Mengembalikan Kepercayaan Publik, Mungkinkah?

survey-politik-130723c
Mengembalikan Kepercayaan Publik, Mungkinkah?

DEMOKRASI merupakan sistem sekaligus praktik politik yang sudah dipilih bangsa ini sejak awal ia didirikan. Walaupun pola praktik teknisnya berbeda-beda untuk beberapa periode, namun tetap saja demokrasi menjadi pijakan utamanya. Demokrasi adalah satu sistem dimana rakyat ditempatkan sebagai sobjek sekaligus objek utama. Rakyat dipahami sebagai elemen penting dalam bernegara, sehingga menempatkannya pada posisi yang “mulia” dan “strategis” adalah niscaya.

            Gagasan demokrasi begitu ideal sebagai tipikal hidup berbangsa dan bernegara kita. Begitu ideal hingga terkadang sulit dipraktikkan pada tataran riil. Gagasan itu pun sering kali hanya menempati posisinya menjadi konsumsi pencitraan yang memoles janji manis para politisi untuk meraup suara rakyat di berbagai perhelatan demokrasi seperti Pemilu dan Pilkada. Namun di balik itu, nafsu terhadap kekuasaan dan praktik politik ala Machivellian yang menempatkan kekuasaan sebagai tujuan, masih sangat kental dibandingkan nilai ideal demokrasi yang memikul tanggung jawab moral  pada rakyat dan kepentingan bangsa yang lebih luas.

            Posisi kontras semacam itu terlihat begitu telanjang dalam praktik demokrasi elite politik kita. Misalnya, sebagaimana yang disinyalir Geatano Mosca (2000), dalam Pemilu dan Pilkada, hanya menghasilkan eliteelite tertentu (yang kerap tidak mewujudkan kompetesi sehat, absen mandat kekuasaan, minim keterwakilan rakyat dan defisit akuntabilitas publik), hingga membuat demokrasi cenderung  terpersosok ke pola demokrasi elitis. Demokrasi pun tidak hadir sebagai sistem sekaligus praktik yang membangun kepercayaan dan menghadirkan kesejahteraan rakyat, namun muncul begitu rupa sebagai “biang” yang mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan publik, bukan saja kepada elite politik bahkan kepada otoritas negara sekaligus demokrasi; di samping menjadi “biang” kesengsaraan rakyat.

Pada konteksnya yang lain, pemilih politik golongan putih (golput), terutama di berbagai ajang Pilkada, semakin meningkat. Mengeni hal ini, dalam konteks Cirebon, kita dapat merenungi kembali tulisan Afiv Rivai pada kolom Wacana Radar Cirebon (16/10/2013) yang berjudul “Pilkada, Golput dan Krisis Kepercayaan”. Tulisan itu menarik untuk dicermati. Mengingat golput sudah menggurita dalam ruang demokrasi politik Indonesia sejak Pemilu 1999 hingga kini, baik pada Pemilu Legislatif, Presiden maupun Pilkada di berbagai kota/daerah. 

Praktik demokrasi semacam ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara. Betul bahwa golput adalah pilihan politik, namun jika pejabat publik tidak segera menata kembali kerja dan kinerjanya, maka golput dan pejabat yang defisit kepercayaan sama-sama memiliki catatan kaki.

Dalam padangan lain, jika elemen utama negara (baca: rakyat, termasuk elemen civil society lainnya) sudah memberi “ultimatum” ketidakpercayaan semacam itu, berarti pemangku jabatan publik dan elite politik gagal mewujudkan dirinya sebagai mandataris rakyat yang mendapat mandat kekuasaan melalui mekanisme demokrasi yang mestinya amanah dan bertanggung jawab. Lalu, apa mungkin kepercayaan publik bisa didapatkan kembali?

 

Membangun Kepercayaan Publik

Jabatan publik yang warga negara titipkan melalui mekanisme demokrasi (seperti Pemilu dan Pilkada), pengangakatan dan pemilihan melalui mekanisme lain yang diatur oleh Undang-undang adalah amanah dan kepercayaan publik yang dipertanggungjawabkan. Bukan saja di hadapan manusia (publik) tapi juga di hadapan Tuhan. Dengan begitu, munculnya ketidakpercayaan publik kepada pemangku institusi publik adalah alarm sekaligus ujian. Lebih jauh, bukan hanya karena pelanggaran hukum seorang pejabat tidak dipercaya, tetapi juga karena alasan etis ketidakmampuan menjaga kepercayaan publik berupa minusnya kerja dan kinerja yang mendatangkan kesejahteraan warga negara.  

Menurut Yudi Latif (2013), “publik tidak selalu identik dengan rakyat seluruhnya. Ruang publik adalah ranah diskursif, tempat opini kritis diungkapkan. Seorang pejabat boleh jadi dipilih mayoritas rakyat, tetapi dalam banyak kasus, bisa jatuh karena opini publik segelintir orang.” Dengan begitu, ketika kritik dan suara ketidakpercayaan publik semakin menyeruak, itu pertanda pejabat publik perlu menghitung diri, mesti mendulang kerja dan kinerja.

Tentu tak semua kritik harus dijawab dengan pengunduran diri—apalagi dengan bunuh diri. Kritik dan intrupsi publik—dalam konteks keelokan—sejatinya dijawab dengan mendulang kualitas kerja dan kinerja, di samping menjaga akhlak dan moralitas. Pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945, Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”, mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Dalam bahasa lain, jika kritik, intrupsi hingga ketidakpercayaan publik semakin menyeruak, pejabat negara harus memasang radar kepekaan etis secara internal dan eksternal sekaligus. Secara internal, ia harus jujur kepada hati nurani. Untuk hal ini, hanya Tuhan, malaikat dan sang pejabatlah yang lebih tau. Selanjutnya, secara eksternal, pejabat publik harus mampu membaca ayat-ayat” publik untuk bisa menakar otentisitas aspirasi massa kritis. Dengan itu, sang pejabat bisa menentukan jenis kelalaian dan tuntutan publik yang pantas direspons secara bijak hingga—pada kondisi kritis—bahkan mengundurkan diri sebagai pejabat publik.

Uji kenegarawanan seorang pemangku jabatan publik yang melanggar janji politik dan etika publik tidak perlu menanti mekanisme hukum formal semacam keputusan pengadilan atau mahkamah, misalnya. Pasal-pasal publik melalui kritik tajam, intrupsi etis hingga tidak memberikan kepercayaan adalah alarm sekaligus hukum “alami”—yang menyebabkan jabatan publik tidak menjadi sakral dan tidak berdaya guna di hadapan publik—yang perlu mendapat perhatian serius pejabat publik. Di sini yang dibutuhkan adalah kesadaran dan sikap tau diri sang pejabat.

Sikapsadar dan tau diri sang pejabat adalah pertaruhan masa depan demokrasi bangsa ini. Masalah korupsi dan kelemahan pertanggungjawaban publik di negeri ini bukanlah karena defisit hukum, tetapi terutama karena erosi etika politik, dan menghilangnya kesadaran diri dalam mengakui keslahan dan ketidakmampuan melayani publik dari para pemangku jabatan publik. Padahal, etika politik dan kesadaran diri yang menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial-politik, kesejahteraan bersama, dan keadilan sosial. Seperti kata Paul Ricoeur (1999), etika politik adalah kekuatan reflektif untuk membongkar argumen yang melegitimasi kebijakan publik dengan menempatkan diri dalam posisi dan dimensi moral orang lain.

Dalam panggung politik dan kekuasaan, klaim etis sering dipakai untuk memojokkan pengkritik—terutama dari kalangan publik-rakyat—tanpa menelisik kemampuan refleksi diri para pejabat publik untuk menginsafi kelalaian etis. Loyalitas partai koalisi dituntut dengan klaim etis pula, tetapi melalaikan prinsip etis yang fundamental menurut demokrasi konstitusional dan etika publik. Padahal loyalitas tak dibenarkan untuk tujuan keburukan dan pelanggaran hukum, apalagi melanggar moralitas dan mencederai nurani publik tentu saja merupakan pelanggaran dan sikap yang memalukan. Loyalitas hanya digariskan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan publik.

Negeri ini memang tak pernah lelah dan tak mau berenti untuk mencari sosok-sosok negarawan, sosok yang—menurut David Lioyd George (2009)—kebijakannya direstui dan memberi manfaat bagi masa depan kehidupan negara dan publik secara keseluruhan. Namun, jika berbagai momentum hanya diisi oleh politisi yang—menurut Arvan Pardiansyah (2009)—terjebak dalam praktik AIDS; Arogan, Iri, Dengki dan Serakah)—tidak mencerminkan kenegarawanan, maka masa depan negeri ini akan dipertaruhkan.

Membaca tulisan ini mungkin pemangku jabatan publik—atau yang segera memangku—akan bertanya-tanya, “kapan waktu terbaik untuk mulai membangun kembali kepercayaan publik?”. Dengan sedikit tersinggung dan kesal, sebagai bagian dari warga negara (publik), saya layak bertanya balik, “Lalu selama ini Anda melakukan apa dan untuk siapa?”. Jika pertanyaan saya terlambat, bagi saya itu lebih baik (karena saya tidak digaji dari APBN, APBD) daripada pejabat publik yang tak melakukan apa-apa selain menebar janji dan pesona—bahkan sebagian menghabiskan anggaran negara (APBN, APBD) untuk kepentingan pribadi dan golongan dengan “baju kusam” jabatan publik. Akhirnya, membangun kepercayaan publik adalah pekerjaan yang mungkin dilakukan namun membutuhkan waktu belasan bahkan puluhan tahun. Siapapun, baik sebagai rakyat biasa maupun sebagai pejabat publik, akan mampu melakukannya dengan satu syarat: memulainya dari sekarang, bukan nanti, esok atau lusa. Mari! [Syamsudin Kadir—Pemerhati Masalah Sosial-Politik, Penulis dan Editor lepas; tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Nomor HP: 085220910532].     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s