Menagih Janji (Politik) Dewan Terpilih

dprPEMILU legislatif (pileg) baru saja berlalu (9/4). Kini rakyat (publik) masih menanti hasil perhitungan dan keputusan final penyelanggara pemilu (KPU). Sebagaimana diketahui, pasca pemilihan (9/4), maka proses selanjutnya adalah rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu tingkat nasional (26 April-6 Mei), penetapan hasil pemilu secara nasional, serta penetapan partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen 3,5% (7-9 Mei) dan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tingkat nasional hingga kabupaten/kota (11-18 Mei). Proses itulah yang kini masih dinanti oleh banyak pihak, terutama para caleg (dewan) dan pemilih mereka. Setelah pileg—bahkan pilpres kelak—sebetulnya ada hal lain yang tak kalah pentingnya, yaitu transformasi aleg dan pemilih.

Memenuhi Janji

Sebagaimana yang dirilis oleh berbagai media massa bahwa berdasarkan perhitungan cepat berbagai lembaga survei yang mendapat “legalitas” KPU untuk merilis hasil perhitungan cepat pemilu (pileg), PDIP, Golkar dan Gerindra memperoleh suara terbanyak. Dari hasil tersebut ketiga partai politik (parpol) peserta pemilu tersebut disinyalir kuat memenangi pileg kali ini, mengalahkan ambisi Demokrat, PKB, PKS, PAN, PPP, Hanura, PPB dan PKPI untuk menjadi pemenang pileg.

Siapapun (dan dari parpol apapun) yang kelak mendapat mandat sebagai wakil rakyat, maka sepatutnya untuk menunaikan beberapa hal penting. Pertama, luruskan niat dan tanamkan dalam diri bahwa menjadi aleg bukanlah suatu takdir yang datang begitu saja. Menjadi aleg bukan sekadar hasil jerih payahnya dalam berkampanye di saat menjelang pemilu (pileg) tapi juga—yang utama dan lebih penting adalah—takdir Sang Kuasa (Tuhan). Dengan demikian, sang aleg selalu merasa bahwa segala sikap dan tindak-tanduknya ada dalam pengawasan (pantauan) Tuhan dan rakyat—terutama pemilih yang memberi kepercayaan kepadanya.

Kedua, penuhi janji dan tunaikan amanah (kepercayaan) rakyat (pemilih). Menjadi aleg adalah amanah rakyat. Memenuhi janji politik (pada saat kampanye) dan melaksanakan amanah besar sebagai aleg dengan fungsi: “legislasi, anggaran dan pengawasan” memang bukan pekerjaan ringan—lebih-lebih sebagai dewan usungan parpol. Namun, jika sang aleg memiliki komitmen dan cita-cita luhur bagi perubahan bangsa dan negera ke arah yang lebih baik, maka ia pun akan mengorbankan semua yang dimiliknya, termasuk kepentingan diri dan parpol-nya, demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Jadi, amanah pun bisa tertunai dengan baik.

Menurut pemikir kenegaraan dan keagamaan, Yudi Latif (2014), sang anggota legislatif yang negarawan tidak akan mudah goyah karena tergoda dengan agenda-agenda pragmatis dan jangka pendek yang mengedepankan kepentingan diri dan parpol-nya, sebab ia sadar betul bahwa keterpilihannya sebagai anggota legislatif adalah amanah rakyat yang meniscayakan dirinya berdiri tegak di atas kepentingan rakyat banyak dan kepentingan jangka panjang bangsa dan negara.

Ketiga, menjadi aleg “transformatif”, menyadari bahwa sang aleg bukan (lagi) aleg parpol tapi (sudah menjadi) aleg rakyat. Transformasi dari caleg (parpol) menjadi aleg (rakyat) adalah ujian kesetiaan paling rumit bagi sang aleg. Namun, jika sang aleg memiliki kesetiaan dan sikap patriotisme yang tinggi bagi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, maka ia pun akan menerima dengan tulus transformasi dirinya. Dengan demikian, dalam menjalankan amanahnya sebagai aleg, ia bukan saja fokus untuk membela kepentingan diri, dapil dan parpol-nya, tapi juga—lagi-lagi ini yang lebih penting—kepentingan rakyat banyak dan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.

Atas dasar itu, merupakan sebuah keelokan manakala aleg yang menjadi pengurus parpol untuk mengundurkan diri dari jabatan (struktur) parpol-nya. Selain untuk meningkatkan daya fokus terhadap penunaian amanah rakyat dan negara, sikap semacam ini akan meniscayakan parpol menjadi semakin giat untuk menjalankan fungsi utamanya sebagai institusi pencetak para pemimpin sekaligus mesin pencerdas rakyat. Dengan begitu, kaderisasi dan regenerasi parpol tidak berjalan di tempat sebagaimana yang terjadi di hampir sebagian besar parpol selama ini.

Keempat, ini yang sangat penting: jangan korupsi. Kasus penggelembungan anggaran, legalitas Undang-undang dan perda berbasis transaksional (uang), bermain proyek dan kasus serupa yang menimpa sebagian aleg (DPR Pusat, DPR propinsi dan DPR kabupaten/kota) periode sebelumnya adalah sedikit dari sebagian tindak-tanduk buruk yang tak patut dilakukan dan tak layak ditiru. Bagaimana pun, tindak pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan oleh public figure (seperti aleg) jauh lebih besar efek buruknya daripada yang dilakukan oleh rakyat biasa. Perilaku melanggar hukum—terutama korupsi—adalah satu bentuk pengkhianatan yang paling “norak” terhadap rakyat dan negara. Norak, sebab ia bukan saja merusak nama baik sang aleg, keluarga, daerah asal dan parpolnya, tapi juga merugikan kepentingan rakyat banyak sekaligus merendahkan marwah negara di mata internasional.

Antipati sebagian rakyat terhadap pemilu dan parpol—sebagaimana yang diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti aksi massa (demontrasi) atau bahkan golput pada pemilu dan pilkada—tidak sepatutnya dipahami bahwa rakyat sudah antipati terhadap keempat pilar negara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) dan instrumen demokrasi yang ada di dalamnya seperti pemilu/pilkada dan parpol. Antipati rakyat disebabkan oleh tingkah elite, terutama politisi dengan berbagai tindak pidana korupsi yang begitu masif yang menyakitkan hati dan perasaan rakyat (Fadjrul Rahman, 2013).

Dalam pandangan Yudi Latif (2007), sebagai bangsa besar, Indonesia tidak perlu pemerintah (eksekutif) yang sekadar sibuk mengurusi kritik, melainkan yang menjawab kritik dengan kebijakan yang tepat sasaran. Maka, sudah bukan saatnya lagi sekadar berdebat di tataran wacana ilusi tanpa isi. Memerintah bukanlah berkampanye apalagi hanya menebar citra basa-basi dan janji-janji. Masa berdebat sudah (dan memang mesti) selesai. Pemerintah dan elite politik tak perlu terjebak berbalas pantun dan beradu puisi yang menumpulkan nurani. Mereka mesti merangkai prosa, semacam daftar kerja dan kinerja yang sedang dan yang segera ditunaikan bagi kepentingan rakyat banyak, kini dan di masa depan.

Apa yang disinggung Yudi, tentu bukan melulu konteks eksekutif tapi juga legislatif (aleg). Dalam kerangka itulah demokrasi menuntut aleg bekerja dalam koridor mandat dan keterwakilan. Keluar dari koridor atau jalur ini adalah pengkhianatan besar. Sambil menanti pemenuhan janji para aleg atau ketika aleg (dewan) mengidap penyakit “khianat”, maka rakyat (pemilih) sejatinya punya tugas penting dan mendesak yaitu menjadi pengingat sekaligus penagih janji.

Penagih Janji
Dalam konteks struktur sosial, rakyat sipil sejatinya merupakan elemen yang berada pada posisi oposisi. Namun ia bukan berarti keluar dari struktur negara. Justru ia merupakan elemen penting negara dalam membangun realitas sosial-politik dalam lingkup yang lebih riil. Dengan demikian, suara jernihnya berupa dukungan maupun kritik atau penolakan terhadap tingkah buruk pejabat negara adalah fakta paling akurat yang menguatkan posisinya sebagai elemen penting negara dalam mewujudkan perubahan sosial-politik yang hendak diwujudkannya (Piotr Sztomka, 2007).

Selama ini sebagian besar orang mendefinisikan oposisi sebagai kegiatan menolak, anti tesis, lawan, musuh, penggugat, penghambat, penghalang dan terminologi semacam berikutnya. Padahal dalam negara demokrasi, oposisi adalah kekuatan pengingat sekaligus penyeimbang kekuasaan (penguasa) (Eep Saefulloh Fatah, 2004).

Mengafirmasi pendapat Piotr dan Eep, maka saya dapat mencatat bahwa dalam konteks pileg dan proses menanti pemenuhan janji aleg, sebagai pemilih yang patriotis, rakyat tidak merasa perannya sebagai warga negara telah selesai manakalah telah mencoblos di bilik suara (in put) dan mengantarkan para caleg menjadi aleg (out put). Justru pasca pencoblosan, rakyat memperoleh konsekwensi yang lebih penting sebagai lanjutannya (out come), pertama, menjadi penagih janji. Selama ini, tak sedikit orang (rakyat, pemilih) yang memahami demokratisasi (yang ditarik lokomotif) yang menumpukkan diri pada peran lingkaran elite politik (dan penguasa) semata. Sikap “cukup” rakyat semacam inilah yang membuat peran wakil rakyat selama ini masih menyisahkan catatan kaki. Sekali lagi, setelah memilih sejatinya rakyat memiliki tugas mendesak sebagai penagih janji yang paling aktif terhadap para aleg.

Kedua, menjadi rakyat yang berdaya. Sebagai tindak lanjut dari konsekwensi pertama, maka diperlukan cara pandang baru, yaitu melihat demokratisasi sebagai sebuah proyek massal yang menyentuh agenda penguatan dan pemberdayaan rakyat. Bahwa ia tidak cukup menjadi pemilih yang aktif menitipkan amanah, tapi juga memperdayakan diri dengan menjadi rakyat yang kritis terhadap lakon penggawa negara (baca: aleg) yang bertentangan dengan koridor.

Atas nama kebutuhan pemberdayaan dan penumbuhan daya kritis rakyat sebagai elemen oposisi dalam konteks gagasan struktur sosial-politik (sebagaimana yang disinggung Piotr Sztomka), maka rakyat sendiri—lebih-lebih di saat aleg “khianat”—mesti memantapkan dirinya agar menjadi “peneriak” yang paling keras dan tak pernah lelah untuk menyuarakan kehendaknya demi kepentingan bangsa dan negara.

Pada prinspinya, demokrasi meniscayakan semua individu untuk berperan, termasuk rakyat. Ia memiliki hak bahkan kewajiban untuk memberdayakan dirinya. Ketika hak-haknya diabaikan, maka ia berhak menuntut sekaligus memberi peringatan kepada mereka yang diberi mandat. Dalam konteks ini, lagi-lagi, rakyat adalah oposisi: penyeimbang, pengingat, pendesak, pelawan sekaligus pewujud aktif—yang dalam konteks yang lain disebut sebagai “pengeritik” setia bagi penerima mandat (aleg).

Tetapi, demokrasi juga menuntut kekuatan kritik (rakyat) untuk setia dalam koridornya. Tak hanya tujuan dan substansi kritik yang mesti demokratis, misalnya, melainkan juga caranya. Keluar dari koridor berisiko pada hilangnya otentisitas. Memberi peringatan atau interupsi kepada mereka yang menjabat di institusi negara—seperti sebagai aleg—dikala abai dengan janji dan amanah, misalnya, semestinya ditunaikan tanpa melanggar hukum dan etika. Hal semacam ini sengaja diingatkan sejak awal, sebab dalam praktik demokrasi—menurut Arbi Sanit (2000)—bukan hanya pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang bisa berkhianat, tetapi juga masyarakat beserta gerakan-gerakan kritik dan oposisi yang mereka galang.

Di atas segalanya, pileg baru saja usai. Namun tugas kita sejatinya belum—bahkan tidak pernah—selesai. Pasca pileg tugas kita, baik sebagai aleg maupun pemilih, justru bertambah banyak. Bukan saja bersabar menanti hasil final pileg, persiapan pemilihan presiden (pilpres), dan menanti pemenuhan janji mereka yang terpilih sekaligus menaikan jenjang sebagai pemilih ke penagih janji, tapi juga menunaikan kerja-kerja pembangunan sesuai batasan peran kita masing-masing sebagai warga negara, sekarang dan di masa mendatang. Dengan begitu, pileg bukan batas akhir kita untuk berperan tapi masa karya: kesempatan untuk memulai sekaligus menjejakkan secara tegas tugas-tugas sejarah baru yang mesti kita tunaikan bagi kepentingan bangsa dan negara. Akhirnya, mari menagih janji dewan terpilih sekaligus mencintai Indonesia tanpa tapi! [Oleh: Syamsudin Kadir—Pemerhati Masalah Sosial-Politik, Penulis tetap untuk Kolom Wacana Radar Cirebon, Narasumber acara Bincang Pagi di RCTV, Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Penulis buku NGOPI: Ngobrol Politik dan Demokrasi Indonesia (Catatan Sosial-Politik); tinggal di Karya Mulya Cirebon-Jawa Barat; dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “Menagih Janji (Politik) Dewan Terpilih; Sebuah Refleksi dan Harapan” pernah disampaikan pada acara Bincang Pagi di RCTV Cirebon pada Rabu 16 April 2914]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s