Menimbang Prahara Golput Pemilu

golput gitu
Prahara Golput Pemilu

NEGERI ini semakin hari semakin gaduh. Drama adu kuat antar kelompok politik dalam mengangkangi hukum semakin menjadi-jadi. Setelah pengawal konstitusi lumpuh tanpa kepala, kini presiden terusik oleh satu nama, Bunda Putri. Selain itu, kalangan istana juga sibuk memberi “komentar” tak penting kepada isu “penculikan” BIN terhadap tokoh tertentu.

            Petinggi Partai politik (Parpol) penguasa seperti tak mau kalah dalam lakon “menggaduh” publik. Tak kepalang, selain memalukan elite Parpol lain—baik berkoalisi maupun di luar koalisi—di depan publik, mereka pun tak malu-malu memalukan sesama elite dalam Parpol-nya sendiri. Tidak sekadar memalukan teman sejawat, bahkan mencaci secara membabi buta. Bukan saja memalukan dan tidak mendidik, mereka yang kerap menyuguhkan kegaduhan semacam ini lebih layak dinamai sebagai politisi norak dan cengeng.

Efeknya, ruang publik yang semestinya dipakai untuk mengalirkan demokrasi secara jernih pun menjadi lumpur yang membuat keruh. Ia menjadi lemah tanpa pegangan, tanpa kekuatan untuk menggemakan nilai. Meminjam istilah Jurgen Habermas, maka publicsphere, alias ruang publik yang selama ini dinikmati secara bebas oleh rakyat, terampas secara semena-mena.

Lebih jauh, selama sekian tahun terakhir, dalam konteks politik, publik disuguhi berbagai peristiwa politik yang mencengangkan dan mengkhwatirkan. Dalam arena Pilkada (Pemilukada), misalnya, tak jarang terjadi tindakan yang melanggar ketertiban umum dan kenyamanan publik. Bahkan kerusuhan dan tindakan kriminalitas nyaris tak pernah absen terjadi di ruang publik.

Fenomena tersebut, “memaksa” publik untuk percaya bahwa keadilan hanya berada pada ruang-ruang diktat kuliah, pada teori-teori lama, dan bahkan hanya pada lembaran kitab suci. Publik “dipaksa” mengerti dan paham bahwa keadilan hanya milik mereka yang berkuasa, bahwa kesejahteraan hanya milik mereka yang memiliki modal dan memiliki hubungan “patron-klien” dengan penguasa. Hukum hingga politik pun menjadi gaduh tak berkesudahan. Kegaduhan ini merasuk ke seluruh aspek kehidupan publik, bahkan melalui pola dan bentuk ekspresi politik publik seperti golongan putih (Golput). Golput semakin mendapat ruang “gratis” dalam bilik kehidupan publik bangsa.

 

Menimbang Golput

Golput telah menjadi adagium politik modern yang banyak diperbincangkan. Istilah ini dilekat pada pilihan politik individu dan masyarakat yang tidak turut menyumbangkan suara dalam bentuk mencoblos pada saat Pemilu, Pilkada (Pemilukada) ataupun kegiatan politik serupanya.

Para ahli dan teorisasi politik melihat Golput sebagai aksi politik (political action) yang memiliki ekses penyimpangan dan pertentangan terhadap eksistensi demokrasi. Sebagain sarjan ilmu politik dan pengamat politik memberikan tesis bahwa Golput berdampak secara negatif atas pertumbuhan demokrasi. Benar kah demikian?

Rabu, 16 Oktober 2013, Kolom Wacana (hal. 4) Koran Radar Cirebon, memuat tulisan pengamat komunikasi politik, Afif Rivai, berjudul “Pilkada, Golput dan Krisis Kepercayaan”. Tulisan itu menarik untuk dicermati. Mengingat Golput sudah menggurita dalam ruang demokrasi politik Indonesia sejak Pemilu 1999 hingga kini, baik pada Pemilu Legislatif, Presiden maupun Pilkada (Pemilukada) di berbagai kota/daerah. 

Mengafirmasi wacana Afif Rivai, dalam tulisan ini, saya berupaya mendudukan persoalannya dalam konteks dan sudut pandang yang  lain. Dengan harapan, Golput tidak beralih posisi menjadi model praktik “bebal” dan “norak” baru.

Samuel P. Huntington dan Nelson (1994) membuat klasifikasi dua karakter partisipasi politik. (1) partisipasi sukarela, yaitu partisipasi yang demokratis dan otonom. Pada level ini, setiap warga negara berperan secara aktif dalam proses Pemilu (Pilkada) dan agenda politik secara sukarela, tanpa tekanan, tanpa pemaksaan. (2) partisipasi yang dimobilisasi, yaitu keikutsertaan warga negara dalam Pemilu (Pilkada/Pemilukada) dan politik yang dimanipulasi dan didukung oleh kekuatan otoritatif, baik yang dilakukan oleh rezim ataupun oleh kelompok-kelompok tertentu.

Dari sudut pandang ini, mari kita melihat fenomena Golput sebagai tindakan politik warga. Para ahli politik berpendapat, Golput dapat mengganggu stabilitas demokrasi karena minimnya partisipasi. Teorinya: demokrasi yang baik adalah apabila diikuti oleh keikutsertaan publik-politik warga secara aktif.

Teori ini sejatinya tak melulu kontekstual dengan kenyataan. Kualitas demokrasi tidak serta merta diukur oleh partisipasi publik dalam takaran dan ukuran dengan jumlah yang paling banyak (mayoritas) dalam mengekspresikan pilihan politik. Sebab jika demokrasi selalu diartikan sebagai “kemenangan mayoritas” maka dalam setiap Pemilu dan Pilkada (Pemilukada) pasca reformasi Golput adalah pemenang tunggalnya.

Menurut Syamsuddin Haris (2005), demokrasi yang selalu mencari bentuk pada jumlah mayoritas sejatinya menjadi ancaman bagi proses demokratisasi itu sendiri. Sebab demokrasi berbicara tentang prosedur dan mekanisme pemerintahan yang dijalankan. Bukan sekadar jumlah, apalagi yang dikemas dalam angka-angka ilutif, baik angka kuantitas maupun kualitas.

Betul bahwa konsep demokrasi liberal yang dianut Indonesia mensyaratkan pada suara mayoritas: suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei). Persoalannya, rakyat yang mana, dan seperti apa yang memiliki mandatori untuk melegitimasi pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat,untuk rakyat” sehingga Pemilu atau Pilkada (Pemilukada) sebagai instrumen demokrasi layak disebut demoktratis?

Menurut Georg Sorensen (1993), demokrasi model inilah yang ditolak oleh filusuf  Plato. Demokrasi Athena seperti yang digambarkan Plato disebut sebagai kemerosotan kota, dan pembusukan moralitas pemimpinnya. Athena yang menjadi jargon demokrasi waktu itu adalah pemerintahan yang dipimpin oleh mayoritas kaum miskin, dimana para pemimpin dapat melakukan tindakan-tindakan imoralitas dan jahat selama didukung oleh mayoritas.

Jadi,  demokrasi bukan sekadar persolan kuantitas, tetapi—yang utama adalah—persoalan kualitas dan akuntabilitas secara faktual dan riil, di samping efek bagi publik untuk jangka waktu yang lebih panjang.

Hal mendasar yang ingin saya sampaikan di sini adalah, Golput yang terjadi di Indonesia saat ini selain sebagai pilihan politik rasional warga sebagai akibat dari berbagai fenomena penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat negara dan elite politik, juga sebagai akibat dari tidak berkerjanya prinsip-prinsip demokrasi sedari awal pada seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara, yang membuat publik menjadi—seperti apa yang disebut Afif Rivai—“kebosanan publik”. Di samping, kualitas warga yang tidak memahami pentingnya partisipasi politik dalam era demokrasi. Dan tentu saja—ini yang menjadi “biang” primer—karena partai politik sebagai institusi pendidikan dan pencerdasan publik tidak berfungsi dengan baik. Alih-alih mendidik dan mencerdaskan publik, partai politik pun belum mampu mengurus dirinya sendiri.

Dalam konteks praktis, jika melihat model partisipasi politik warga di Indonesia, dapat dikatakan masih memerlukan mobilisasi. Sebagaimana yang disebut Huntington dan Nelson (1999), model partisipasi politik kita masih harus dimobilisasi oleh berbagai kelompok kepentingan politik. Rakyat tidak secara sukarela datang ke TPS berdasarkan pilihan-pilihan politik yang telah disusun dalam pikiran-ideologi dan prinsip-prinsip demokrasi. Jadi, melihat Golput sebagai bentuk “perlawanan” politik warga tidak bisa diterima tanpa kajian lebih lanjut. Alasan lain, misalnya, warga memang tak mau tahu alias acuh terhadap berbagai kegiatan politik. Mereka lebih mementingkan urusan yang benar-benar punya efek riil dengan pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Lebih jauh, dapatkah kita mengatakan bahwa semakin tingginya angka Golput merefleksikan semakin rasionalnya pemilih Indonesia? Apakah fenomena ini menunjukan berlakunya hukum reward and funishment dalam politik Indonesia? Betul, faktor-faktor sosiologis-psikologi tidak dapat diabaikan sebagai faktor meningkatnya angka Golput. Namun menurut William Liddle (2012) alasan ini tidak cukup relevan untuk menjelaskan perubahan prilaku politik pemilih. Bahkan faktor sosiologis seperti agama, kedaerahan, dan suku tidak cukup mampu menjelaskan perubahan prilaku politik nasional dari hasil pemilu legislatif ataupun pilpres—termasuk Pilkada (Pemilukada).

Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), Golput di Indonesia secara signifikan terjadi sejak Pemilu pertama pasca reformasi. Pemilu 1999, partisipasi pemilih sekitar 93%, kemudian menurun pada Pemilu 2004 menjadi 85%, penurunan drastis terjadi pada Pemilu 2009 menjadi 71%. Sedangkan pada Pilpres 2004 putaran pertama partisipasinya sebesar 80%, lalu menurun menjadi 77% pada putaran kedua. Angka ini menurun lagi pada Pilpres 2009 menjadi 72,5%.

Manusia adalah makhluk berakal, namun pilihan politiknya belum tentu rasional. Rasionalitas politik manusia sebagai pemilih dalam berbagai pentas demokrasi tidak serta merta diukur berdasarkan ukuran-ukuran kualitatif seberapa besar mereka terlibat dalam proses politik (Pemilu dan Pilkada/Pemilukada). Bagaimanapun, tak sedikit pemilih Golput yang tidak mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintahan negara dimana mereka hidup. Artinya, mereka tidak terlibat secara aktif dalam kehidupan politik.

Dalam bahasa lain, Golput adalah pilihan politik yang masih terus diperbincangkan selama Pemilu dan Pilkada (Pemilukada) masih menjadi pola praktis berdemokrasi. Golput—untuk sementara ini—dapat dipoisikan sebagai bentuk perlawanan paling “manjur” terhadap praktik “bebal” penguasa dan praktik “norak” elite politik. Namun jika ditunaikan tanpa strategi, perhitungan dan pertanggung jawaban, maka Golput justru berubah posisi dan haluan, dari sebagai bentuk “perlawanan” menjadi praktik (lebih) “norak” dan (lebih) “bebal” dalam bentuk baru.

Memilih sebagai Golput tanpa sadar dan bertanggungjawab adalah pilihan politik “penonton”. Tanpa mengesampingkan urgensi Golput dalam berdemokrasi, pola politik “penonton” dalam berdemokrasi sejatinya masih menyisahkan satu catatan kaki besar: ia adalah ancaman paling berbahaya bagi keberlanjutan negeri ini dalam meraih cita-cita luhurnya sebagai soko guru peradaban baru dunia. Jadi, mari menghitung ulang pilihan politik kita![1] []

 

 


[1]Oleh: Syamsudin Kadir—Direktur Mitra Pemuda. Dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “Menimbang Prahara Golput”, yang dimuat di Kolom Opini Kabar Cirebon hal. 10, Rabu, 22 Januari 2014. Tulisan ini juga merupakan refleksi kritis saya atas perbincangan berbagai elemen tentang Golput dan fenomena Golput pada perhelatan Pemilu dan Pilkada (Pemilukada) di beberapa provinsi, kota/kabupaten di seluruh Indonesia pada beberapa waktu berjalan dengan judul “Menyoal Pilihan Golput”. Dielaborasi kembali sesuai kebutuhan penulisan dan penerbitan.

One thought on “Menimbang Prahara Golput Pemilu

  1. Iya, pernah baca juga bahwa Golput memang bisa menjadi strategi politik, khusus untuk melawan rezim tertentu, namun dalam konteks Indonesia, tentu Golpot saat ini adalah pilihan paling tidak bijak, mengingat ada saudara2 muslim kita yang tengah memperjuangkan masyarakatnya, masih ada harapan.. Insya Allah..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s