Kaum Sarungan Mau (Dibawa) Ke Mana?

Elite Kaum Sarungan
Elite Kaum Sarungan

PEMILIHAN Umum (Pemilu) 2014 tak lama lagi. Semua partai politik (parpol) sibuk dengan berbagai agenda seperti penyolidan struktur, penggalangan dana, penokohan capres (kader), pencitraan hingga publikasi janji-janji politik. Tak ayal berbagai parpol pun memanfaatkan setiap kesempatan dan sarana begitu rupa demi mencapai orientasi politis yaitu untuk memenangkan pertarungan politik 2014 mendatang.

Pada konteks pencapresan, satu hal yang mendapat perhatian khusus publik yaitu munculnya Sang Raja Dangdut, Rhoma Irama, yang digadang-gadang oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai capres. Tidak cukup di situ, PKB juga memunculkan tokoh senior Golkar, Jusuf Kalla, dan mantan Ketua MK, Mahfuz MD (yang belakangan memilih untuk “diam” tak banyak komentar) sebagai capresnya.

Entah benar-benar mengusung ketiga tokoh tersebut—terutama Rhoma Irama—sebagai capres atau sekadar menaikkan elektabilitasnya, PKB (sekaligus NU sebagai “rahim” PKB) pun mendapat sindiran sekaligus kritikan publik, termasuk berbagai pemerhati sosial-politik. Satu pertanyaan yang cukup menggelitik, misalnya, kaum sarungan mau (dibawa) ke mana?

NU sebagai Gerbong

Secara formal, kalangan Nahdlatul Ulama (NU) sebenarnya memiliki Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lahir dari rahim Pengurus Besar NU pada era almarhum Gus Dur. Namun parpol yang sempat menjadi tiga besar perolehan suara pada Pemilu 1999 ini belakangan didera konflik internal. Pada Pemilu 2009 perolehan suara PKB merosot drastis sehingga hanya memiliki 27 kursi DPR, padahal sebelumnya 52 kursi (1999) dan 51 kursi (2004). Sebagian kalangan Nahdliyin menyalurkan aspirasi melalui parpol-parpol lain, termasuk Partai Golkar, Demokrat bahkan di kawasan Timur Indonesia memilih ke PKS dan PAN. Dalam perkembangan terakhir, PKB juga ditinggalkan oleh Lily Wahid, adik kandung Gus Dur, yang pindah ke Partai Hanura setelah sebelumnya bersama-sama dengan Efendy Choiri dipecat dari keanggotaan DPR oleh partainya (Kompas, 19/4/2013 dan Suara Rakyat Indonesia, 20/12/2013).

Di luar PKBIB Yenny Wahid dan PKB pimpinan Muhaimin Iskandar, di lingkungan Nahdliyin masih ada Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU) pimpinan Chairul Anam yang juga gagal dalam verifikasi KPU. Yang menarik, sebagian pengurus PKNU menyatakan bergabung ke Partai Gerindra, sedangkan sebagian kader lainnya dicalonkan sebagai legislator oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), parpol Islam yang juga menjadi “rumah singgah” sebagian kalangan NU.

Kiprah politik NU memang selalu menarik perhatian. Setelah kecewa dengan Partai Masyumi, pada 1952 NU akhirnya keluar dan bahkan menjadi parpol dengan suara terbanyak ketiga setelah PNI dan Masyumi pada Pemilu 1955. Ketika kecewa dengan PPP pada 1984, NU lagi-lagi keluar melalui kebijakan kembali ke khittah 1926, sehingga satu-satunya parpol Islam pada era Soeharto itu merosot drastis pada Pemilu 1987. Dalam pemilu pertama era reformasi pada 1999 NU kembali berjaya sebagai peraih suara terbanyak ketiga sesudah PDI Perjuangan dan Golkar.

Namun kini menjelang Pemilu 2014 peta aspirasi kalangan yang di era kolonial dikenal sebagai “kaum sarungan” ini tidak lagi “seragam” seperti di masa lalu. Fenomena basis NU di Jawa Timur pada Pemilu 2009 misalnya, memperlihatkan semakin beragamnya pilihan politik kaum Nahdliyin. Sebagian bertahan di PKB Muhaimin, sebagian ke Golkar dan Demokrat, serta sebagian lagi ke PPP dan parpol lain.

Dalam konteks politik lokal (baca: Pemilukada putaran kedua) kabupaten Cirebon, misalnya, “kaum sarungan” masih terfragmentasi ke dalam beberapa kubu atau faksi yang secara politik dapat “menyusahkan” bagi masa depan politik kaum sarungan sendiri. Sebagaimana yang dilansir Radar Cirebon dan Rakyat Cirebon dua pekan terakhir, kaum sarungan terfragmentasi ke dalam tiga kelompok yaitu 1) kelompok yang mendukung pasangan Jago-Jadi, 2) kelompok yang mendukung Hebat dan 3) kelompok yang memilih menjadi oposisi.

Dalam skala nasional, pilihan warga Nahdliyin yang semakin beragam merupakan “pukulan” bagi partai yang dikomandoi Muhaimin Iskandar ini. Di tengah meningkatnya daya tarik dan popularitas partai-partai nasionalis baru seperti Gerindra, Hanura, dan Nasdem, semakin sulit bagi PKB mengulang sukses elektoral dalam pemilu mendatang. Belum lagi menghitung partai-partai nasionalis lama, Golkar dan PDI Perjuangan, yang juga menjadikan basis NU di Jawa sebagai lumbung pendulangan suara. Termasuk tekad PKS (dengan basis kadernya yang cukup solid) yang memenangi beberapa Pemilukada Gubernur dan Walikota/Bupati di beberapa kota/kabupaten untuk masuk ke ring menang 3 besar pada perhelatan demokrasi 2014 mendatang, PKB berada pada kondisi sulit dan cukup mengalami tantangan berat. Kalau kaum sarungan (terutama elite-nya) tak berhati-hati dan segera mencari jalan keluar, maka bisa jadi pemilu 2014 dan berbagai momentum Pemilukada di beberapa kota/daerah ke depan adalah “tahun kesedihan” bagi kaum sarungan. 

 

 

Catatan dari Fenomena Kaum Sarungan

Menurut peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris (2013), memahami fenomena kaum sarungan, maka kita akan mendapatkan beberapa catatan penting, pertama, semakin beragamnya pilihan politik warga NU dapat dipandang sebagai berita positif. Itu artinya, pilihan politik kalangan Nahdliyin tidak semata-mata ditentukan oleh para kiyai dan elite politik, melainkan juga rasionalitas mereka sendiri. Kecenderungan tersebut sekaligus merefleksikan semakin memudarnya politik aliran dalam pemilu-pemilu demokratis pasca-Orde Baru. Masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan identifikasi agama dan atau aliran suatu parpol, tetapi lebih pada preferensi individual masing-masing.

Kedua, jika pilihan masyarakat, termasuk kaum sarungan, dari pemilu ke pemilu terlalu “cair” dan begitu mudah berubah-ubah, hal itu juga bukanlah berita gembira. Kecenderungan demikian justru merefleksikan lemahnya ikatan kelembagaan antara parpol dan konstituennya. Artinya, parpol gagal membangun identitas diri secara institusional, sehingga terbuka peluang bagi parpol baru merebut simpati publik. Tidak mengherankan jika, seperti dikonfirmasi sejumlah hasil survei, persentase responden yang belum menentukan pilihan (swing voters) hampir selalu lebih besar dibandingkan elektabilitas parpol terbesar pada survei yang sama.

Ketiga, mengingat sebagian besar pemilih Indonesia adalah penduduk Jawa dan Madura, maka warga Nahdliyin yang basisnya berada di wilayah ini menjadi segmen pemilih terbesar yang selalu menjadi incaran parpol pada setiap pemilu. Karena itu fenomena sekaligus dinamika politik kaum sarungan akhir-akhir ini, pada dasarnya menggarisbawahi transformasi budaya politik yang tengah berlangsung di lingkungan elite kaum sarungan. Meski arah tranformasi itu belum begitu jelas, namun relatif tidak ada lagi arus utama arah politik kaum sarungan seperti tercermin pada Pemilu 1955, 1999, dan 2004. Sikap Ketua Umum Tanfidziyah PBNU KH Said Agil Siradj yang cenderung mendukung PKB sebagai representasi politik NU dan sikap Rois Aam Syuriah PBNU KH Sahal Mahfud yang berpendirian agar warga NU tetap menjaga jarak yang sama dengan semua parpol adalah realitas paling faktual betapa kaum sarungan masih belum memiliki basis inti yang solid.

Sahdan, masih tersedia waktu bagi kaum sarungan untuk berbenah. Menjelang pemilu 2014 (termasuk Pemilukada di beberapa daerah beberapa waktu ke depan) adalah momentum untuk melakukan apa yang disebut oleh Peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanudin Muhtadi (2011) sebagai refleksi politik elite, misalnya, sudahkah para elite kaum sarungan menerapkan gaya kepemimpinan transformasional yang inspiratif dan otentik, atau justru mereka tersandera kepemimpinan transaksional yang mengedepankan kepentingan jangka pendek dan politik barter untuk mengamankan posisi masing-masing daripada agenda jangka panjang sebagaimana yang sudah digariskan dalam platform parpol? Mudah-mudahan kaum sarungan mampu menghitung kesiapan diri, termasuk kesiapan untuk menerima kritik, agar dalam perhelatan politik bangsa seperti pemilu 2014 (termasuk Pemilukada di beberapa daerah beberapa waktu ke depan) mampu mengembalikan “digdaya” dan peran strategis kaum sarungan seperti di era 1955 dan 1999. Tanpa itu, maka kaum sarungan akan terus terasing hingga menjadi kaum yang terpinggirkan dalam sejarah politik bangsa yang segera memasuki gelombang sejarah barunya ini.[1] [] 

 


[1]Oleh: Syamsudin Kadir—Pemerhati Masalah Sosial-Politik, Penulis dan Editor Lepas. No. HP: 085 220 910 532. Dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “Kaum Sarungan Mau (Dibawa) Ke Mana?”, dimuat di Kolom Wacana Radar Cirebon hal. 4, Kamis 26 Desember 2013   

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s