Uang Politik, Politik Uang

30 Apr
Buku NGOPI

Buku NGOPI: Ngobrol Politik dan Demokrasi Indonesia (Catatan Sosial-Politik) karya Syamsudin Kadir

PEMILU Legislatif (Pileg) baru saja berlalu. Walau masih dalam proses rekapitulasi, mereka yang dipercayai akan mendapat amanah menjadi Dewan (baca: wakil rakyat) pun nama-namanya kini sudah mulai terpampang di berbagai media cetak dan elektronik. Bukan saja dari kalangan politisi, akademisi dan pegiat sosial, tapi juga dari kalangan artis. Harapan publik tentu saja sederhana, mereka yang terpilih mampu mengamini kehendak publik dengan baik. Publik memiliki optimisme bahwa dengan wajah-wajah baru maka perubahan dan perbaikan di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terwujud.

Namun, di balik harapan dan optimisme semacam itu, publik juga perlu menggarisbawahi bahwa proses Pileg lalu diselimuti berbagai kasus pelanggaran hukum yang perlu mendapat perhatian serius seluruh elemen bangsa—terutama penegak hukum dan penyelenggara juga pengawas pemilihan umum (Pemilu). Salah satu kasus yang menyeruak dan cukup menyita perhatian publik adalah praktik money politics (politik uang). Bukan saja di tingkat lokal dan regional, tapi juga di tingkat nasional. Bahkan praktik tersebut tidak saja menimpa c(aleg) untuk tingkat kabupaten/kota dan propinsi, tapi juga untuk tingkat pusat (nasional)—termasuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Lalu, publik pun mulai bertanya: apa mungkin amanah publik bisa terlaksana dengan baik manakala praktik money politics (politik uang) masih menyelimuti proses Pileg? Mungkinkah kehendak publik (pemilih) dapat terwujud manakala mereka yang terpilih—atau tidak terpilih—menjadi wakil rakyat justru kerap melakukan praktik money politics (politik uang) demi mendapatkan jatah kursi wakil rakyat?

Uang Politik menjadi Politik Uang?

Agar persoalan ini terselesaikan dengan baik, maka selayaknya kita mendudukan persoalannya secara adil dan bijak. Sehingga uang (biaya) politik yang selayaknya “halal” dan legal tidak bertransformasi menjadi uang membayar suara pemilih alias politik uang (money politics).

Uang Politik atau Politik Uang?

Uang Politik atau Politik Uang?

Menurut Eep Saefulloah Fatah (2014), politik sejatinya butuh biaya (uang). Namun yang menjadi masalah adalah ketika kemenangan politik diperoleh dengan menggunakan cara-cara amoral seperti politik uang (money politics). Bukan saja mencederai proses demokratisasi, tapi juga membunuh masa depan para pelaku.

Apa yang disampaikan oleh Eep tentu ada relevansinya dalam praktik politik kita. Bahwa politik butuh pembiayaan atau yang akrab dengan sebutan uang (biaya) politik. Teori semacam itu sudah menjadi pemahaman publik secara umum. Namun sesuatu yang ‘ganjil’ adalah bahwa uang politik sebagai modal politik seringkali tidak bisa dipisahkan antar ia sebagai modal politik peserta (kontestan) yang berkompetisi—seperti untuk biaya logistik dalam Pemilu dan biaya pencerdasan publik, misalnya, (yang tentu saja “halal” dan legal)—dan ia sebagai alat membeli suara rakyat atau apa yang jamak disebut dengan politik uang (money politics).

Sederhananya, uang sebagai biaya politik memang diperbolehkan, sebagaimana yang tersirat dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu. Namun, tidak berarti lantaran dibolehkan, ia boleh dilakukan secara semena-mena dengan melanggar batas-batas keadilan, sehingga ia bertransformasi menjadi politik uang (money politics). Mengingat keharusan ini, dalam praktiknya, penggunaan uang politik perlu dibatasi—paling tidak—oleh tiga jenis batasan yaitu hukum, politik dan etik.

Nah, ketika pada praktiknya, antar uang politik dan politik uang (money politics) sangat sulit dibedakan—terutama karena polanya yang beragam, minusnya kejujuran para kontestan, termasuk tim sukses dan basis massa pendukung, serta kejujuran sebagian publik yang juga sama-sama minusnya—maka dengan penegakan aturan hukum, politik dan etik yang ada keduanya dapat dibedakan dengan seksama. Sesulit apa pun pengaturannya, penggunaan uang sebagai biaya politik tetap perlu diberi batasan yang pasti, sehingga ia tidak menjadi praktik politik uang (money politics). Batasan itu, misalnya, pengetatan dalam menyeleksi sumber uang Parpol pengusung dan peserta kontestan atau c(aleg) sebagaimana yang sudah diatur oleh Undang-Undang.

Di sini dibutuhkan kejelian para penegak hukum, kecanggihan penyelenggara dan pengawas Pemilu seperti KPU, Bawaslu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam mengamalkan aturan dan etik yang berlaku, di samping kejujuran para kontestan perhelatan dan kecerdasan politik serta daya kritis publik yang tetap tumbuh.

Lebih jauh, sejatinya kita dapat mencatat hal ihwal politik uang (money politics) dalam tiga poin sederhana, pertama, politik uang (money politics) tampaknya merupakan suatu yang sulit dihindari. Bagi sebagian pihak, misalnya, memahami bahwa politik uang nampaknya menjadi sesuatu yang niscaya terutama di tengah masyarakat yang berwatak pragmatis. Apalagi di saat kondisi ekonomi yang semakin menyusahkan dan “memarjinalkan”, praktik politik uang (money politics) punya dalih pembenaran atau legalitas sosial yang cukup kuat. Pada kenyataan sebagian pihak semacam itu, maka penyelesian politik uang pun menjadi rumit dan tentu saja meniscayakan pelibatan semua pihak.

Kedua, politik uang (money politics) celakanya menjadi amat berbahaya jika dipraktikkan dalam masyarakat yang masih primitif dan kekanak-kanakan, baik karena “marjinalisasi” pendidikan maupun karena prilaku sosial dalam dirinya yang memang kerap suka dengan praktik stagnasi. Politik pun berpotensi menjadi zat pembusuk sistem politik di tengah masyarakat yang tak punya kesiapan untuk berbeda dan berkompetisi secara sehat; tak punya kesiapan untuk menjalankan transparansi politik; tak punya kesiapan untuk menjadi pemenang dan pecundang yang juga mesti sama-sama baiknya.

Ketiga, adalah tidak produktif mendiskusikan politik uang (money politics) dengan fokus pertanyaan “Bagaimana menghilangkannya.” Lebih produktif mendiskusikan politik uang (money politics) dengan menfokuskan diri pada dua upaya. (1) Menghindari pemanjaan dan eksploitasi sentimen massa yang “primitif” dan “kekanak-kanakan” dengan hanya semata mengandalkan pasokan uang para c(aleg). (2) Mengupayakan sebuah pemilihan atau kontes politik yang demokratif (kompetitif-transparan-adil) dengan memaksimalkan kerja penyelenggara dan pengawas perhelatan pemilu (Pileg) untuk menegakkan hukum dan etik. Dua langkah ini diharapkan mampu meminimalisasi—atau setidaknya melokalisasi—pembusukan politik yang mungkin ditimbulkan oleh praktik politik uang (money politics) di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang semakin akut dan muncul dalam beragam rupa (Ngopi: Ngobrol Politik dan Demokrasi Indonesia, 2014)

Pendeknya, tanpa aturan yang baik, uang sebagai biaya politik akan bertransformasi menjadi politik uang (money politics)—yang akan membuat sakit sistem politik kita semakin parah. Tanpa transparansi dan akuntabilitas pihak-pihak terkait (terutama caleg yang kelak menjadi aleg), uang (biaya) politik hanya menyemai makin banyak bibit kekacauan politik. Lebih jauh, tanpa kesiapan untuk berbeda dan berkompetisi secara sehat, politik uang (money politics) punya potensi menjadi penghancur sistem politik yang efektif. Tanpa kedewasaan politik, politik uang (money politics) hanya akan menjadi pengganggu paling aktif dalam proses demokratisasi (Pileg).

Tetapi pada soal-soal itulah justru praktik politik uang (money politics) menjadi krusial di tengah kita. Bahwa jangan-jangan bukan publik (pemilih)-nya saja yang pragmatis tapi juga stok elite politik kita yang “kanak-kanakan” memang berlebih di saat stok elite politik yang “dewasa” semakin langka. Bahwa stok “politisi” (yang hanya memikirkan bagaimana sahwat: membeli suara publik dan memenangkan pemilihan) berlebih, sementara stok “negarawan” (yang memikirkan bagaimana generasi mendatang dan masa depan bangsa yang lebih baik) berkurang.

Jika fakta itu bersedia dan terus menyeruak di tengah upaya kita untuk meningkatkan kualitas proses demokratisasi (termasuk dalam proses Pileg yang baru saja berlalu yang menghasilkan wakil rakyat periode baru dan pada Pilpres yang akan datang), maka politik uang (money politics) semacam itu benar-benar menjadi berita sangat buruk yang membahayakan dan memalukan.

Sahdan, jalan perbaikan dan pembenahan selalu tersedia. Jika elemen bangsa dan negara ini sudah bersepakat bahwa politik uang (money politics) adalah praktik norak dan bebal sekaligus membahayakan dan memalukan, maka semua potensi mesti dikerahkan agar ke depan praktik tersebut tidak terjadi lagi. Penegak hukum dan pihak terkait (KPU, Bawaslu dan institusi turunannya di tingkat propinsi dan kabupaten/kota) didesak untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab. Di samping para elite (partai) politik dan publik (pemilih), juga didesak untuk membenah diri secara maif dan meningkatkan jenjang serta kualitas diri. Dengan demikian, Pileg yang baru saja berlalu (dan Pilpres yang akan datang) bukan sekadar panggung memilih wakil rakyat (dan pemimpin negara) tapi juga sebagai momentum bangsa dan negara ini untuk melakukan pembenahan di berbagai sektor kehidupan publik. Akhirnya, uang politik yes, politik uang no! [Oleh: Syamsudin Kadir—Pemerhati Masalah Sosial-Politik, Penulis tetap untuk Kolom Wacana Radar Cirebon, Narasumber acara Selamat Pagi di RCTV, Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku NGOPI: Ngobrol Politik dan Demokrasi Indonesia (Catatan Sosial-Politik); tinggal di Karya Mulya Cirebon-Jawa Barat].

Iklan

Satu Tanggapan to “Uang Politik, Politik Uang”

  1. triyanto mekel 30 April 2014 pada 12:47 #

    Politik uang bisa jadi pada akar rumput dapat meningkatkan partisipasi pemilih……

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: