Kontroversi Kondom Bu Menteri

Kondom Bu MenteriDALAM sepekan ini, masyarakat  Indonesia dikejutkan dengan berita yang cukup menghebohkan. Berita tersebut datang dari dunia  kesehatan. Menteri Kesehatan (Menkes), Nafsiah Mboi, melalui program Pekan Kondom Nasional (PKN) melakukan sosialisasi penggunaan kondom terutama bagi pelaku seks berisiko HIV/AIDS.

Publik sejatinya tidak menolak upaya pemerintah (Kemenkes) dalam menanggulangi masalah HIV/AIDS. Apalagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merilis 50% penderita HIV/AIDS di dunia diderita oleh remaja berusia 15 tahun. Data dari KPA Nasional hingga Juni 2013 ada 1.996 kasus inveksi HIV baru pada usia 15-24 tahun. Sementara jumlah penderita AIDS sejak tahun 2008 hingga 2013 adalah 28,8% penduduk Indonesia pada rentang usia 20-29 tahun. Sedangkan data di Jawa Barat, rentang 2012-2013 tercatat 399 remaja terjangkit HIV/AIDS (Pikiran Rakyat, 1/12/2013). Hanya saja, publik merasa ada “sesuatu” jika Kemenkes memilih kondom sebagai alternatif. Tak pelak program ini pun menuai kontroversi (pro-kontra) dari semua kalangan tanpa terkecuali. Sebagian masyarakat—sebagaimana Menkes—menganggap bahwa program ini adalah langkah baik bagi keluarga dan kesehatan masyarakat. Namun sebagian besar elemen masyarakat (seperti MUI, PBNU, KAMMI, FSLDK dan organisasi keislaman lainnya) menganggap program ini sebagai proses pelegalan seks bebas atau perzinaan.

Lalu, ada apa dengan program kondom? Apakah program ini mampu menurunkan angka pengidap Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (disingkat AIDS) akibat infeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau infeksi virus-virus lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya (SIV, FIV dan lain-lain) yang setiap tahun angkanya terus meningkat sebagaimana yang disampaikan Menkes? Bagaimana solusi terbaik agar pro-kontra tersebut tidak melahirkan masalah baru bangsa?

 

Sejarah dan Kontroversi Kondom Bu Menteri

Menurut Collier dalam “Sosialisasi Kondom, Kebijakan yang salah” (Tonny Melfiansyah, 2012) penggunaan kondom diketahui pertama kali di Asia sebelum abad ke-15. Saat itu biasa digunakan oleh kelas bangsawan. Di Cina, misalnya, kondom dibuat dari kertas sutra yang diolesi minyak, atau ada juga yang dibuat dari usus kambing. Sedangkan di Jepang tercatat kondom kuno itu terbuat dari tempurung kura-kura atau tanduk hewan.

Selain itu, penggunaan kondom untuk pencegahan penyakit diketahui dikembangkan oleh ahli kedokteran Italia di abad 16, Gabriele Fallopio. Kala itu Fallopio membuat kondom yang dideskripsikan sebagai kain kulit yang dibasahi cairan kimia dan kering sebelum penggunaan. Waktu itu, elemen masyarakat juga menolak. Sebab selain merusak tubuh, kondom juga meresahkan hubungan rumahtangga dalam sistem keluarga (Bangka Pos, 30/06/2012).

Dalam konteks kekinian, pada dasarnya, kontroversi penggunaan (sekaligus kampanye penggunaan) kondom sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Pada awal Juni 2012, misalnya, Menkes Nafsiah Mboi, mewacanakan akan adanya program pembagian kondom gratis bagi upaya penurunan angka HIV/AIDS sekaligus menjaga kesehatan masyarakat (28/6/2012).

Tak tanggung-tanggung, pro-kontra muncul begitu rupa. Sebetulnya, pro-kontra bukan pada jenis kondomnya, tapi pada efek sosial dan psikologis dari sosialisasi penggunaan dan pembagian kondomnya. Akhirnya, pada 25 Juni 2012, Menkes Nafsiah dipanggil ke DPR oleh Komisi IX. Pemangilan tersebut bertujuan untuk meminta Menkes mengklarifikasi kegiatan yang banyak menuai kontroversi dari semua kalangan tersebut (Media Indonesia, 30/06/2012). Pasca pemanggilan sang Menkes memilih diam, rencana pembagian dan sosialisasi kondom pun untuk sementara waktu urung dilakukan. Publik sepertinya tidak tergoda dengan sikap Menkes, apalagi Menkes secara “sembunyi-sembunyi” melakukan sosialisasi bahkan pembagian kondom di beberapa kota—termasuk pada pekan ke-2 hingga pekan ke- 4November 2013.

Kehendak publik, diafirmasi oleh Anggota DPR yang membidangi bidang kesehatan dari Fraksi PKS, Herlini Amran yang mengatakan ketika pemerintah, dalam hal ini Kementrian Kesehatan melakukan sosialisasi atau bahkan membagi kondom, itu sama saja dengan melegalkan seks bebas. Padahal, hal terpenting yang justru harus dilakukan Kemenkes adalah mendorong penyusunan regulasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di seluruh daerah, bukan malah sosialisasi penggunaan kondom yang justru menambah angka aborsi (26/6/2012).  

Sebagaimana dilangsir detik.com, angka aborsi remaja Indonesia  mencapai 2,3 juta. Satu angka yang cukup mencengangkan. Menurut Herlina, kunci menurunkan angka aborsi pada angka yang begitu fantastis tersebut bisa dilakukan dengan sosialisasi program kesehatan reproduksi kepada remaja dan mengampanyekan larangan seks bebas di luar nikah, di samping penguatan moralitas dan adab remaja melalui pendidikan agama.

Menurut anggota Komnas Anak, Dr. Seto Mulyadi (Kak Seto), kampanye penggunaan kondom yang dilakukan Menkes itu sangat disayangkan. Karena akan sangat mendorong kaum remaja melakukan hubungan seks bebas di luar nikah. Hal ini sudah tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Sosialisasi kondom kepada khalayak umum sangatlah tidak baik. Kementrian Kesehatan RI seharusnya mensosialisasikan bahaya dari seks bebas, bukan malah mensosialisaikan penggunaan kondom yang justru melanggengkan seks bebas.   

Jika dikaji lebih jauh, alasan dari Kemenkes melakukan sosialisasi bahkan membagi kondom secara gratis untuk mencegah HIV/AIDS (termasuk program Pekan Kondom Nasional—PKN beberapa waktu yang lalu) bukanlah pilihan tepat. Hal tersebut terbukti seperti yang pernah diungkap oleh salah seorang pencipta kondom, M.Potts, bahwa kondom justru menimbulkan penyakit dan masalah sosial baru dalam kehidupan rumahtangga juga masyarakat.

Selain itu, dengan program ini, secara tidak langsung memberikan kemudahan akses kepada remaja untuk mendapatkan kondom yang tak lain sama saja dengan melegalkan seks bebas. Mark Schuster (2012) dari University of California menyimpulkan, setelah kampanye kondomisasi di Amerika aktivitas seks bebas di kalangan pelajar di Amerika bahkan dunia naik tajam dari 37 persen menjadi 50 persen. Mengafirmasi Mark, dapat dipahami bahwa kondom sejatinya hadir bukan sebagai solusi tapi sebagai biang masalah baru.

 

Solusi

            Dalam skala dunia, HIV/AIDS sudah dijadikan sebagai tema pertemuan bahkan menjadi semacam “musuh” bersama. Yang terkini, misalnya, pada 21-27 Juli 2013 diadakan Konferensi AIDS ke-19. Acara yang diadakan di Gedung Konvensi Walter E. Washington di Washington, DC. Amerika Serikat tersebut dihadiri lebih dari  20.000 delegasi, termasuk  artis hiburan, tokoh-tokoh  politik tingkat tinggi, dan  para peneliti dan pelaku riset AIDS—termasuk delegasi Indonesia.   

Jadi, upaya Kemenkes untuk menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat pada prinsipinya sudah layak diapresiasi. Sebab, selain menyelesaikan masalah dalam negeri, upaya ini juga merupakan wujud nyata keterlibatan Indonesia dalam menyelesaikan masalah dunia. Namun apa lacur manakala solusi yang dipilih justru menimbulkan kontroversi bahkan masalah baru yang lebih besar. Menurut Pakar Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Parahiyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan, setiap kebijakan memang tak luput dari kontroversi sebagai salah satu alat ukur bahkan dapat meningkatkan kualitas dan relevansi sebuah kebijakan, namun kontroversi yang bersumber dari kebijakan yang benar-benar tak menyentuh masalah masyarakat adalah kontroversi yang tak berkualitas dan tak layak guna.

Memahami kondisi demikian, sekarang dan ke depan selayaknya ditempuh dengan beberapa langkah penyelasaian, pertama, pemerinah (Kemenkes) perlu mengkaji ulang program kondom. Tidak saja dari aspek kesehatan tapi juga aspek sosial serta keagamaan. Bagaimana pun, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar sekaligus mayoritas muslim terbesar di dunia. Sehingga kebijakan apapun sepatutnya memperhatikan aspek sosiologis, psikologis dan sosial-keagamaan masyarakat secara umum.  

Dengan langkah ini, Kemenkes didesak untuk melakukan langkah kedua, bekerjasama dengan lembaga terkait dan lintas sektoral seperti Kemendikbud, Kemenag, BKKBN, MUI, Ormas Islam dan pegiat sosial. Kerjasama lintas sektoral dan lembaga ini meniscayakan adanya langkah ketiga, yaitu memberikan pendidikan dan pencerahan kepada masyarakat (termasuk remaja) akan bahaya seks bebas (walaupun menggunakan kondom) sebagai salah satu biang HIV/AIDS dari berbagai aspek berupa kesehatan, sosial, psikologi juga agama.

Menurut pegiat ISIAN HIVOS, Kristiyanto, kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaboratif, bersama-sama terutama untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan bagi perjuangan melawan HIV/AIDS. Selanjutnya diperlukan lebih banyak keterlibatan masyarakat, selain riset yang perlu terus ditingkatkan.

Keempat, pemerintah mesti memperhatikan hak-hak sipil para pengidap alias korban HIV/AIDS. Sebab, tanpa mendapatkan advokasi dan pelayanan publik yang baik, maka mereka akan menjadi “biang” paling produktif dalam melahirkan masalah sosial baru di tengah masyarakat.

Menurut Ketua Dewan Pembina Gaya Nusantara, Dede Oetomo, yang diperlukan di Indonesia adalah pemberian hak-hak yang sama kepada orang dengan HIV/AIDS.  Pemerintah harus lebih berani menjadi pelopor dalam hal ini, terutama dalam mengenyahkan diskriminasi dan menjamin hak-hak mereka untuk mencapai kesejahteraan, misalnya untuk mendapat pekerjaan, pengobatan dan perawatan. Kita memang sudah dekat dengan akhir dari penyakit HIV/AIDS, tapi harus diingat juga bahwa HIV/AIDS berkaitan dengan kemiskinan dan pengucilan orang. Hal-hal seperti itulah yang mesti diselesaikan. 

Kelima, mereka yang sudah mengidap mesti sadar diri dan bertaubat. Sebab, HIV/AIDS bisa jadi hadir begitu rupa karena “keteledoran” bahkan “kesengajaan” para pengidap, misalnya, berselingkuh, melakukan hubungan seks bebas (bukan dengan pasangan halal) dan penggunaan obat terlarang, suntikan dan sebagainya. Tak ada solusi ampuh selain memohon ampun dan bertaubat kepada Sang Kuasa, Allah Swt. Jangan sampai kehidupan yang “gratis” ini disia-siakan hanya untuk melakukan kemaksiatan (perzinaan) atau “bunuh diri” yang manfaatnya tak ada sedikitpun.

Keenam, bagi seluruh eleman masyarakat (terutama remaja) yang tidak mengidap agar jangan sekali-kali mencoba melakukan hubungan seks di luar nikah. Sebab selain termasuk perbuatan dosa (zina, maksiat), hubungan seks di luar nikah (baik pakai kondom maupun tidak) hanya akan menimbulkan kesengsaraan dalam kehidupan (dunia juga akhirat). Tidak saja memalukan diri dan keluarga, hubungan seks di luar nikah juga merusak (membunuh) masa depan pelakunya sendiri.

 Akhirnya, kita sepakat bahwa HIV/ADIS yang mengidap sebagian anak bangsa bahkan dunia selayaknya mendapat respon baik dan mendesak bagi semua elemen tak terkecuali. Lebih-lebih “tsunami” HIV/AIDS sudah menimpa tak sedikit generasi muda (remaja) kita, respon kita pun didesak untuk didulang. Namun, respon (solusi) atas kondisi sosial semacam itu tentu mesti diwujudkan dengan langkah-langkah yang mendatangkan maslahat bukan menimbulkan kontroversi (seperti sosialisasi penggunaan dan pembagian kondom secara gratis) yang pada ujungnya tak menyelesaikan pokok masalah yang sesungguhnya. Hanya dengan begitulah kondom Bu Menteri tidak menjadi kontroversi lagi.[1]  []

 


[1]Oleh: Syamsudin Kadir—Pemerhati Masalah Sosial-Politik, Penulis dan Editor Lepas. Dielaborasi dari tulisan singkat yang berjudul “Kontroversi Kondom Bu Menteri”, sebagai respon sekaligus kritik atas program Pekan Kondom Nasional (PKN) Kementrian Kesehatan awal Desember 2013 lalu. 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s