Citra Politik, Politik (Dagang) Citra

politik pencitraanPEMILIHAN umum (pemilu) yang menjelang dalam hitungan hari makin menghangatkan jagat politik nasional akhir-akhir ini. Sebagaimana ditentukan oleh penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum, KPU) bahwa pemilu—dalam hal ini pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres)—diselenggarakan masing-masing pada 9 April dan 9 Juli 2014.

Dalam negara yang menganut demokrasi, pemilu merupakan salah satu instrumen penting yang menentukan. Penting dan menentukan, sebab pada momentum itulah rakyat (pemilih) memilih pelayannya, baik presiden, DPD maupun DPR (D). Pada momentum pemilu-lah warga negara bisa memilih mereka yang lolos seleksi (parpol dan KPU) dipilih untuk menjalankan kehendak warga negara sebagaimana yang digariskan peraturan perundang-undangan.

 

Citra Politik

Memahami pemilu dalam kontek ‘melahirkan pelayan publik’, maka yang terbayang dalam benak kolektif publik adalah hadirnya para penggawa negara dalam segala levelnya dengan segala peran dan kontribusinya bagi kepentingan negara dan urusan publik secara umum. Di saat pemilu-lah rakyat memilih orang-orang terbaik alias memilih manusia-manusia pilihan menjadi pemimpinnya.

Namun, imajinasi ideal publik semacam itu akhir-akhir ini seperti mimpi di siang bolong. Bagaimana tidak, tingkah dan perilaku, kerja dan kontribusi mereka yang telah mendapatkan amanah justru jauh dari harapan. Korupsi, defisit peran, gagal fungsi dan serupanya selalu menyelimuti mereka yang mendapat amanah. Sederhana saja, tak sedikit kepala daerah (gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati) hasil pilkada, anggota DPR dan DPRD hasil pemilu dan pejabat kementrian, penegak hukum dan keadilan yang tersangkut kasus (korupsi, proyek, amoral/asusila) bahkan sudah dipenjara.

Menyaksikan kondisi semacam itu masyarakat pun terpakasa bertanya, apa pentingnya politik? Bukan kah—karena realitas semacam itu—politik (termasuk partai politik, parpol) lebih layak diposisikan sebagai penambah beban negara dan publik—sehingga menjadi tidak penting?

Dalam sebuah diskusi yang bertema “Menagih Janji Elite Politik” di Jakarta beberapa waktu lalu, peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris, mengatakan bahwa citra politik akhir-akhir ini sangat buruk. Penyebabnya adalah hilangnya jati diri elite politik—terutama anggota DPR (D)—sebagai wakil rakyat. Mereka lebih sibuk mengurus diri dan parpolnya sendiri daripada mengurus urusan rakyat secara umum. Bahkan tingkah mereka sangat rakus dan serakah sebagaimana yang terlihat secara gamblang pada berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, main proyek dan ketidakhadiran mereka dalam berbagai sidang-sidang penting. Mereka yang di eksekutif dan yudikatif juga terkena penyakit akut sebagaimana yang dialami politisi (legislatif). Mereka pun tidak mendapat kepercayaan yang tulus dari publik.”

Apa yang disampaikan Syamsuddin Haris hanyalah sebagian potret betapa wakil rakyat—juga penggawa eksekutif dan yudikatif—selama ini memang masih jauh dari harapan. Betul bahwa tak sedikit di antara mereka yang benar-benar menjalankan tugas dengan baik, namun ukuran utama dari kerja dan kinerja mereka adalah “hasil” bukan “janji”—apalagi pencitraan semata. Faktanya, tak sedikit di antara para penggawa negara itu yang sibuk memamer citra bahkan terkena kasus hukum hingga dipenjara.

Lagi-lagi merekapun lebih banyak mendulang ketidakpercayaan. Padahal kata Kenneth William Koput (2013) jejaring kepercayaan (trust network) adalah modal sosial paling penting dalam menjalankan amanah publik dalam berbagai skala, terutama skala negara.

Dagang Citra

Di balik buruknya citra politik dan pelayanan publik, justru tak membuat para politisi (termasuk parpol) dan pengemban amanah publik lainnya untuk berhenti menjual citra. Hampir semua politisi, misalnya, memiliki selogan (jargon) yang mungkin dianggap “menjanjikan” padahal “menyengasarakan”. Di antara selogan (jargon) yang sering disampaikan, misalnya, berintegritas, bermoral, pembela rakyat, pro wong cilik, pro buruh, pro kaum perempuan, pro perubahan, tegas, santun, jujur, rajin blusukan, tidak ingkar janji dan serupanya.

Tak sedikit masyarakat yang terjebak, namun sebagian besar masyarakat—sebagaimana yang disuarakan oleh elemen pegiat sosial-politik—menyaksikan bahwa selogan (jargon) yang sering disampaikan para politisi sangat jauh dari kenyataan. Janji yang mereka sampaikan pada saat (menjelang) pemilu hanyalah janji, selanjutnya hanya menambah stok janji palsu yang sudah ditanamkan oleh para pendahulu mereka kepada masyarakat.

Walau begitu, lagi-lagi sepertinya politisi sudah mati rasa. Kritik publik terhadap buruknya tingkah dan kerja mereka selama ini nyaris tak digubris. Tak sedikit yang sibuk dengan pencitraan diri yang “dipaksakan” bahkan dilebih-lebihkan. Sebagian media massa—baik cetak maupun elektronik—mendukung secara “berlebihan” pola politisi semacam itu, lalu para politisi pun dengan begitu semangatnya untuk mencitrakan diri dengan berbagai selogan (jargon) tanpa sedikit pun rasa malu.

Jika publik selalu disuguhi oleh politisi yang gemar menyebar janji palsu dan citra norak seperti selogan (jargon) tanpa aksi nyata semacam itu, maka satu saat publik akan melakukan perlawanan. Berapa tahun reformasi berjalan, perlawanan publik sudah terlihat menggeliat, misalnya, dengan menempuh jalan Golput dalam pemilu (termasuk dalam berbagai pilkada).

Dalam satu pandangan, selain satu bentuk sikap tidak patriotis kepada negara, Golput merupakan kunci yang mempermudah dan akurat untuk melahirkan politisi yang lebih buruk dari yang sudah tersedia saat ini. Namun dalam konteks yang lain, Golput mesti dipandang juga sebagai bentuk kritik masyarakat yang sudah lama dibodohi dan dibohongi politisi. Artinya, Golput jangan selalu dipahami sebagai bentuk frustasi, tapi satu bentuk koreksi dan interupsi atas praktik demokrasi (politik) elite dan politisi. Dengan demikian, pemaksaan terhadap warga negara untuk memilih tapi tidak dibarengi dengan ketersediaan politisi untuk berbenah diri dan memperbaiki kinerjanya sebagai pelayan publik adalah satu bentuk sikap yang justru tidak patriotis bahkan sangat norak.

Sederhana saja, hadirnya Golput bukan selalu karena anti negara sekaligus demokrasi yang telah lama dipilih sebagai sistem dimana para penggawa negara dipilih. Golput—menurut Eep Saefulloah Fatah (2010)—disebabkan oleh banyak faktor, misalnya, buruknya pelayanan administrasi kependudukan yang berujung pada carut marutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT), berkurang dan terbatasnya penyebaran informasi publik yang menyebabkan masyarakat tak tahu informasi (termasuk informasi mengenai rekam jejak para anggota legislatif dan calon anggota legislatif), bahkan bisa jadi adanya unsur kesengajaan dari para penyelenggara yang “berkerjasama” dengan kelompok tertentu demi mewujudkan agenda “politik hitam” yang menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.

Walau begitu, kita tentu memaklumi bahwa memilih menjadi Golput dalam pemilu jika dilakukan tanpa strategi sekaligus jalan keluar (dalam pengertian hanya berupa kerumunan massa tanpa agenda dan rencana), maka ia pun terlihat sebagai pilihan politik yang (jauh lebih) buruk. Memilih menjadi Golput yang baik—lebih-lebih mereka yang berasal dari kalangan terdidik pada era terbuka dan kebebasan ini—adalah dengan menyediakan jalan keluar yang bisa di-sharing-kan dengan berbagai elemen bahkan penggawa negara (termasuk politisi) agar Golput bukan sekadar sikap “emosi” tapi menjadi alarm paling akurat dan tentu saja mendidik publik.

 

Pemilu sebagai momentum seleksi

Memahami pemilu sebagai instrumen penting demokrasi, seharusnya tidak sekadar dipahami sebagai sarana untuk memilih. Tapi ia juga mesti diposisikan sebagai sarana seleksi akurat para penggawa negara. Bahkan pemilu menjadi sangat penting ketika kita hendak menaikan jenjang peran dan kontribusi Indonesia dalam konteks politik global. Dengan begitu, maka politisi yang gemar berdagang (menjual) citra menjadi tidak relevan dan tak layak dipilih. Pada saat yang sama, publik (baca: rakyat pemilih) yang lebih sibuk mencaci maki buruknya citra politik (politisi, parpol) tanpa mencari solusi, itu juga satu bentuk pilihan politik yang tidak relevan dan tidak patriotis. Karena sejatinya kita semua memiliki tugas besar: menaikan jenjang Indonesia dalam konteks percaturan global. Dan, pemilu adalah salah satu momentum yang sangat menentukan menuju ke arah tersebut.

Di atas segalanya, pemilu segera menjelang. Pemilu benar-benar menjadi penting manakala masyarakat mengambil peran dalam menyukseskan pemilu dengan sadar, patriotis dan bertanggung jawab. Selain itu, para politisi pun diharapkan untuk meningkatkan jenjang dari (sekadar) wakil parpol menjadi wakil rakyat yang bersedia kerja: menjalankan segala tugas dan wewenangnya yang mulia secara tulus dan bertanggung jawab. Akhirnya, mari mencintai Indonesia tanpa tapi! [Oleh: Syamsudin Kadir—Penulis buku NGOPI, Ngobrol Politik dan Demokrasi Indonesia (Catatan Sosial-Politik)—tinggal di Cirebon-Jawa Barat]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s