Menagih Peran (Aleg-Caleg) Partai Politik

Kartun-Politisi-Kutu-Loncat-inilah.com_SEBAGAI suatu bentuk apresisasi atas reformasi, proses demokratisasi di negara kita bergulir begitu ramai. Hal ini terutama dalam aspek politik, misalnya, dalam perhelatan Pemilu di tingkat nasional dan Pilkada/Pemilukada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hampir semua perbincangan elemen bangsa di seluruh penjuru tanah air—termasuk pemberitaan media massa, baik elektronik maupun cetak—tak jauh dari tema-tema politik bahkan sangat politis.

Benar apa yang disinggung oleh Robert A Dahl (Polyarchy : Participacion and Opposition, 1971), bahwa ketika demokrasi sebagai sebuah keharusan maka dimensi politik yang sifatnya generik yakni partisipasi dan kompetisi akan begitu menyeruak.

Mengamini Robert, saya memahami bahwa gegap gempita rakyat pada proses politik (demokratisasi) mengandung persoalan serius. Di satu sisi merupakan wujud sukses demokrasi, pada sisi yang lain sekaligus wujud gagalnya. Sukses, sebab kesadaran kultural muncul begitu rupa. Bahwa politik bukan lagi hanya hak kolektif semata—yang dalam hal ini dikoordinasikan elite melalui mekanisme partai politik (Parpol)—tapi juga hak individualistik (orang). Dengan demikian, partisipasi dalam politik tidak lagi hanya pekerjaan elite Parpol tapi juga menjadi pekerjaan masing-masing individu.

Sebaliknya, gagal, sebab sebagian rakyat hanya mencukupkan dirinya sebagai “penggembira” politik dan tidak segera menaikan jenjang menjadi pelaku politik. Pola politik “cukup” semacam ini dapat dijelaskan, misalnya, rakyat begitu berbusa berbicara politik, mudah digiring untuk memilih (pada saat yang sama mudah sekali mengalihkan pilihan politik ke elite tertentu), dan turut serta dalam meramaikan peristiwa politik seperti kampanye hingga ikut memilih, namun mereka tak mampu memposisikan diri sebagai warga negara.

Sejatinya, rakyat tidak hanya cukup sebagai pemilih, tapi mampu menjadi warga negara yang tahu hak sekaligus kewajiban. Tidak sekadar mampu berbicara politik dan ikut memilih tapi juga mampu menagih janji dan mengkritisi pada elite politik, di samping mendukung setiap program yang membangun di saat para elite politik itu manggung. Dengan menjadi warga negara dalam makna demikian, maka hak-hak politiknya tidak akan mudah dikebiri elite politik yang berkompetisi.

Menjalankan tugas sebagai warga negara adalah penting, bahkan jauh lebih penting—lebih-lebih—menjelang perhelatan demokrasi (baca: Pemilu 2014) yang tak lama lagi. Di antara kerja konstitusional yang mesti terus dijejakkan warga negara adalah menagih peran sekaligus janji partai politik (Parpol)—termasuk anggota legilatif dan calon anggota legislatif untuk Pemilu 2014.

 

Peran Partai Politik

Berbicara tentang Parpol, UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa Parpol diarahkan pada dua hal utama, yaitu pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukan dengan sikap dan perilaku Parpol yang memiliki sistem seleksi dan rekruitmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Parpol baik fungsi Parpol terhadap negara maupun fungsi Parpol terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekruitmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Jadi, tugas utama Parpol adalah melakukan pendidikan politik. Kita akan melihat salah satu rangkaian aktivitas yang terdengar asing jika tidak bisa dibilang mengerikan di telinga masyarakat awam. Bagaimana tidak? Ketika mendengar kata politik saja masyarakat sudah merasa jengah, yang terbayang adalah Parpol dengan elite-nya yang terkena kasus korupsi, permainan kotor dan perebutan kekuasaan. Simpulan tersebut tak bisa disalahkan, sebab publik punya radar penglihatan yang tajam untuk merekam berbagai tindak-tanduk elite Parpol. Tidak heran jika para ahli dan pengamat politik membayangkan pada pemilu 2014 angka golongan putih (Golput) akan mengalami kenaikan signifikan karena masyarakat terutama sudah tidak percaya terhadap Parpol dan pejabat publik.

Salah satu penyebab ketidakpercayaan tersebut karena hampir seluruh Parpol besar terlibat kasus korupsi di KPK. Tak sedikit elite Parpol yang terjerat oleh KPK dalam kasus korupsi sehingga ini akan berdampak pada Pemilu 2014. Korupsi tersebut dilakukan oleh berbagai aktor di eksekutif dan legislatif dan selalu menjadi highlight di media massa. Tentu saja ada variabel-variabel lainnya di dalam pendidikan politik yang mempengaruhi ketidakpercayaan publik. Hal ini terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan penyelenggaraan pemerintahan oleh Parpol yang tidak berintegritas dan beretika.

Untuk itu, sebagai pemilih, kita (publik) didesak untuk meningkatkan peran penting sebagai penagih peran Parpol. Sederhananya, terutama menjelang Pemilu, publik didesak untuk tak pernah lelah memberi masukan, kritikan bahkan interupsi kepada Parpol—termasuk melalui Aleg dan Caleg-nya—agar secara cermat dan gempita menjalankan peran politiknya seperti yang digariskan Undang-Undang.

 

Peran Aleg-Caleg

Dalam konteks itu, Aleg dan Caleg asal Parpol mesti menjalankan tugasnya, misalnya, pertama, sebagai juru bicara Parpol. Bagaimanapun, peran konstitusional Parpol akan berjalan dengan baik manakala instrumen di dalamnya—seperti Aleg dan Caleg—mampu menjadi juru bicara terbaik Parpol. Sebagai juru bicara, Aleg dan Caleg bukan saja mengkampanyekan dirinya tapi juga mesti mampu menjelaskan ke khalayak (publik) tentang visi, misi, platform dan agenda strategis Parpolnya dalam membangun Indonesia dalam berbagai level pemerintahannya, baik pusat maupun daerah. Menjadi juru bicara tentu bukan semata soal kelancaran berbahasa, tapi kemampuan membangun jaringan dan mengkonsolidasikan massa. Sebab tak semua yang pandai bicara mampu membangun jaringan dan mengkonsolidasikan massa. Apalagi kemampuan bicara akhir-akhir ini hanya dibangun melalui pelatihan komunikasi menjelang Pemilu, maka kemampuan bicara tanpa kemampuan membangun jaringan dan konsolidasi massa adalah ilutif. Dengan begitu, Aleg dan Caleg yang gagap untuk menjadi juru bicara Parpol dalam makna demikian sejatinya tak layak mendapat amanah mengurusi urusan publik. 

Kedua, sebagai martir Parpol. Sebagai martir Parpol, Aleg dan Caleg tak cukup mempertahankan dirinya sebagai Aleg dan sibuk membangun citra juga kampanye bagi pemenangan dirinya sebagai Caleg. Mereka juga harus mampu menjadi martir atau dalam kajian filsafat politik disebut sebagai ideolog politik—dalam hal ini ideolog Parpol. Sebagai ideolog Parpol, Aleg dan Caleg mesti memiliki karakteristik: konsisten, memihak dan melawan.

Konsisten, dapat diwujudkan dengan menjaga nilai-nilai luhur Parpol sekaligus negara seperti nasionalisme, patriotisme, integritas, pengorbanan, kerjasama, tolong menolong, kekeluargaan dan serupanya. Dalam hal yang lebih teknis, sebagai ideolog Parpol, konsisten dapat diwujudkan dengan cara menjaga sekaligus mewujudkan visi, misi dan platform Parpol dalam tataran praktis. Mereka mesti mampu menjelaskan secara teknis-aplikatif berbagai hal yang sifatnya filosofis dan gagasan Parpol, sehingga publik mampu memahami lebih jauh agenda (Aleg dan Caleg) Parpol bersangkutan ketika kelak mendapat amanah publik.

Memihak, dapat diwujudkan dengan melakukan advokasi terhadap berbagai kepentingan publik (bangsa dan negara) di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Betul bahwa membela kepentingan diri dan kelompok adalah penting sekaligus sebagai wujud keberpihakan, namun ada kepentingan lain yang lebih besar dan mendesak untuk dibela, yaitu kepentingan bangsa dan negara seperti menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan kontrol. Apalagi pasca terpilih (menjadi Aleg), maka Aleg bukan sekadar milik Parpol tapi juga milik publik yang hadir di ruang publik sebagai penggawa lembaga publik dengan segala fungsi dan wewenang yang diembannya. 

Melawan, dapat diwujudkan dengan melakukan interupsi bahkan perlawanan terhadap segala sikap, tingkah dan kebijakan penguasa (eksekutif) yang bertentangan dengan konstitusi negara dan rasa keadilan publik. Sederhananya, Aleg dan Caleg tak merasa kerjanya selesai manakala berbagai Undang-Undang telah rampung dan Rencana Anggaran disahkan. Mereka justru semakin merasa punya kerja besar manakala masih ada daerah yang tidak terjangkau pembangunan dan masih ada rakyat yang tertimpa penderitaan: sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan dan politik.

Dengan ketiga karakteristik tersebut, maka Aleg dan Caleg dapat mewujudkan amanah istimewanya, bukan sekadar juru bicara Parpol tapi juga juru bicara rakyat banyak (publik). Selanjutnya, dengan begitu publik pun memiliki alasan kuat dan rasional untuk memberi kepercayaan dan memilih mereka (Aleg dan Caleg) itu sebagai wakil mereka di lembaga negara melalui proses demokrasi yang disepakati berupa Pemilu.

Ketiga, sebagai teladan publik. Betul bahwa Aleg dan Caleg adalah milik Parpol. Namun dalam konteks sistem pemilihan umum (Pemilu), tidak cukup sampai di situ. Sebagai figur yang ditetapkan sebagai Aleg maupun Caleg dengan berbagai proses seleksi hingga terpilih menjadi Aleg dan Caleg melalui proses yang ketat, maka mereka pun dapat diidentifikasi sebagai figur publik. Dalam kondisi negara yang kini dilanda berbagai krisis (termasuk krisis teladan), maka Aleg dan Caleg mesti menjadi teladan publik. Menjadi teladan meniscayakan Aleg dan Caleg untuk bertingkah dan bersikap layaknya sang teladan yang layak dicontoh publik. Misalnya sopan, santun, ramah, jujur, sederhana, bijaksana, simpati, empati dan serupanya.

Pertanyaannya, masih adakah politisi yang memiliki karakteristik yang layak diteladani? Dalam dunia politik yang akhir-akhir ini sering terpajang dalam bentuk yang meresahkan karena tindak-tanduk politisi yang tak elok, maka sejatinya masih tersisa di antara politisi tersebut yang baik, beradab dan empati terhadap publik. Di tengah-tengah krisis dan kegaduhan politik, sejatinya masih ada para teladan politik yang layak dijadikan panutan, bahkan layak mengemban amanah publik. 

Di atas segalanya, mudah-mudahan beberapa catatan di atas dapat menjadi modal tambahan bagi Aleg dan Caleg Parpol dalam menghadapi pertarungan politik pada perhelatan politik yang tak lama lagi ini; di samping menjadi pijakan bagi publik (pemilih) dalam menentukan sikap dan pilihan: Caleg atau Parpol mana yang layak dipilih (baca: dicoblos). Di sinilah kelayakan sekaligus tanggung jawab konstitusional dan moral Aleg dan Caleg diuji secara terbuka. Akhirnya, mari mencintai Indonesia tanpa tapi![1] [] 


[1]Oleh: Syamsudin Kadir—Penulis buku NGOPI; Ngobrol Politik dan Demokrasi Indonesia (Catatan Sosial-Politik). Dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “Menagih Peran Aleg-Caleg Partai Politik”, disampaikan pada Diskusi Politik dengan tema “Aleg-Caleg Parpol, Mau Ke Mana?” yang diselenggarakan oleh aktivis mahasiswa beberapa kampus di Mataram-NTB pada Sabtu, 8 Maret 2014. Dielaborasi kembali sesuai kebutuhan penulisan dan penerbitan. No. HP: 085 220 910 532.           

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s