Menyoal Golput

Golput
Golput adalah Alarm

15 TAHUN lebih umur reformasi adalah waktu yang cukup panjang untuk melakukan pembenahan di berbagai sisi. Namun, pada kenyataannya ia terlalu pendek bagi penyelesaian berbagai permasalahan bangsa. Salah satu dirkursus yang hampir tak luput dibicarakan, misalnya, masalah kegagalan elite politik dalam menjalankan perannya sebagai lokomotif perubahan paska reformasi ‘98.

Demokratisasi hadir sebagai dua sisi dari satu keping mata uang. Di satu sisi, demokratisasi telah menghadirkan kebebasan, memfasilitasi perluasan (bahkan ledakan) partisipasi, dan menyuburkan kompetisi—termasuk adanya peluang bagi warga negara untuk menggugat elite politik yang “norak” dan “amoral”.

Pada sisinya yang lain, demokratisasi sejauh ini begitu telanjang telah gagal menegakkan akuntabilitas, mandat dan keterwakilan politik.

Maka, yang sejauh ini terbangun adalah, meminjam istilah Guillermo O’Donnell, “demokrasi delegatif”. Orang banyak terlibat dalam prosedur-prosedur pokok demokrasi tetapi produk yang dihasilkannya tak mengabdi pada kepentingan rakyat banyak. Di hadapan rakyat, demokrasi hadir sebagai “ongkos” bukan “keuntungan”. Para pejabat publik—yang berkhianat pada rakyatlah—yang memetik keuntungan itu.

Penyokong penting model demokrasi ini adalah elite Parpol—termasuk “Parpol mengambang”—dan elite politik dari independen yang disinyalir sama-sama tak punya identitas politik ideal dan ideologi yang matang serta tak mau (sekaligus tak mampu) membentuk dan memelihara konsituen mereka. Dalam konteks sistem kepartaian yang lemah dan terfragmentasi seperti itu, pertukaran politik antarpartai pun semata-mata berbasiskan pragmatisme akut dan cita-cita semu.

Rangkaian Pemilu 2009 dan Pilkada di berbagai daerah sejak 2005 hingga sekarang (2013) adalah penegasan fakta-fakta itu. Betul bahwa ruang kebebasan rakyat dibuka lebar, namun Parpol memonopoli saluran politik. Bolong-bolong dalam aturan dan mekanisme yang tersedia dipakai Parpol untuk memetik rente ekonomi alias korupsi kolektif. Politik uang pun berkembang tak terkendali. Pemerintahan hasil Pemilu maupun Pilkada hampir selalu mengidap penyakit gagal-mandat, gagal-akuntabilitas dan gagal-keterwakilan.

Demokrasi delegatif—yang mementingkan kebebasan-partisipasi-kompetisi sekaligus mengabaikan mandat-akuntabilitas-keterwakilan—dibentuk paling   tidak oleh lima faktor: (1) para aktor yang gagal menyeleraskan retorika dengan praktik demokrasi, (2) aturan yang tidak punya kapasitas untuk membuat regulasi yang menyeluruh, tuntas dan saling sokong, (3) kegagalan menyeimbangkan kegemaran membuat institusi-istitusi demokratis dengan ketekunan memperkuatnya, (4) kegagalan membangun sintesa di antara aktor, aturan dan institusi itu serta menjadikannya sebagai mekanisme kerja yang terpelihara, dan (5) kebelumberhasilan membangun publik yang proaktif dan selalu terjaga.

Golput sebagai bentuk perlawanan?

Elite politik—terutama yang kini menjadi penguasa—lazimnya mesti memenuhi janji-janji politiknya. Ketika rakyat terus diberikan praktik “norak” seperti kasus korupsi, tindakan amoral, ingkar janji dan sebagainya, maka yang terjadi adalah devisitnya kesabaran publik. Permakluman warga negara yang selama ini begitu tinggi bisa jadi akan segera menipis bahkan menghilang.

Yang paling telanjang dalam mata publik adalah adanya sikap politik Golput dalam berbagai pesta demokrasi seperti Pemilu dan Pilkada. Potensi Golput nyaris menghiasi perhelatan Pemilu maupun Pilkada di berbagai daerah/kota. Sebagaimana disinggung oleh saudara Afif Rivai pada kolom wacana koran Radar Cirebon (19/11/2012) bahwa “dari catatan Lembaga Survei Indonesia (LSI) akhir tahun 2011, dalam Pilkada menunjukkan partisipasi politik yang sangat rendah dari masyarakat.” Secara umum angka Golput rata-rata mencapai 30% per-perhelatan. Angka ini bisa saja bertambah naik, jika para elite tak begitu apik dalam memenuhi janji politiknya ketika kelak menjabat.

Menurut Eep Saefulloh Fatah (Catatan Politik 1998-1999: Menuntaskan Perubahan, 2000), di masa Orde Baru (Orba), memilih adalah kewajiban. Pengingkaran atas kewajiban ini kerapkali mesti berhadapan dengan ancaman bahkan tindakan represi penguasa. Menjadi Golput pun merupakan patriotisme politik. Sebuah perlawanan bermakna dan heroistis. Namun selepas Orba, memilih tak lagi menjadi kewajiban melainkan hak. Siapa saja berhak untuk menggunakan atau tak menggunakan hak pilihnya. Jika dikaji lebih jauh, dalam batas tertentu, Golput mewakili sebuah gejala politik penting, misalnya, turunnya kepercayaan masyarakat pada demokrasi, Pemilu, partai, atau tokoh/kandidat, atau menggarisbawahi terjadinya kekeliruan penting, misalnya, ketidakmampuan lembaga statistik, pemerintah, komisi pemilu dalam melakukan pendataan pemilih dan/atau sosialisasi tentang hal-ihwal pemilihan.

Apa yang digariskan Eep betul-betul faktual dalam praktik demokrasi kita. Karena itu, kehadiran Golput pun—apalagi manakala dari waktu ke waktu jumlahnya makin signifikan—selayaknya dipahami sebagai alarm. Ia mengingatkan bahwa ada yang mesti dibenahi untuk membuat demokrasi bukan saja maju di tingkat prosedural melainkan juga makin berkualitas di level substansial.

Ancaman Golput menjadi salah satu tantangan Pemilu tahun 2014 mendatang sekaligus Pilkada di berbagai daerah/kota ke depan. KPU, Bawaslu, KPU dan Bawaslu Provinsi, KPU dan Panwaslu Kabupaten/Kota, Parpol, para kandidat dan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga Gerakan Mahasiswa selayaknya menyikapinya sebagai salah satu tantangan yang perlu jawaban layak dan segera sekaligus melipatgandakan kerja dan kinerja.

KPU, Bawaslu, KPU dan Bawaslu Provinsi, KPU dan Panwaslu Kabupaten/Kota mesti memperbaiki kerja-kerjanya untuk mempersempit kemungkinan kebocoran dan pencederaan hak-hak pemilih. Partai politik dan kandidat mesti mendekatkan isu dan program yang mereka tawarkan pada persoalan sehari-hari masyarakat dan pada pembelaan konkret hajat hidup orang banyak.

Kalangan LSM dan Gerakan Mahasiswa atau institusi semacamnya juga selayaknya tergerak untuk ikut memfasilitasi terbangunnya pemilih yang cerdas, partisipasif dan bertanggung jawab.

Akhirnya, kita tentu berharap agar praktik demokrasi elite dan warga negara bisa menghasilkan produk yang mengabdi pada kepentingan negara yang lebih luas. Hanya dengan begitulah, negeri ini akan semakin maju dan sejahtera, serta segera mengambil peran strategisnya sebagai lokomotif kebangkitan dunia.[1] [*]


[1] Oleh: Syamsudin Kadir, Direktur LSO KAMMI Press Kepengurusan KAMMI Pusat Periode 2013-2015, Direktur Penerbit Mitra Pemuda, Pemerhati Masalah Sosial-Politik, Penulis sekaligus editor untuk beberapa buku KAMMI dan umum. Dielaborasi dari tulisan aslinya yang berjudul “Menyoal Golput; Gugatan untuk Elite Politik”, dimuat di Kolom Wacana Radar Cirebon hal. 4, Selasa 14 September 2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s