Mengantisipasi Kegagalan Partai Politik

Awas Bahaya Laten Parpol Gagal
Awas Bahaya Laten Parpol Gagal

DI ANTARA hadiah reformasi selama 16 tahun ini adalah adanya kebebasan, terutama dalam pilihan sekaligus sikap politik rakyat. Partai politik (parpol) sebagai intermediasi sekaligus saluran hasrat politik pun hadir begitu rupa. Parpol pun hadir dengan vitalitas yang besar. Hampir tak ada kebijakan strategis negara yang tidak melalui mekanisme “berbau” parpol.

Di satu sisi, vitalisasi kekuasaan parpol semacam ini menjadi berita gembira bagi demokrasi Indonesia, karena dengan begitu parpol telah menegaskan dirinya secara terbuka sebagai institusi utama dalam negara demokrasi modern.

Namun di sisi lain, ia adalah kabar buruk, sebab ia akan menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi. Ancaman, tentu apabila parpol menyimpang dan gagal menjalankan fungsi intermediasinya sebagai institusi (dalam negara) demokrasi. Sebab, kegagalan parpol dengan postur kekuasaan yang begitu kuat akan membuat demokrasi mengidap kegagalan (baca: “parpol gagal”); suatu kondisi ketika postur kekuasaan dan kewenangan parpol sangat kuat, tetapi menyimpan banyak penyakit dan penyimpangan demokrasi.

Kondisi ini pada titik lanjutannya akan menjadi “biang” terjadinya rusuh politik, terutama ketika kekuasaan parpol menguat, namun tidak diimbangi dengan sistem imunitas berupa penguatan sistem dan pelembagaan internal organisasi parpol.

Parpol Gagal, Mungkinkah?

Parpol gagal mengantisipasi berbagai virus penyakit kronis dan penyimpangan politik sulit terbantahkan. Menurut Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda, A.R, paling tidak ada empat penyimpangan virus politik yang gagal diantisipasi partai-partai (parpol gagal) secara bervariasi: pertama, virus pragmatisme yang kian menggerogoti perilaku para elite, kader, dan konstituen partai; kedua, virus kartelisme yang menyerang perekrutan dan suksesi kepengurusan di dalam partai; ketiga, virus oligarkisme yang menginternalkan model kepemimpinan dan pengambilan keputusan di dalam partai; keempat, serta virus faksionalisme yang semakin melemahkan kelekatan organisasi partai (Kompas, 27/5/2011).

Mengafirmasi apa yang disinggung Hanta, maka saya dapat mengatakan bahwa menguatnya pragmatisme para politisi merupakan imbas kegagalan parpol menjalankan sistem kaderisasi dan ideologisasi. Keterikatan politikus dengan ideologi paprol sangat lemah. Akibat kealpaan ini, kaderisasi parpol cenderung menghasilkan politikus tanpa ideologi. Karena itu pula, gejala lompat pagar para politisi belakangan ini merupakan indikasi kuat tentang kegagalan parpol menjalankan ideologisasi dan kaderisasi.

Pragmatisme politik tak hanya menghinggapi elite politik, tetapi juga kader, anggota, dan pemilih parpol. Gejala ini mengindikasikan kegagalan parpol menjalankan fungsi pendidikan politik bagi kader dan pemilih. Hal ini bisa dilihat dari adanya “desak-paksa” elite beberapa parpol pada pemilihan legislatif (pileg) lalu agar pemerintah segera mengalokasikan dana khusus bagi saksi parpol tanpa adanya basis konstitusi sebagai legalitasnya.

Dampak pragmatisme ini memerosotkan militansi kader sehingga mesin organisasi parpol tak berjalan optimal. Pada situasi rendahnya militansi kader dan menguatnya pragmatisme pemilih, parpol cenderung menggunakan cara instan menarik simpati pemilih dengan menggunakan kekuatan politik uang (money politics) dalam berbagai pola.

Bahkan—menurut Pengamat Politik dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi—sistem politik sekarang ini, akan memunculkan perburuan rente, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Di antara penyebabnya adalah pileg tahun ini hadir sebagai hajat demokrasi yang paling brutal dan penuh dengan praktik politik uang (money politics) yang nyaris tanpa pengawasan (5/5/2014).

Menguatnya virus kartelisme dalam seleksi kepemimpinan politik (pencalonan kepala daerah, dan pemimpin lembaga yudikatif serta komisi negara), terutama dalam pileg—9 April lalu—yang tak transparan, oligarkis, dan transaksional merupakan bukti kegagalan parpol menjalankan fungsi perekrutan politik secara demokratis, transparan, dan berbasis meritokrasi, di samping kegagalan institusi lain yang diberi amanah oleh konstitusi untuk menjalankan amanah publik.

Indikasi sederhananya—menurut Haryatmoko (Etika Politik dan Kekuasaan, 2014)—adalah kepala daerah dan anggota legislatif banyak terjerat kasus korupsi dan produktivitas kinerja lembaga legislatif sangat rendah. Parpol terkartelisasi juga menyebabkan terpisahnya pemimpin parpol dengan konstituen. Lebih jauh, perilaku parpol sudah tidak lagi mencerminkan kematangan ideologi dan adanya etika politik dalam tubuh parpol.

Virus oligarki yang menjangkit parpol memang sudah menjadi gejala umum. Bahkan Robert Michels seabad silam memberi sinyal tentang hukum besi oligarki: bahwa setiap organisasi partai politik pada hakikatnya hanya dikuasai segelintir elite. Alih-alih menerapkan model kepemimpinan demokratis berbasis sistem untuk mengantisipasi gejala itu, partai politik justru cenderung memelihara berkembang biaknya personalisasi kekuasaan dan menyuburkan kepemimpinan oligarkis.

Faksionalisasi juga sebenarnya merupakan gejala umum yang menghinggapi parpol. Namun, parpol gagal mengelola dan mengantisipasi potensi faksionalisme itu. Faksionalisme yang berkepanjangan jelas menyebabkan semakin melemahnya konsolidasi organisasi. Para elite parpol saling melemahkan dan tidak saling mendukung. Implikasi kegagalan mengelola faksionalisme ini, misalnya, faksi yang terpinggirkan cenderung membentuk parpol baru atau para politikus berpindah ke parpol lain sambil mencaci maki parpol yang pernah dihinggapi.

Parpol gagal menjalankan fungsinya sebagai intermediasi politik akan berimbas terhadap institusi demokrasi (eksekutif-legislatif-yudikatif) dan perilaku elite politik (pejabat publik) yang perekrutannya melibatkan parpol. Karena itu, problem di lembaga legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif sejatinya—sangat mungkin—merupakan imbas dari parpol gagal semacam itu. Jika paprol gagal, maka tentu saja upaya maksimalisasi pelayanan publik menjadi ilusi alias tak pernah terwujud.

Pentingnya Sistem Imunitas Parpol

Dalam beberapa kondisi semacam di atas, maka parpol perlu meningkatkan sistem imunitas melalui penguatan kelembagaan dan demokratisasi sistem internal parpol. Lebih praktis, paling tidak ada empat agenda institusionalisasi dan demokratisasi demi sistem imunitas. Pertama, ideologisasi kader dengan menggalakkan program pengakaran ideologi bagi kader dan anggota parpol melalui sistem kaderisasi yang melembaga serta gerakan pendidikan politik bagi pemilih sembari mengintensifkan hubungan parpol dan pemilih melalui program pengakaran parpol.

Kedua, revitalisasi ideologi, gagasan, dan platform parpol melalui transformasi komunikasi politik. Strategi menjual popularitas tokoh dan jargon politik mulai ditransformasikan dengan menawarkan platform, gagasan, serta program yang menarik dan inovatif agar menjadi parpol berorientasi program dan kinerja.

Ketiga, demokratisasi sistem perekrutan dan penjaringan jabatan publik (presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan anggota legislatif) di dalam parpol melalui mekanisme konvensi parpol yang terbuka, berbasis meritokrasi, dan melibatkan anggota partai. Tentu konvensi yang demokratis dan transparan perlu didahului dengan pemilu pendahuluan yang melibatkan kader dan anggota sebagai pemilik saham terbesar di parpol. Hal ini dapat mengurangi potensi politik uang, memutuskan rantai oligarki elite di parpol, sekaligus mengelola faksionalisme secara terlembaga.

Keempat, modernisasi organisasi dan demokratisasi sistem pengambilan keputusan dengan melembagakan sistem kepemimpinan kolektif-kolegial sembari perlahan memutus mata rantai oligarki dan personalisasi politik dengan melepaskan diri dari ketergantungan pada sosok personal dan segelintir elite.

Keempat agenda di atas sejatinya dijalankan sejak saat ini, bukan menanti momentum menjelang pemilu semata. Sehingga parpol benar-benar menjalankan fungsi strategisnya sebagai pelaku utama proses pematangan politik rakyat, lebih dari sekadar praktik instan sebagaimana yang disuguhkan selama ini. Lebih jauh, sebagaimana yang diungkap oleh Pemikir Keagamaan dan Kenegaraan, Yudi Latif, parpol pun benar-benar menjadi ruang kaderisasi para pemimpin yang negarawan, bukan sekadar “kandang” para politisi yang culas.

Sahdan, adanya sistem imunitas—berupa penguatan sistem dan pelembagaan internal organisasi—parpol akan memudahkan parpol dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediasi politik rakyat. Dengan demikian, sinyalemen bahwa “parpol gagal” pun jauh dari opini dan praktik politik negeri ini ke depan. Hanya dengan begitulah adanya kebebasan politik di era reformasi ini benar-benar menjadi “barokah” bagi kemajuan politik negeri ini ke depan. Semoga saja begitu! [Oleh: Syamsudin Kadir—Pemerhati Masalah Sosial-Politik, Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Direktur KAMMI Press PP KAMMI Periode 2013-2015, Direktur Eksekutif Pemuda Mabar (Penulis Muda Manggarai Barat. Penulis buku NGOPI: Ngobrol Politik dan Demokrasi Indonesia (Catatan Sosial-Politik). Dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “Mengantisipasi Kegagalan Partai Politik (Catatan untuk Partai Politik)”, yang dimuat di Kolom Wacana Radar Cirebon hal. 4, Jumaat 9 Mei 2014] 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s