Pemilu Baru, Wajah Lama?

Pemilu 2014 Logo
Pemilu Gelombang ke-3

PEMILIHAN Umum (Pemilu) 2014 kurang dari tiga bulan. Pemilu kali ini merupakan salah satu momentum seluruh elemen bangsa untuk menentukan pemimpin nasional (Presiden/Wakil Presiden)—selain anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tingkat pusat, provinsi dan daerah/kota dan Dewan Perawakilan Daerah (DPD).

Secara khusus, dalam konteks pemilihan anggota legislatif (Pileg), rakyat (baca: publik) tentu tidak memiliki banyak harapan selain agar Pileg 2014 kali ini benar-benar menghasilkan DPR yang mampu mengamini kehendak rakyat secara keseluruhan sehingga mampu menghadirkan kemajuan, perubahan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Lalu, apakah DPR yang lebih baik akan terwujud jika calon anggota legislatif (Caleg) sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih diisi oleh wajah-wajah lama? Apa mungkin kehendak rakyat dapat terwujud jika stok Caleg masih merupakan warisan masa lalu yang dinilai gagal mengamini kehendak publik dan tak becus dalam menjalankan tugasnya?

 

Caleg Lama, Pileg Suram?

Sebagaimana dilansir Kompas, dalam “Tinjauan Kompas, Menatap Indonesia 2014” (2014), tingkat kehadiran DPR dalam setiap rapat, terutama rapat paripurna, yang rendah berkali-kali mendapat sorotan publik. Begitu pula rendahnya produk legislasi, berkali-kali menjadi bahan kritik publik. Ditambah lagi dengan rentetan kasus amoral, dugaan korupsi dan suap bahkan yang sudah menjerat anggota DPR membuat rakyat semakin tidak percaya dengan lembaga negara yang diketuai oleh Marzuki Ali yang merupakan petinggi partai penguasa tersebut. Citra DPR pun semakin terpuruk.

Menurut Haryo Damardono (2013) DPR periode 2009-2014 sangat minim prestasi. DPR lebih banyak melakukan hal-hal kontroversial daripada menunaikan amanah rakyat dalam menjanlankan fungsi legislasi, anggaran dan kontrolnya.

Di antara hal-hal kontroversial yang dilakukan DPR menurut Anita Yossihara (2013) adalah rencana pembangunan gedung baru, usulan pengalokasian dana daerah pemilihan, dan pelemahan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui rencana perubahan undang-undang.

Ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPR dapat dipahami dari berbagai hasil survei berbagai lembaga survei. Bahkan hasil survei dari berbagai lembaga survei menunjukkan ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja DPR nyatanya makin tinggi. Terakhir, misalnya, survei Institut Riset Indonesia (Insis) pada 17 Agustus-20 September 2013 di 34 provinsi menyebutkan, 60,9% responden (dari 1.070 responden) menganggap kinerja DPR tidak baik. Hanya 20,5% responden yang menilai kinerja DPR baik, dan 0,6% menganggap semakin baik.

Tidak cukup di situ. Selama empat tahun masa jabatan, DPR memang selalu gagal memenuhi target legislasi. Hasil penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyebutkan, tahun 2012 DPR hanya menyelesaikan pembahasan 30 RUU. Sekitar 43,5% dari target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebanyak 69 RUU. Tahun 2011, DPR menyelesaikan pembahasan 24 RUU atau 25,8% dari target 93 RUU. Tahun 2010, RUU yang disahkan menjadi UU, 16 dari target 70 RUU (22,8%).

 Buruknya kinerja DPR membuat banyak kalangan berharap agar DPR periode 2014-2019 lebih baik dari yang sekarang. Agar amanah “perwakilan” rakyat benar-benar terwujud, sehingga kehendak rakyat pun terpenuhi dengan baik pula.

Namun, harapan rakyat sepertinya terhambat dengan kondisi riil para Caleg. Bagaimana tidak, 502 anggota DPR periode 2009-2014 atau sekitar 89, 6% dari total anggota DPR sebanyak 560 orang kembali mencalonkan diri dalam Pileg kali ini. Itu baru di tingkat pusat, belum ditambah lagi dengan Caleg untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

            Jika ditelisik, maka akan ditemukan bahwa hampir semua partai politik (Parpol) mencalonkan kembali anggota fraksinya yang kini masih menjabat di DPR.

            Berdasarkan data KPU, sebagaimana yang diungkap oleh Ketua KPU, Husni Kamil Malik, pada Diskusi Publik di Gedung DPR RI, pada 9 Desember 2013 lalu, persentase keikutsertaan anggota DPR dalam Pileg 2014, paling tinggi berasal dari PKS. Hampir semua anggota fraksi PKS berjumlah 57 orang (100%) kembali mencalonkan diri, diikuti Partai Hanura 16 dari 17 (94,1%), kemudian fraksi PKB 26 dari 28 (92,8%).

            Selain itu, ungkap Husni, sebanyak 137 dari 148 (95,6%) anggota fraksi Partai Demokrat juga kembali mencalonkan diri. Begitu pula 40 dari 46 (87%) anggota fraksi PAN, 81 dari 96 (86%) anggota fraksi PDIP, 91 dari 106 (86,4%) anggota fraksi Partai Golkar, 22 dari 32 (84,6%) anggota fraksi Gerindra, dan 32 dari 38 (84,2%) anggota fraksi PPP kembali mencalonkan diri pada Pileg 2014.

            Menurut Pengamat Politik Poludem, Didik Supriyanto, dari komposisi daftar calon tetap (DCT) sebagaimana yang dipublikasikan oleh KPU, maka bisa dipastikan sebagian besar anggota DPR periode 2014-2019 mendatang adalah wajah-wajah lama. Selain karena berpengalaman dalam mengambil hati publik pada momentum kampanye, para Caleg berwajah lama ini juga memiliki nomor urut yang mudah dilihat oleh pemilih, misalnya, 1, 2, dan 3 yang tentu saja mudah dingat pemilih (Republika, 10/12/2013).

            Kalau ditelisik dari realitas DPR seperti yang diungkap oleh Haryo Damardono dan Anita Yossihara pada bagian awal di atas, maka kita (baca: publik) bisa mengatakan bahwa hasil Pileg 2014 kali ini benar-benar suram. Apalagi kelak anggota DPR yang terpilih masih stok lama dengan gaya lama, maka suksesnya DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan kontrol semakin menemukan jalan buntu. 

            Pendapat publik tersebut dikuatkan oleh pernyataan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Sebastian Salang, yang mengatakan wajah DPR mendatang semakin suram dari wajah DPR periode sekarang. Bahkan menurut Salang, DPR periode mendatang sangat sulit memenuhi harapan rakyat banyak. Sebab sangat mungkin perilaku lama masih menjadi perilaku mereka pada periode baru (Media Indonesia, 2/11/2013). 

 

Jalan Keluar

            “Nasi sudah jadi bubur”, demikian sebuah ungkapan mengingatkan kita. Bahwa DCT sudah sah dan sangat susah dirubah—selain ada yang meninggal. Apalagi waktu pelaksanaan Pileg yang semakin dekat, kita (baca: publik) hanya memiliki peluang untuk menentukan siapa yang “terpilih” di antara DCT yang sudah ditetapkan oleh KPU. Dalam konteks itu, paling tidak ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan, baik oleh Parpol, Caleg, Penyelenggara maupun pemilih, agar Pemilu tak sekadar rutinitas tanpa memberi makna apa-apa. 

            Pertama, Parpol perlu meningkatkan daya dobraknya dalam menjelaskan mimpi-mimpi besarnya bagi kehidupan publik. Sudah saatnya Parpol mengkampanyekan (baca: menjelaskan, merasionalisasikan) gagasan (ide) Parpol-nya ke berbagai pusat massa dan institusi yang netral seperti kampus. Di sini Parpol bukan mengkampanyekan nomor urut dan warna bendera partainya, tapi menjelaskan gagasan (ide) apa yang hendak mereka wujudkan bagi bangsa dan negara Indonesia. Agar publik tidak kelelahan untuk bertanya, “wahai Parpol, mana idemu?”

            Kedua, Caleg perlu menjelaskan agenda dan program-program yang riil bagi publik. Caleg-lah yang menjadi juru bicara terbaik bagi Parpol. Menjanjikan yang muluk-muluk—apalagi yang tidak mungkin diwujudkan—adalah tembok raksasa yang membentengi publik untuk tidak memilih para Caleg. Lebih jauh, jangan sekali-kali terjebak dengan penyakit lama: giat tebar pesona dan pencitraan semu. Kedua penyakit ini, kata Budayawan Senior, M.H. Ainun Najib (2010), adalah virus paling akut yang mencederai nurani publik.

Semestinya memang, Caleg tidak cukup datang atau menyapa rakyat secara langsung hanya di saat kampanye atau menjelang Pemilu, namun karena mendesak, jalan ini bisa ditempuh namun perlu persiapan matang, misalnya, menyiapkan mental jika saja dipermalukan publik. Apalagi akhir-akhir ini, sebagaimana yang diungkap oleh Direktur Komunikasi Publik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, tahun semakin berubah maka kecerdasan publik pun semakin meningkat. Publik akhir-akhir ini, kata Burhanuddin, tidak mudah dirayu oleh kepentingan sesaat. Para politisi mesti benar-benar mampu menarik simpati publik secara rasional, sadar dan bertanggung jawab. Sederhananya, ketidakpuasan publik kepada kinerja DPR tidak selalu berarti publik anti negara. Tapi ini adalah pecutan bagi DPR (dan para Caleg) untuk meningkatkan saldo kinerja, baik kuantitas maupun kualitasnya.

            Ketiga, penyelenggara Pemilu seperi KPU, Bawaslu dan lembaga lain yang mendapat tugas konstitusi untuk menyukseskan perhelatan Pemilu, perlu secara seksama dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya. Sukses atau tidaknya Pemilu sangat ditentukan oleh kejujuran, profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggara. Maka, hal-hal yang berhubungan dengan hal mendasar dan teknis Pemilu semestinya sudah dimatangkan dan dipersiapkan sejak dini. Dalam pendistribusian logistik, misalnya, walaupun sudah membangun kerjasama dengan berbagai institusi terkait seperti Polri dan TNI, penyelenggara tetap saja memiliki tanggung jawab konstitusional yang mesti dipertanggungjawabkan ke publik. Mengandalkan bantuan aparat keamanan tanpa keseriusan para penyelenggara yang mendapat wewenang secara konstitusi adalah pemicu gagalnya Pemilu.

            Keempat, pemilu sejatinya merupakan perhelatan rakyat (pemilih). Dengan demikian, menyerahkan sukses-gagal-nya Pemilu hanya kepada penyelenggara adalah ciri sikap yang kurang patriotis. Dengan demikian, rakyat (pemilih) mesti turut serta menyukseskan Pemilu. Entah apakah kelak memilih untuk memilih atau memilih untuk tidak memilih (Golput), tetap saja sebagai warga negara, rakyat mesti menjaga stabilitas sekaligus keberlangsungan Pemilu.

Katakanlah memilih untuk memilih, maka pemilih mesti menentukan pilihan dengan hati-hati. Pada prinsipnya, Caleg berwajah lama dan baru, merupakan hasil seleksi Parpol dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kehati-hatian pemilih-lah yang menentukan apakah mereka terpilih atau tidak.

Menurut Eep Saefulloh Fattah (2010), pemilih yang baik adalah pemilih yang tidak sekadar mengenal orang atau Caleg yang dipilih, tapi juga mengenal narasi atau visi besar Parpol pengusung sang Caleg yang ingin diwujudkan bagi kehidupan publik. Di sinilah peran Parpol dan Caleg bersangkutan menjadi penting.

            Di atas segalanya, ketidakpuasan publik adalah alarm bahwa proses demokratisasi yang sedang berjalan, utamanya dalam era reformasi ini, masih bercibaku pada tataran prosedural; ia belum masuk secara menyeluruh pada tataran substansial. Untuk itu, meminjam ungkapan Pemikir sekaligus Sejarawan Muslim, Kuntowijoyo (2004), Pemilu bukan hanya hajatan 5 menit, namun aktivitas 5 menit dalam Pemilu adalah momentum yang sangat menentukan apakah negeri ini masih memiliki elite politik dan pemimpin yang memiliki rasa malu atau tidak.

Semoga beberapa waktu tersisa menjelang Pemilu yang akan datang dapat kita jadikan sebagai momentum untuk menghitung, mengevaluasi, menyiapkan bahkan menentukan semua pilihan politik kita secara sadar dan bertanggung jawab. Bagaimana pun, Pemilu 2014 ini adalah momentum Indonesia untuk memasuki gelombang sejarah barunya sebagai bangsa besar dalam pentas politik global. Mari berkontribusi![1] []

 

 


[1] Oleh: Syamsudin Kadir—penulis buku NgoPi; Ngobrol Politik dan Demokrasi Indonesia (Catatan Sosial-Politik Dua Anak Negeri), Nomor HP: 085 220 910 532. Dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “Pemilu Baru, Wajah Lama?”, dimuat di Kolom Wacana Radar Cirebon hal. 4, Kamis 16 Januari 2014.  

One thought on “Pemilu Baru, Wajah Lama?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s