang hendak menjadi pemimpin atau bahkan menjadi warga negara yang baik. Pasca itu, kita semua adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membangun negeri tercinta, Indonesia.

Kita berharap agar yang menang tidak jumawa, tapi mampu menjadikan yang kalah sebagai patner dalam menjalankan amanah rakyat dan dalam menuntaskan pembangunan sekaligus menempatkannya sebagai alarm yang tak lelah memberi peringatan.

Dalam konteks demokrasi-pemilu, kita patut merenungi pernyataan bijak salah satu proklamator negeri ini Bung Hatta, ketika mengatakan, pemenang yang baik adalah mereka yang mampu menempatkan “lawan” pada tempat dan porsinya yang layak, baik dirinya “menang” maupun “kalah” (Mohammad Hatta, 1950).

Dalam sisi lain, kita berharap agar yang “kalah” (termasuk kekuatan pengusungnya di lembaga legislatif, DPR) tidak merasa rendah diri, lebih elegan jika memilih jalan oposisi. Dengan adanya oposisi, maka roda pemerintahan akan berjalan dalam skema yang terukur dan terarah. Oposisilah yang menjadi “lidah lain” bagi rakyat untuk mendesakkan setiap interupsi kepada pemerintah yang berkuasa.

Oposisi jugalah yang menjadi tolak ukur secara politis, apakah pemerintah berjalan efektif atau tidak. Dalam konteks mematangkan proses demokratisasi, kesiapan dan kemampuan menjadi oposisi yang cerdas dan elegan adalah suatu kemenangan tersendiri, dan tentu saja sangat mendewasakan proses demokrasi dan politik negeri ini ke depan.

Keempat, pada posisi yang tak kalah pentingnya, sebagai warga negara, pemilih mendapatkan konsekwensi baru, yaitu, menjadi penagih janji. Menagih janji presiden terpilih bukanlah sikap “cengeng” dan “ke-kanak-kanakan”, justru ia merupakan wujud “terlibat aktif” sebagai warga negara yang baik; yang mengetahui hak sekaligus kewajiban. Warga negara bahkan negarawan sejati paham betul kapan “menganggukkan” kepala dan kapan “menggelengkan” kepala.

Menagih janji tidak perlu dipraktikkan dengan cara menghitung satu persatu agenda dan program presiden terpilih di saat kampanye lalu mencaci maki dan meneriaki sang presiden dengan semena-mena.

Menagih janji justru mesti dilakukan dengan kesadaran penuh, rasionalitas dan rasa tanggungjawab. Ia juga lebih rill dan subtantif jika dipraktikkan dengan menggiatkan diri untuk memberi kritik-konstruktif atas kebijakan presiden terpilih agar kebijakannya tidak berseberangan dengan janji politik, menyengsarakan rakyat dan mencederai kepentingan publik-negara.

Sembari menagih janji, warga-pemilih juga punya kewajiban untuk mendukung setiap agenda dan program pembangunan yang dicanangkan dan dijalankan presiden terpilih, yang memang mensejahterakan rakyat dan mempercepat pembangunan bangsa dan negara.

Walaupun proses pelantikan presiden (dan wakil presiden) terpilih masih lama (yaitu 20 Oktober 2014), kita berharap agar dengan presiden barunya, negeri ini mampu mewujudkan semua cita-cita luhurnya yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bukan saja karena ia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, tapi juga sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia.

Di atas segalanya, semoga presiden baru mampu menjalankan dengan baik mandat dan harapan yang dititipkan rakyat. Inti mandat dan harapan adalah penunaikan janji politik dengan baik, dan melaksanakan tugas kenegaraan secara profesional dan tanggungjawab, serta mengamini kehendak rakyat.

Hanya dengan begitulah perhelatan pilpres sebagai salah satu agenda dalam tahun politik ini tidak beralih haluan sebagai pemicu keterpecahan dan keterpurukan, tapi benar-benar menjadi instrumen yang mengukuhkan konsolidasi dan pembangunan bangsa dan negara kita bagi masa depannya yang lebih maju dan lebih baik. Itulah Indonesia baru yang sama-sama kita impikan. [Oleh: Syamsudin Kadir—Penulis adalah Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Pegiat “Cirebon Membaca, Cirebon Menulis”, Penulis Buku NGOPI: Ngobrol Politik dan Demokrasi Indonesia. Dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “Presiden Baru untuk Indonesia Baru”, dimuat di Kolom Wacana Radar Cirebon, Jawa Barat hal. 4, Selasa 26 Agustus 2014].

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s