Membendung Laju Dewan Angkuh

anggota DPR tidurBeberapa waktu yang lalu berbagai media massa, dari elektornik hingga cetak, memberitakan peringatan kebangkitan nasional dan reformasi yang diperingati oleh berbagai elemen bangsa, dari institusi pemerintahan hingga swasta, termasuk elemen gerakan mahasiswa di berbagai penjuru nusantara.

Sebetulnya saya pribadi tidak begitu antusias dengan peringatan semisal. Penyebabnya sederhana, tenaga dan waktu PNS juga pejabat di berbagai lembaga negara juga berbagai OKP selama sekian tahun dihabiskan untuk melakukan acara seremonial semata. Sebab apa yang dihasilkan dari seremoni tersebut hanyalah kepalsuan belaka. Ia ditunaikan tanpa memberi efek apa-apa bagi publik, selain menambah beban publik.

Ketidakantusiasan saya semakin menjadi-jadi ketika menempuh perjalanan dari Cirebon-Bandung. Bagaimana tidak, ruas jalan yang begitu sempit bertambah sempit karena macet di mana-mana. Angkutan umum maupun pribadi sama-sama saling mendahului untuk mendapatkan posisi terdepan di jalan yang sebagian masih berlubang.

Berbagai pertanyaan terus bermunculan dalam benak saya. Mengapa bangsa ini seperti enggan bangkit dari stagnasi? Mengapa penguasa lebih sibuk menunaikan berbagai acara seremoni daripada menuntaskan program pembangunan yang sudah dicanangkan? Mengapa elemen pentingnya, seperti politisi, OKP, PNS dan semacamnya justru mempertontonkan ketidakcerdasan dalam mengisi kemerdekaan? Macet, kemiskinan, pembodohan dan kriminalitas terjadi di mana-mana, sampai kapan kondisi seperti ini dibiarkan begitu saja? Lalu, siapa yang bertanggung jawab?

Sebagai warga negara, saya tentu tak cukup menonton dan mencaci maki begitu saja atas kenyataan yang ada. Dengan momentum peringatan kebangkitan nasional dan reformasi ini saya berupaya mengambil peran tanpa ikut serta pada apel seremoni di lapangan dengan terik mataharinya yang begitu panas, atau aksi di jalan raya yang menambah ruas kemacetan. Saya mencukupkan diri, misalnya, minimal dengan menghadirkan kritik yang mencerdaskan anak bangsa. Tulisan berikut merupakan elaborasi atas kerumunan atau kritik saya dalam sebuah catatan kecil dalam perjalanan Cirebon-Bandung selama kurang lebih 6 jam beberapa waktu lalu tersebut. Selamat membaca!

Saatnya Rakyat Melawan!

Merenungi kembali peringatan kebangkitan nasional dan reformasi sepertinya memberikan banyak catatan. Bagaimana tidak, kedua peristiwa ini dianggap identik dengan sejarah perjalanan bangsa. Selain karena momentumnya, keduanya punya semangat yang sebangun. Jika kebangkitan nasional hadir karena dipicu untuk membangkitkan semangat generasi muda untuk masa depan bangsa yang merdeka dari penjajahan, maka reformasi tercipta dari gerakan mahasiswa yang ingin menyelamatkan kondisi bangsa dan negaranya dari ambang kehancuran, atau lebih tepatnya untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh generasi sebelumnya.

Namun apa yang terjadi paska reformasi? Kita tentu tak perlu mencari terlalu jauh alat untuk mengukur atau menghitung sebagian kegagalan reformasi. Coba perhatikan bagaimana kondisi gerakan mahasiswa, baik intra maupun ekstra kampusnya. Apa yang mereka pertontonkan meniscayakan sebagian publik untuk menyatakan bahwa negeri ini segera selesai. Selain karena hilangnya idealisme dan tanggung jawab moral, hal lain yang menyebabkan gerakan mahasiswa kehilangan peran adalah intervensi para alumni yang kini masuk dalam ranah kekuasaan. Pernyataan ini mungkin terlalu naif, namun realitas menyuguhkan secara gamblang bagaimana posisi dan peran mahasiswa yang semakin tak menentu.

Hal lain, tengok saja kondisi berbagai institusi atau lembaga negara yang mestinya melayani dan mengadvokasi kepentingan rakyat banyak. Sekedar contoh, beberapa waktu yang lalu, berbagai media menurunkan berita mengenai upaya Dewan Perawakilan Rakyat (DPR) untuk meningkatkan kinerjanya dengan memasifkan kembali daftar hadir anggota. Hal ini dilakukan karena konon keberadaan lembaga ini mendapat sorotan tajam dari publik, termasuk media massa.

Tapi apa mau dikata. Upaya ini sebetulnya lebih tepat disebut sebagai sikap kekanak-kanakan DPR daripada upaya peningkatan kualitas kinerja. Mengapa? Absensi bukan satu-satunya ukuran kinerja anggota DPR. Itu adalah cara kuno dalam membatasi jam bolos anak-anak sekolah dasar. Apakah untuk meningkatkan kinerja anggota Dewan perlu menggunakan cara kuno dalam membatasi jam bolos anak-anak? Begitu saja tidak.

Begitulah cara politikus Senayan membela diri ketika tingkat kehadirannya yang rendah dalam rapat paripurna dipersoalkan publik. Argumen ini mungkin terasa dipaksakan karena, dalam ukuran lain, kinerja Dewan justru lebih memalukan.

Seringnya anggota DPR membolos terlihat dari rapat paripurna yang tak pernah dihadiri lebih dari 80 persen anggota. Pleno pembukaan masa sidang belum lama ini bahkan hanya melibatkan 327 atau 58 persen dari 560 total anggota Dewan. Sebanyak 233 membolos. Hitungan ini didasari daftar absensi yang konon sering mereka kibulin. Sering pula ada anggota yang langsung kabur setelah memberikan tanda hadir. Sebagian publik mungkin menganggap potret ini sebagai sesuatu yang wajar dan dilebih-lebihkan, tapi faktanya, begitulah praktik yang disuguhkan oleh anggota Dewan yang mendapatkan anggaran miliyaran rupiah tersebut.

Badan Kehormatan (BK) DPR juga membeberkan absensi anggota Dewan sepanjang 2012. Ya, pada 14 Mei 2013 lalu BK mengumumkan sejumlah nama anggota Dewan dari berbagai fraksi yang malas menghadiri rapat paripurna selama masa persidangan 2012-2013. Selain itu, laporan ini merinci tingkat lehadiran mereka dalam tingkat masa sidang. Beberapa tokoh penting di DPR justru masuk daftar anggota yang tingkat kehadirannya di bawah 50 persen. Hal ini seperti dilangsir Koran Tempo (21/5/2013).

Hal ini tentu saja memperihatinkan publik. Sering absennya figur sentral bukanlah contoh yang baik bagi anggota Dewan. Boleh saja politisi Senayan berkilah bahwa absensi bukan satu-satunya tolak ukur kinerja. Itu tak semuanya salah. Tapi ukuran yang lain, seperti fungsi legislasi dan prestasi Dewan, juga mengecewakan publik. Tahun lalu, DPR hanya mengesahkan 25 rancangan undang-undang dari 64 yang ditargetkan. Prestasi tahun sebelumnya bahkan lebih buruk, cuma merampungkan 22 RUU.

Kecaman terhadap anggota Dewan yang masih malas masih hangat dalam ingatan publik. Namun, itu semua sepertinya tidak dihiraukan lagi. Setidaknya hal itu nampak pada rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, 20 Mei lalu.

Sebagaimana yang diberitakan oleh Koran Media Indonesia (21/5/2013), dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Imam itu tercatat dalam daftar presensi pada saat rapat dibuka pukul 10.00 WIB hanya dihadiri 328 anggota. Sebanyak 232 anggota lainnya tidak hadir alias bolos. Bayangkan rapat penting yang mengagendakan mendengarkan pemaparan pemerintah mengenai pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2014 itu hanya dihadiri setengah anggota Dewan.

Publik sontak mengkritik kenyataan tersebut sebagai bukti nyata angkuh dan gagalnya DPR dalam menunaikan amanah rakyat banyak. Menanggapi kritik tersebut, Ketua DPR RI (periode 2009-2014), Marzuki Alie, berdalih bahwa ukurannya bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas. Pernyataan ketua lembaga legislasi ini mempertontonkan ketidakcerdasannya bahkan justru memukul mukanya sendiri.

Dalih  Ketua Dewan asal partai penguasa tersebut justru perlu dipertanyakan atau digugat kembali, karena begitu banyak undang-undang yang dibuat oleh DPR yang dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai bertentangan dengan aturan lain atau aturan yang lebih tinggi. Logikanya sederhana, jika undang-undangnya bermutu atau berkualitas dan tidak cacat hukum, semestinya pasal-pasalnya tidak mudah dipreteli oleh MK gara-gara bertentangan dengan konstitusi.

Tidak cukup di situ. Dalam urusan anggaran negara, anggota Dewan juga memilik rapor merah. Mereka terlihat serius membahas anggaran setiap instansi atau kementrian. Tapi nyatanya, banyak anggaran yang diblokir oleh Kementrian Keuangan karena mencurigakan. Politikus Senayan juga sering mendongkrak anggaran proyek dengan harapan mendapatkan fee. Hal ini sudah terungkap berkali-kali dalam kasus korupsi yang melibatkan anggota Dewan. Mereka pun mengabaikan pentingnya prinsip menggunakan duit rakyat itu secara efektif dan efesien. Alih-alih mengurus anggaran untuk publik, mereka justru sibuk untuk mengurus anggaran Parpol-nya masing-masing, terutama menjelang Pemilu 2014 mendatang.

Fungsi lain, seperti menyerap aspirasi publik, terutama konstituennya, juga tak dijalankan dengan baik. Sering membolos rapat bukan berarti mereka rajin berkunjung ke daerah. Anggota DPR lebih suka melawat Prancis atau Amerika Serikat dibanding pergi ke daerah. Jangan heran bila banyak jembatan runtuh atau jalan raya rusak yang menyebabkan kecelakan terus terjadi dibiarkan begitu saja. Tak ada politikus Senayan yang mendesak pemerintah untuk segera memperbaikinya. Alih-alih mendesak pemerintah, mereka justru lebih sibuk mengurus dirinya sendiri, termasuk keluarganya, untuk jalan-jalan menggunakan anggaran negara.

Pertanyaannya, siapa yang salah atas realitas Dewan seperti itu? Sebetulnya banyak pihak yang punya kontribusi sehingga hadirnya Dewan semacam itu. Namun yang paling bertanggung jawab adalah Partai politik (Parpol). Parpol-lah sebenarnya yang memiliki tanggung jawab besar untuk memperbaiki kinerja DPR. Mengapa? Karena Parpol-lah yang mengirim mereka ke Senayan. Adapun publik hanya berperan “turut serta”, bukan jalur atau pelaku utama. Apalah daya, publik yang terus menerus mendapatkan siraman janji palsu, lalu dipaksa untuk menjalankan seremoni demokrasi yang minus manfaat itu.

Di atas segalanya, menyaksikan praktik Dewan yang demikian angkuh tersebut, meniscayakan publik  melakukan perlawanan. Bagaimana tidak, setelah publik disuguhi model Dewan yang carut-marut, kini publik juga mendapatkan suguhan menjijikkan. Jijik, karena sebagian besar Dewan yang bermasalah itu justru dicalonkan lagi oleh Parpol untuk Pemilu 2014 mendatang. Itulah sebabnya publik perlu berhati-hati, jangan sampai politikus Senayan yang malas, angkuh dan tidak berintegritas itu terpilih untuk periode berikutnya.

Peringatan kebangkitan nasional dan reformasi idealnya memang tidak difokuskan pada seremoninya, tapi pada upaya menjaga prinsip dan nilai-nilai perjuangannya pada zaman ini. Seremoni bukanlah tradisi bangsa maju dan besar, ia justru tradisi kuno yang menambah beban pertanggung jawaban sebuah bangsa  dalam menatap dan menanti kebangkitannya di masa depan.

Seremoni, dengan meninggalkan tugas-tugas negara yang lebih penting dan mendesak justru kehilangan maknanya. Peringatan hari nasional atau hari serupa seharusnya bukan untuk seremoni, tapi dijadikan momentum untuk meningkatkan kinerja dan semangat persatuan, di samping mendobrak stagnasi pelayanan publik di berbagai sektor.

Lebih jauh, jika Senayan kembali dihuni oleh Dewan angkuh, malas dan tak berintegritas seperti itu, maka kebangkitan nasional dan reformasi yang sering diperingati itu melenceng jauh dari sasaran semula, bahkan balik ke titik awal masa penjajahan atau juga Orde Baru.

Tanpa kehati-hatian, kebangkitan nasional dan reformasi yang sering diperingati secara petantang petenteng itu justru dibajak penumpang gelap yang hanya mengejar kepentingan diri, kelompok dan Parpol, bukan untuk kepentingan publik dan negara yang lebih luas. Kita tentu saja berharap agar hal tersebut tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Jika terjadi, maka negara berpenduduk 250 juta jiwa ini kelak hanya tinggal nama. Mari melampaui masa tragis itu dengan seksama dan gegap gempita! [Oleh: Syamsudin Kadir—Mantan Pengamen Jalanan. Cp.: 085 220 910 532. Bandung; 21 Mei 2013]

 

One thought on “Membendung Laju Dewan Angkuh

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s