Nyawa Polisi dan Kekeliruan Kita

polisiMENGHADIRKAN rasa aman dan ketentraman terhadap seluruh warga negara merupakan keniscayaan bagi suatu negara atau bangsa yang menjunjung tinggi hukum. Bahkan rasa aman menjadi faktor yang sangat penting untuk melihat kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa.

Namun, apa jadinya ketika rasa aman dan ketentraman masyarakat terusik tindak kriminal, bahkan terjadi berkali-kali. Tentu saja realitas semacam itu melahirkan berbagai pertanyaan sekaligus gugatan, misalnya, apakah negeri ini masih memiliki aparat penegak hukum? Jika lembaga yang seharusnya memberikan perlindungan, rasa aman dan ketentraman justru dihantui rasa “tidak terlindungi”, “tidak aman” dan “tidak tentram”, lalu kepada siapa lagi masyarakat meminta perlindungan dan menagih pemberian rasa aman dan ketentraman?

 

Harga Nyawa dan Tugas Pokok Polri 

Pertanyaan sekaligus gugatan di atas sangat layak diperuntukkan bagi negeri kita, Indonesia. Bagaimana tidak, beberapa bulan terakhir, penembakan terhadap anggota Polri, begitu marak terjadi. Penembakan tersebut secara berurutan dapat disebutkan, misalnya, penembakan yang menewaskan Bripka Sukardi, Selasa (17/9/2013). Dengan kematian Sukardi, dalam dua bulan terakhir empat polisi tewas dan satu polisi yang lain terluka menjadi korban.

Selain Sukardi, polisi yang tewas ditembak oleh orang tak dikenal di sekitar Jakarta selama dua bulan ini adalah Aiptu Dwiyatno, Aiptu Kushendratna, dan Bripka Ahmad Maulana. Aiptu Dwiyatno ditembak oleh orang tak dikenal pada 7 Agustus 2013 di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Selang sepekan, tepatnya satu hari sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, giliran Aiptu Kushendratna dan Bripka Ahmad Maulana meninggal ditembak di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sementara seorang anggota polisi yang selamat, meski juga ditembak, adalah Aipda Patah Saktiyono. Dan juga penembakan terjadi pada 27 Juli lalu di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten.

Sudah dimaklumi bahwa Polri adalah institusi negara yang berwenang dan bertanggung jawab memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas kriminal, memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Dengan demikian, tugas pokok Polri dapat disebut memelihara keamanan di dalam Negeri. Penyidikan tindak pidana termasuk pula tugas pokok Polri dalam bidang peradilan. Penyidikan terutama ditujukan terhadap tindak pidana yang merintangi rasa aman, ketentaraman dan keterlindungan masyarakat dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan peran dan tugas pokok tersebut, Polri sangat mendesak dan perlu sigap dalam mengawal rasa aman dan tentram masyarakat luas. Dari sini bisa dipahami, bahwa bagi seorang aparat keamanan setingkat polisi—yang telah memiliki keterampilan menjaga diri dan masyarakat terhadap berbagai kejahatan, dan juga dilengkapi dengan senjata api dan keterampilan untuk memanfaatkannya—saja bisa ditembak dan terbunuh secara “bebas” oleh orang yang tidak dikenal, lalu apalah lagi masyarakat umum yang tidak memiliki senjata api dan keterampilan bela diri terhadap berbagai kejahatan, pasti memiliki peluang tertembak atau dibunuh secara “bebas”. Inilah yang membuat semua pihak perlu mencari solusi penyelesaian secara terpadu.

 

Kekeliruan Kita

Dalam konteks keterpaduan itu, semua pihak mesti menjauhkan diri dari sikap dan penyikapan keliru, misalnya, begitu mudah memberi komentar bahkan menuduh pihak-pihak yang belum tentu memiliki keterkaitan sebagai pelaku sekaligus penyokong. Celakanya, kekeliruan semacam ini sering menimpa mereka yang berwenang dan mereka yang tidak berwenang. Di satu sisi, ini merupakan wujud kepedulian, namun di sisi lain, ini adalah pemicu munculnya peristiwa-peristiwa serupa dengan pelaku yang sama atau bahkan pelaku baru yang tidak memiliki keterkaitan.

Lebih jauh, kita kerap diselimuti kekeliruan lain, misalnya, lebih sibuk mengurusi “akibat” dan sering alpa mengurus “sebab”. Dalam konteks negara berkembang dengan berbagai masalah yang bergelayut di dalamnya, kriminalitas terjadi bukan saja karena kehendak atau rasa antipati tehadap institusi negara tapi juga terbangun sebagai hasil konstruksi sosial, ekonomi dan politik yang pelik—yang sedikit banyak (langsung atau tidak langusng) justru dikonstruksi secara struktural oleh penguasa.

Jadi, manakala pendekatan ini (lebih sibuk mengurusi “akibat” dan sering alpa mengurus “sebab”) kita gunakan untuk memecahkan banyak masalah yang datang menggelombang silih berganti, maka boleh jadi kita hanya akan menjadi bangsa yang celaka. Manakala kriminalitas dipecahkan dengan cara itu, maka sejatinya kita justru sedang menggembala dan membesarkan peristiwa serupa, baik di masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

 

Sikap dan Penyikapan Terpadu 

Dalam kerangka itu, ada baiknya kita mengupayakan beberapa sikap dan penyikapan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Pertama, evaluasi internal kepolisian. Melihat beberapa peristiwa di atas meniscayakan kesiapan Polri untuk mengintropeksi diri. Hal ini lebih-lebih dalam beberapa kesempatan terakhir Polri dinilai kurang mengayomi, melindungi, dan bersahabat dengan masyarakat banyak pada umummnya. Krisis kepercayaan semacam itu selayaknya dijadikan alarm untuk meningkatkan kerja dan kinerja Polri.

            Kedua, segera mengungkap pelaku. Dengan kelengkapan institusi diserta berbagai fasilitas intelejen dan fasilitas penunjang lainnya, Polri seharusnya memiliki kemampuan untuk mengungkap kasus ini. Proses pengungkapannya berupa pemanfaatan secara bertingkat kewenangan Polri, dan tentu saja harus didukung oleh masyarakat luas, berupa informasi intelejen yang memadai.

Ketiga, menjelaskan motif penembakan secara terbuka kepada publik. Setelah menemukan dan menangkap pelakunya, diharapkan secepat mungkin dilakukan pengadilan secara transparan, sehingga motif pelakunya dapat diungkap. Hal ini sebagai manifestasi, untuk mengakhiri teror yang berkembang di tengah masyarakat. Di samping, terutama untuk menjaga stabilitas kepercayaan masyarakat kepada Polri sebagai institusi negara.

            Keempat, meningkatkan kerjasama antar elemen, termasuk pemerintah (dalam hal ini terutama Polri) dan masyarakat, dalam menghadirkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat diharapkan tak acuh dengan berbagai peristiwa, termasuk segera menginformasikan ke aparat berwenang jika melihat adanya orang atau sekelompok orang yang mencurigakan di sekelilingnya. 

Kelima, melakukan tindakan pencegahan. Usaha pencegahan teror sebetulnya Indonesia telah memiliki system pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), potensi ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan preventif terhadap merajalelanya sikap-sikap anti aparat negara. Pencegahan yang terbaik adalah dengan cara tidak melakukan tindakan serupa. Sekali lagi, pelibatan elemen masyarakat adalah kuncinya.

Akhirnya, menghadirkan rasa aman dan ketentraman masyarakat selayaknya menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, terutama Polri (yang diberi wewenang oleh negara) dan masyarakat itu sendiri. Mari mencicil rasa aman dan ketentraman dari diri kita masing-masing tanpa menyertakan kekeliruan mendasar di dalamnya. Semoga dengan cara begitu, ke depan peristiwa serupa tak terjadi lagi![1]  []


[1]Oleh: Syamsudin Kadir—Penulis buku NgoPi; Ngobrol Politik dan Demokrasi (Catatan Sosial-Politik Dua Anak Negeri). Tulisan lepas sekaligus renungan sebagai warga negara. Dimuat di Blog: akarsejarah.wordpress.com.   

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s