Mari Kembali ke Etika Politik Islam

Politik Islam nihNEGERI ini semakin hari semakin gaduh. Drama adu kuat antar kelompok politik dalam mengangkangi hukum semakin menjadi-jadi. Setelah pengawal konstitusi lumpuh tanpa kepala, presiden terusik oleh satu nama (Bunda Putri), kalangan istana sibuk memberi “komentar” tak penting kepada isu “penculikan” BIN terhadap tokoh tertentu, kini publik mendapat suguhan baru: presiden SBY dan pejabat negara lainnya disadap intelijen Australia.

Efeknya, ruang publik yang semestinya dipakai untuk mengalirkan demokrasi (sosial, politik dan ekonomi) secara jernih pun menjadi lumpur yang membuat keruh. Ia menjadi lemah tanpa pegangan, tanpa kekuatan untuk menggemakan nilai. Meminjam istilah Jurgen Habermas, maka publicsphere, alias ruang publik yang selama ini dinikmati secara bebas oleh rakyat, terampas secara semena-mena oleh kepentingan penguasa.

Publik semakin tercengang ketika elite partai politik (Parpol) juga menyuguhkan—apa yang disebut oleh peneliti LIPI, Syamsuddin Haris (2010)—politik pembiadaban. Misalnya, melalui tragedi hukum dan gempa politik yang mengguncang hampir semua elite Parpol beberapa tahun terakhir, memperlihatkan ke hadapan publik fakta tentang wajah Parpol yang sesungguhnya. Wajah yang semakin carut marut dan memalukan. Transisi demokrasi yang terjadi selama ini, ternyata tidak mampu melahirkan arus utama sebagai “nilai lebih” dalam konteks dinamika sekaligus fragmentasi politik nasional. Kondisi ini diperparah ketika elite Parpol malah disandera oleh kepentingan sesat dan kepentingan individu hingga terjerat hukum (penjara). Lalu, di manakah proporsi etika dalam konteks politik yang carut marut semacam itu? Apakah etika politik masih tersisa dalam bilik-bilik nurani para elite?

 

Ironi Demokrasi-Kebebasan Politik

Kondisi carut marutnya Parpol tentu saja menyimpang jauh dari fungsi utamanya sebagai pencerdas publik sekaligus gudang kaderisasi para pemimpin negara. Parpol sekadar dijadikan sebagai batu loncatan untuk meraih keuntungan bagi pribadi dan kelompok. Mabuk kekuasaan secara masif menyerang mereka yang dilabeli sebagai “elite”. Berbagai cara pun ditempuh, termasuk membobol uang negara, memanipulasi hukum dan semacamnya. Sebagaimana dikatakan Haryatmoko (2010), partai politik yang seharusnya berperan sebagai instrumen demokrasi, namun situasi sekarang ini justru menunjukkan partai politik menjadi bagian masalah.

Satu hal yang perlu disadarai, bahwa kenyataan ini tidak lepas dari demokrasi liberal yang high cost (biaya tinggi). Memantik kompetisi keras untuk mengusai kantong-kantong materi (ekonomi, perut). Parahnya, yang digerogoti adalah keuangan negara. Karena logika kekuasaan adalah logika materi, maka sumber-sumber materi dikeruk begitu rupa dengan cara “haram”.

Seperti dikatakan Analis Ekonomi Politik Society Research and Humanity Development (SERUM) Institute, Jusman Dalle (2011), maka tak heran jika persaingan merampok uang negara sering kali dilegalisasi melalui poryek-proyek fiktif oleh perusahaan-perushaan bodong yang dalam waktu sekejap tiba-tiba memiliki aset milyaran. Kejahatan seolah-olah kebajikan, karena Parpol menjadikan perusahaan kader-kadernya sebagai pipa yang mengalirkan dana segar bagi keuangan partai.

Inilah yang dikatakan oleh Mancur Oslon (2000) di dalam bukunya yang berjudul Power and Prosperity, dengan mengambil sampel pada negara Uni Soviet ketika memasuki fase transisi menjadi negara demokrasi. Masa yang menurut Oslo sebagai periode yang justru menjadi kesempatan bagi bertakhtanya para bandit.

Suhartono W. Pranoto (2008), mendefinisikan bandit sebagai penjahat yang sudah berkaliber, penjahat kelas kakap, atau penjahat ulung. Bandit berasal dari bahasa Latin bandere artinya brigand atau perampok, perusak atau pelanggar hukum di luar perlindungan hukum.

Salah satu prinsip dalam demokrasi sebagaiamana dikutip dari Robert A. Dahl (1957) adalah kebebasan. Baik berserikat, berkumpul, berpartisipasi dan segala jenis kebebasan lainnya yang melekat sebagai hak dasar manusia. Maka dalam sistem demokrasi liberal, bandit menjadikan demokrasi sebagai alat legitimasi dari apa yang mereka lakukan. Dengan atas nama kebebasan kejahatan yang dilakukan seolah-olah adalah kebenaran dan mesti diterima sebagai keniscayaan.

Tak perlu heran jika sejak dulu, kehidupan bangsa ini hanya ada di tangan sekelompok kecil entitas. Mereka adalah bandit yang pada akhirnya bertransformasi menjadi kelompok borjuis. Linier dengan tuntutan kompetisi demokrasi liberal yang secara alami menyaring dan menggugurkan mereka yang tidak berasal dari kelas menengah atas. Atau juga mereka yang gagal melakukan mobilitas vertikal menjadi kelompok borjuis.

Akhirnya elite yang terkondisikan pada orientasi ekonomi, sehingga yang diperhitungkan hanya terbatas pada etika utilitarian yang lahir dari rahim materialisme. Etika ini menyelubungi sistem Parpol yang mengusung sitem moral Darwinisme “the survival fo the fittes”, yang memuja kultus pemenang dengan ukuran material. Politik dalam dominasi bandit-bandit borjuasi ini pun seperti berlalu tanpa sedikit pun rasa takut akan adanya perlawanan publik atau hukuman Tuhan.

Kenyataan ini merupakan buah dan akibat arus pragmatisme yang menjadi jiwa sebagian besar Parpol bahkan sebagian masyarakat negeri ini. Dalam jangka pendek, sering kali buah pragmatisme itu manis dan menjadi candu, tapi pada akhirnya berubah menjadi racun yang “mematikan”, termasuk mengekang dalam jeruji besi—yang saja memalukan.

 

Etika Politik Islam sebagai Antitesa, Mungkinkah?

Tak ada pilihan lain selain: politik di era demokrasi borjuasi yang dicirikan pengarus utamaan uang dan pelanggaran etika, sudah saatnya ditinggalkan. Menyambung opini Indra J. Piliang di salah satu koran nasional, bahwa demokrasi dilahirkan oleh kaum borjuis sudah diketahui dan nampak nyata. Karena itu, semua elemen bangsa mesti mengambil ruang kerja penuntasan, misalnya, membangun kesadaran sekaligus mengembalikan politik pada bangunan etika-beradab yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama.

Menurut Mohammad Natsir (1990), dalam konteks politik, agama (Islam) sejatinya telah menggariskan nilai dan laku praktik politik, sehingga politisi (elite) tidak terjerembab ke dalam lubang pelanggaran hukum dan etika publik. Justru dengan menjaga nilai dan etika agama, para politisi diharapkan mampu menjembatani kehendak ummat (rakyat) dengan berbagai kepentingan elite yang terfragmentasi secara kultur dalam kehidupan kebangsaan.

Menurut Abul’ala al Maududi (1978), dalam mengaktualisasikan etika agama dalam konteks politik, ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Pertama, menjernihkan konstruksi paradigma tentang kekuasaan. Di dalam Islam, memandang kekuasaan sebagai amanah Sang Kuasa. Maka paradigma awal yang dikonstruksi adalah bahwa kekuasaan merupakan sarana untuk mewujudkan masyarakat yang menyembah Sang Kuasa atau bertauhid dalam semua dimensi yang terkandung dalam sistem dan prinsip ketauhidan tersebut.

Kristalisasi dari nilai-nilai tauhid ini dapat dilihat dari sejauh mana political behaviour (perilaku politik) penguasa negara dan elite yang kohoren dengan perintah agama (Islam). Ekstraksi nilai-nilai keimanan tersebut tentu melahirkan fatsun politik dan standar moralitas tinggi yang diejahwantahkan dalam praktik politik elite.

Kedua, supremasi hukum. Karena diantara tujuan penyelenggaraan negara dengan segala instrumennya (termasuk pemerintah) adalah memberantas setiap kejahatan dan mendorong setiap kebajikan yang dengan tegas digariskan Al-Qur’an maupun as-Sunnah. Selain itu, negara bertujuan memberlakukan hukum tanpa diskriminasi, tapi adil dan tentu saja berkeadilan bagi kepentingan publik dan negara.

Selain dengan dua basis tempuh yang dikemukakan oleh Abul’ala al Maududi di atas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah, Ketiga, pendidikan politik. Partisipasi politik warga setiap warga negara yang hidup dalam sistem demokrasi adalah penting. Karena itu, ia harus diikuti oleh proses political education (pendidikan politik) yang pada akhirnya nanti melahirkan sikap rasional dan selektif dalam menyalurkan hak politik. Political education di sini tidak dimaknai secara kaku, akan tetapi fleskibel sesuai konteks kebutuhan pendidikan masyarakat. Pada titik ini, perintah fardhu ‘ain menuntut ilmu agama dan fardhu kifayah ilmu dunia, menemukan relevansinya dengan dunia politik dan kekuasaan.

Karena kekuasaan secara feasible dipandang sebagai salah satu sarana ta’abbud (menyembah-beribadah) kepada Allah SWT. sebagaimana point pertama di atas, maka pada variable ini tidak mungkin kita berpolitik tanpa pengetahuan. Kata kuncinya adalah pendidikan politik sekaligus pengetahuan politik.

Keempat, memanfaatkan keterbukaan ruang publik untuk melakukan pengawasan terhadap semua entitas di level eksekutif, legislatif dan yudikatif, untuk mengusir politikus borjuis dan mengucilkan mereka dari pentas politik. Karena dengan memberi ruang atau bahkan celah, dengan superioritasnya dalam sekejap mereka mampu mengacaukan sistem demokrasi yang sudah lama dijejakkan para pendiri negeri ini.

Di dalam Al-Qur’an sangat jelas, di banyak ayat Allah SWT. memerintahkan untuk saling menasehati, saling mengingatkan, saling memberi tausiyah (Surat Az-Zariyat ayat 55, Al-Ashr ayat 1-3). Dimensi sosial agama Islam, menjadi kerangka pengawasan terhadap para pemimpin dan elite politik. Pengawasan ini tentu dilakukan oleh mereka yang memiliki ilmu pengetahuan yang bukan saja berilmu tapi juga tersentuh nuraninya untuk berbicara: meluruskan yang keliru sekaligus menopang yang lurus. Menurut Mohammad Natsir (1990) ilmu pengetahuan bahkan agama (Islam) itu sendiri memiliki sifat yang khas: menggerakkan manusia untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, negara bahkan bagi kepentingan kemanusiaan di seluruh dunia.

Kita, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa, hanya akan maju dan menikmati kejayaan bangsa ini, manakala pada saat kondisi bangsa yang carut marut, kita tetap memiliki semangat dan kemauan yang kuat untuk mendulang kreativitas dan intrupsi serta daya kritis terhadap sistem dan praktik demokrasi yang sedang kita jalankan. Begitulah cara terbaik mencintai Indonesia yang mesti kita suguhkan dalam kehidupan kita sehari-hari.

Akhirnya, pemilu 2014 yang segera menjelang sejatinya bukan saja menandakan peralihan kepemimpinan nasional, tapi juga peralihan sejarah Indonesia. Jika perspektifnya peralihan sejarah, maka perspektif kita tentang Pemilu 2014 harus lebih besar daripada sekadar ide kampanye hingga kemenangan politik (kekuasaan). Ia perlu dijadikan momentum terbaik untuk melakukan satu lompatan sejarah baru bagi demokrasi Indonesia. Tidak ada pilihan lain selain memilih menjadi penentu dan mengambil peran. Sebagai rakyat ataupun penguasa sekaligus elite, kita seharusnya selalu menjaga etika politik, agar demokrasi semakin berarti bagi negeri dan publik tercinta Indonesia. Hanya dengan begitulah Indonesia menemukan gelombang sejarah barunya sebagai negara besar yang mengambil peran sejarahnya sebagai lokomotif kebangkitan dunia. [Oleh: Syamsudin Kadir—Pemerhati Masalah Sosial-Politik, Penulis dan Editor lepas. Jakarta, 4 Desember 2013]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s