Mari Menjadi Warga Negara

foto indonesiaMENCERMATI realitas politik mutakhir tampak bahwa di republik ini bernegara sering dipahami bahkan dipraktikkan sebagai ajang perebutan kekuasaan semata. Padahal bernegara bukan sekadar kekuasaan atau obsesi tentang keharusan menang dalam pemilihan jabatan politik, dominasi gagasan dalam kebijakan, meluasnya peran partai politik (Parpol) dalam sistem kepartaian, mendapatkan jabatan dalam hasil Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah  (Pilkada/Pemilukada), totalitas dalam upaya penegakan hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), dan mati-matian dalam agenda pemberantasan korupsi semata.

Masih banyak tugas besar yang perlu ditunaikan sebagai wujud cinta kepada bangsa dan negara Indonesia. Lalu, apa mungkin tugas-tugas besar tersebut dapat ditunaikan di saat negara menghadapi berbagai masalah seperti saat ini? Apa mungkin tugas-tugas besar dapat terlaksana manakala rakyat masih mengidap kekeliruan yang layak dikoreksi? Di saat negara menghadapi kondisi yang rumit, apa saja hal penting dan mendesak yang mesti ditunaikan sebagai anak bangsa?

 

Kritik untuk Rakyat  

Sebetulnya, masalah terbesar abad 21 yang kita hadapi pertama-tama memang bukan selalu penguasa yang diktator, ancaman kekuasaan yang kokoh-kuat dan tuli-bisu yang menindas sambil memperpanjang dominasi dan hegemoni. Masalah terbesar kita adalah tirani yang telah lama tertanam di kepala kita masing-masing. Sebuah tirani, yang oleh Michael Berenstein dalam buku pengenalan dinosaurus untuk anak-anak, Raja Dinosaurus: Tyrannosaurus Rex, dimakna sebagai “penguasa yang lalim dan sewenang-wenang”.

Adalah tirani yang ada di dalam kepala kita itulah yang membuat kita begitu rela membiarkan penguasa menjadi tiranik bahkan biasa-bisanya bernyanyi sambil menari dan menabuh genderangnya di atas penderitaan kita (publik). Tirani itulah yang membuat kita selama ini merasa damai dengan elite dan penguasa yang selalu mempraktikkan politik, hukum, ekonomi dan budaya dengan pola menindas.

Lebih jauh, dalam bernegara, sebagai rakyat selayaknya ada banyak hal yang perlu dikoreksi dari apa yang kita sikapi, respon dan perankan selama ini—tentu di samping sisi-sisi positif yang perlu diapresiasi. Dalam konteks kehidupan publik, sebagai rakyat kita kerap, misalnya (1) senang membuat kerumunan, tapi tidak rajin menggalang barisan, (2) suka marah, tapi tidak suka melakukan perlawanan, (3) reaktif, tapi tidak proaktif, (4) suka terpesona oleh keaktoran, tapi bukan oleh wacana atau isme yang diproduksi atau dimiliki sang aktor, (5) sibuk berurusan dengan kulit, tapi tidak peka mengurusi isi, (6) gemar membuat organisasi, tapi kurang mampu membuat jaringan, (7) cenderung memahami segala sesuatu secara simplisit, tapi kurang suka dengan kerumitan kecanggihan, (8) kerap berpikir linier, tapi bosan dengan rumusan dialektika atau sinergitas, (9) enggan melihat diri sendiri sebagai tumpuan perubahan, tapi cenderung berharap perubahan dari atas atau para pemimpin, (10) senang membuat program, tapi kurang mampu membuat agenda, (11) cenderung memahami dan menjalani segala sesuatu secara parsial, tapi tak cukup mampu mengurusinya secara integral dan menyeluruh, (12) senang bergumul dengan soal-soal jangka pendek, tapi kurang telaten mengurusi agenda jangka panjang, (13) terus menerus menyerang “musuh” di markas besarnya, tapi abai pada perioritas utama menyerang “musuh” di gudang amunisinya, (14) kerap menjadikan politik sebagai tujuan angin lalu, tapi alpa menjadikan politik sebagai alat, (15) berbangga diri menjadi massa, tapi enggan menjadi elemen minoritas yang kreatif, (16) senang memikirkan kepentingan hari ini, tapi tak punya jadwal untuk memikirkan masa depan.[1] Kita pun sering sulit membedakan apa yang kita maui dan apa yang sejatinya kita butuhkan.

Selain kekeliruan tersebut, masih banyak kekeliruan lain yang juga perlu mendapat perhatian, koreksi dan pembenahan oleh seluruh elemen bangsa—khususnya oleh kita sebagai rakyat. Dengan menyiapkan mental yang siap dikoreksi maka kita pun sudah memenuhi salah satu syarat sebagai rakyat (baca: generasi) yang mampu menghadirkan yang terbaik bagi Indonesia, saat ini dan di masa depan.

 

Dari Rakyat ke Warga Negara

Menurut Kuntowijoyo (2000), berpolitik, sejatinya tidak harus semua jadi Calon legislatif (Caleg) atau Anggota legislatif (Aleg). Tidak harus menjadi partai yang berkuasa, sebab tidak mungkin semuanya menjadi eksekutif atau kepala daerah, misalnya. Berpolitik berarti masuk dalam kelompok atau komunitas untuk mengambil peluang, yaitu merebut kekuasaan’ atau mempengaruhi kebijakan’ demi kepentingan dan kebutuhan kolektif bangsa atau rakyat banyak.

Kekuasaan yang anggun adalah kekuasaan yang ditambat dengan keluhuran karakter sebagaimana Nabi Yusuf as. menjadi Perdana Menteri. Dari sumur ia “dihidupkan”, namun diistana ia menghadirkan “kehidupan” bagi publik. Sebuah amanah besar yang bertemu dengan kualitas manusia yang sangat layak untuk diteladani.[2]

Atau dalam konteks yang lain, sebagaimana Nelson Mandela ketika menjabat sebagai pemimpin tertinggi Afrika Selatan. Ketika menjadi Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela dalam posisi di atas dan sangat populer dan dicintai rakyatnya sampai jika Mandela mencalonkan kembali dalam Pemilu hampir 100% rakyat akan memilihnya kembali. Namun Mandela memilih untuk tidak mencalonkan lagi. Seorang wartawan bertanya kepada Mandela, “mengapa Anda memilih untuk tidak mecalonkan lagi padahal Anda ada jalan lebar untuk berkuasa kembali?” Mandela menjawab, “saudaraku, berkuasa atau tidak, bisa sama artinya. Karena penguasa yang tidak bertanggung jawab nilainya kalah dengan warga negara biasa yang bertanggung jawab. Lanjut Mandela, maka izinkanlah saya menjadi warga negara biasa yang bertanggung jawab!”, pintanya.

Begitulah politik atau kekuasaan jika dipahami sebagai pelembagaan wewenang dan fungsi, yang muncul adalah sikap melayani, memberi dan berkorban. Sebaliknya, jika hanya dipahami sebagai peluang melanggengkan kekuasaan dan azas pemanfaatan, maka yang terjadi adalah musibah sekaligus bencana karena ketidakberdayaan kepemimpinan. Hal ini akan terjadi walaupun  seorang pemimpin merasa telah melakukan ‘azas pemanfaatan’ itu untuk kepentingan publik atau kepentingan yang lebih luas. Karena perasaan saja tidak cukup menjadi saksi bagi kelayakan dan fungsionalnya sebuah kepemimpinan.

Pernyataan yang kedua ini ada relevansinya dengan apa yang (pernah, sedang bahkan mungkin akan) dialami oleh bangsa ini. Sebagian kebijakan dan program aksi yang dikeluarkan oleh pengambil dan pengeksekusi kebijakan belum menjadi pemicu bagi penyelesaian berbagai masalah bangsa. Artinya, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat akan terus menjadi impian semata. Tidak heran jika kemudian doktrin ‘negeriku adalah Indonesia’ belum menjadi kenyataan sebagian besar rakyat yang menghuni republik ini. Senyum bahagiapun hanya menjadi impian keseharian semata.

Padahal harapannya, dengan senyum itu, rakyat bisa merenung dan berimajinasi untuk memilih peran, tentang kontribusi yang ditawarkan dan sekaligus memahami atau menjiwai makna bernegara. Tentang bagaimana ikut terlibat dalam membuat peta perubahan dan perbaikan negeri khatulistiwa ini. Tentang pemantapan diri sebagai warga negara yang aktif atau publik yang kontributif. Tentang kesungguhan untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan bangsa dan negaranya secara sadar dan bertanggung jawab.

Karena warga negara atau publik yang sejati bukanlah kategori pasif, melainkan sebuah nama untuk komunitas yang aktif. Warga negara atau publik bukanlah kerumunan massa yang diam atau sekadar menjadi penonton. Publik adalah warga negara yang memiliki kesadaran akan dirinya, hak, kewajiban dan kepentingannya.

Publik adalah warga negara yang memiliki keberanian yang kuat untuk menegaskan eksistensi dirinya dan mendesak kekuasaan agar mengakomodasi kepentingannya. Publik adalah warga negara yang ikut terlibat secara berani dalam membangun bangsanya.

Menurut Eep Saefullah Fattah,  warga negara yang berkualitas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Tahu hak dan menjaganya, (2) Tahu persis hak-hak orang lain dan pandai menunaikan kewajibannya, (3) Bertumpu kepada diri sendiri bukan pada orang lain, jangan titipkan hak kepada orang lain. (4) Setiap orang tidak pasif tapi aktif terhadap setiap permasalahan dan (5) Mempunyai kemampuan untuk ‘melawan’ ketika hak-haknya dicederai.

Saya sendiri percaya dan memahami bahwa bernegara adalah kesyahduan janji bersama mencari cara mendapatkan kehidupan yang layak. Bernegara adalah upaya untuk mencapai cita-cita bersama dan menegakkan nilai-nilai substansial; elit berkuasa, rakyat sejahtera.

Bernegara juga adalah upaya tulus untuk mencapai cita-cita bersama dan menegakkan nilai-nilai keadilan. Bernegara adalah obsesi menyatukan kembali perasaan dan tekad inilah Indonesiaku: negeriku, bangsaku.

Bernegara adalah obsesi tentang kepemimpinan diri untuk berkarya bagi yang dipimpin atau rakyat banyak, untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka tentang kemerdekaan, tentang pendidikan bermutu, tentang moral bangsa yang terjaga, tentang udara yang bersih, tentang air minum yang segar dan sehat, tentang sungai-sungai yang mengalir indah dan bersih tidak bau, menjadikan pantai-pantai indah, tentang kebudayaan bangsa berkembang menarik untuk dinikmati jutawan wisatawan, tentang menjaga pulau-pulau yang elok, menjaga hutan-hutan dan lautan.

Bernegara adalah memberikan tempat kepada generasi muda untuk belajar dan membaca agar mengetahui rahasia alam semesta, tentang menghargai manusia-manusia cerdas, tentang memberi yang terbaik dari yang memimpin kepada yang dipimpin, tentang kontribusi nyata yang mesti ditunaikan. Begitulah cara bernegara yang sama-sama kita nantikan wujudnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita; dan itulah peran yang mesti kita tunaikan.[3]

Akhirnya, inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan jenjang dari sekadar massa kerumunan (rakyat) menjadi kekuatan berbaris (warga negara). Mari menjadi warga negara, mari me-Negara![4] [Oleh: Syamsudin Kadir—Pemerhati Sosial-Politik]

 


[1] Dielaborasi dari makalah Syamsudin Kadir, “Islam Politik dan Negara; Study Konsep dan Pemikiran Politik Islam”, disampaikan ketika menjadi pembicara pada acara Politic Institute yang diselenggarakan oleh KAMMI Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung-Jawa Barat pada Jum’at, 11 November 2011, dihadiri oleh berbagai delegasi organisasi intra (BEM, UKM Se-UPI) dan ekstra kampus (HIMA Persis, HMI, IMM dan seterusnya).

[2] Dikutip dari tulisan Syamsudin Kadir, “Dari Sumur ke Istana; Teladan Kepemimpinan Nabi Yusuf Sang Anak Sumur”. Tulisan lepas, dokumen pribadi (Maret 2008). Dielaborasi kembali sesuai kebutuhan kepenulisan.

[3] Dikutip dari tulisan Syamsudin Kadir, “Mari Menjadi Warga Negara!”. Tulisan lepas, dokumen pribadi (Oktober, 2010). Dielaborasi kembali sesuai kebutuhan kepenulisan.

[4] Dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “Mari Me-Negara!”.   Dielaborasi kembali sesuai kebutuhan penulisan dan penerbitan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s