Inikah (Bangsa-Negara) Kita?

Tentang Keluguan Kita

Dunia memang mungkin menyedihkan. Mungkin lantaran itu, begitu oksigen pertama kita hirup, rasa nyeri, sesal dan nestapa kontan menyerbu, sehingga kita meneriakinya dalam tangisan seduh tanpa henti; tangisan mata dan bahkan hati nurani. Tak cukup dengan itu, dari NKRIdetik pertama kita ada, ternyata kita sudah menyerah: mau tidak mau menerima tawaran, semacam paksaan dunia. Sesuatu yang tampak given, pemberian, walau sebenarnya adalah choices, tawaran atau pilihan.

Dunia adalah tawaran yang dengan begitu kerasnya mendesak kita, sehingga kita tidak lagi berpeluang untuk menolaknya. Betapapun itu mungkin dalam kuasa atau genggaman kita. Maka demikianlah kebudayaan dan peradaban dunia—semacam globalisasi kapitalisme—berjalan, meminta kita untuk ikut serta, pada saat dimana kita menolaknya. Inilah bentuk otoriterianisme, juga penaklukan atau kolonialisme pertama yang paling purba dalam sejarah manusia.

Begitulah dunia mengajak kita untuk bergulat dengan sebuah zaman yang penuh intrik. Bukan saja adat-istiadat, tradisi dan segala pernik serta dimensinya—memenjara dan menelikung sekujur hidup kita, mulai dari ranjang bayi kita yang pertama (bahkan disinyalir) hingga ranjang di lahat nanti—tapi juga aturan budaya modern, dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum kemudian meminta kita untuk menjadi makhluk yang “tak lagi bisa memilih”; menyerah tanpa perlawanan. Menjadi manusia yang kalah dan menyerah secara total, kita menjadi korban. Kita menjadi manusia jinak dan dijinakkan oleh trend dunia global yang membisu.

Tak perlu kita menghitungnya satu persatu. Karena semuanya ada dalam setiap langkah hidup kita yang sedang berjalan. Pertanyaan-pertanyaan mudah dan retoris seperti di awal, dapat menyerbu kita. Tanpa ada satu kata pun dapat kita produksi sebagai jawabannya, selain diam. Dapatkah, misalnya, kita menolak untuk berbusana dengan gaya atau mode global yang kumuh dan terus terperbarui dengan nilai-nilai impor? Dapatkah kita menghindar untuk tidak berbelanja di tempat-tempat yang menurut istilah M.H. Ainun Najib, “para penjual pantat”? Atau bisakah kita menjauhkan diri dari TV yang menjual tubuh atau adegan yang tidak perlu dipertontonkan? Sungguh, kini menjadi nyata apa yang disinggung oleh M.H. Ainun Najib ketika menanggapi spekulasi masyarakat mengenai goyang beberapa artis beberapa tahun yang lalu, “sulit membedakan mana dubur dan mana muka”.

Pernyataan tersebut tidak bermaksud mengajak kita untuk berpikir jorok dan kembali hidup sebagaimana pada zaman purba yang penuh keterbatasan. Tapi ini sebagai koreksi total budaya impor yang sudah tak terurus; dan begitulah kenyataannya. Sebagai bangsa kita telah ditaklukan, dan kita seakan-akan tidak punya pilihan lain. Budaya-budaya impor seakan telah berubah posisi, dari sekadar sebagai perusak moral ke perusak peradaban.

Lihat saja di berbagai negara termasuk beberapa kota besar negeri ini, bagaimana “budaya-budaya telanjang” sudah merajalela; dan sepertinya sudah tidak dianggap sebagai pelanggaran asusila lagi. Semuanya dikemas dalam baju “Hak Azasi Manusia (HAM)”. Entahlah, siapa yang salah; tapi sekarang di sini, di negeri ini, kita hidup bersama kondisi-kondisi itu.

Penyebabnya, selain karena lemah iman juga karena kita diatur oleh sistem nilai yang membuat kita menutup diri dengan nilai khas kebanyakan anak negeri tercinta ini—yang konon menjadikan mayoritas sebagai titik pijak. Bahkan patokan-patokan agama hanya dijadikan sebagai hiburan untuk angka statistik, dan selalu diposisikan secara kerdil dalam proses-proses merumuskan penyelesaian masalah bangsa. Sehingga agama lebih suka dijadikan sebagai peraga individu yang teknis dan sempit, bukan untuk mewarnai urusan publik dalam kebijakan strategis. Nilai-nilai agama yang mulia dicampakkan di bawah ketiak nafsu duniawi yang semu dan rasio yang tak rasional.

Di sisi lain, tepatnya urusan perut, kini menjadi lumrah, jika sebagai bangsa kita juga sebagai pemamah sempurna barang-barang dengan gaya konsumtif, terpesona infotainment dan kadang kita tidak memahaminya. Kita telah jinak dengan “sampah-sampah” itu. Sebagai anak bangsa kita masih malu dengan produk-produk saudara-saudara kita sendiri; saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia. Yang tentu masih memiliki nilai dan tidak kalah saing secara kualitas jika dibandingkan dari bangsa lain.

Pada tingkat lebih tinggi, apakah elite bangsa kita dapat menghindar dari logika global tentang sebuah pemerintahan yang perlu memiliki satuan militer dengan kelengkapan dan senjata yang sama dan super mahal tapi tidak daya guna, padahal di luar “meja kekuasaan” masih banyak perut lapar yang tak terurus? Kemudian masuk ke dalam satu sistem pasar dan ekonomi yang terintegrasi sedemikian rupa secara global dengan mekanisme ribawi yang menjerumuskan? Lalu dengan bangga mengupayakan demokrasi dan pasar bebas, dengan kelengkapan-kelengkapan kenegaraan dengan logika politik yang serba impor?

 

Sekali lagi, Inilah Kita

Menjadi manusia, menjadi negara, menjadi sebuah bangsa adalah ketertundukan dan kemenyerahan kita pada atribut dan aturan tidak logis yang menyertainya, betapapun dia asing dan kadang tidak relevan bagi dunia ke-Indonesia-an kita. Kita adalah makhluk yang jinak untuk menerima itu semua tanpa kuasa bahkan untuk sekadar menolak atau mengubahnya.

Semua hal yang memilukan itu disebabkan oleh kerancauan atau bahkan oleh ketidaktahuan kita tentang di bagian mana seharusnya kita menerima, mempertanyakan atau menolak hal-hal yang seakan-akan given, pemberian.

Selain itu, kita juga kerap melakukan kekeliruan dalam menyikapi berbagai kondisi yang menyebalkan, seperti pertama; Kita rancu dalam mengidentifikasi subjek atau bahkan substansi masalah. Kita berteriak-teriak memprotes kenaikan tarif tol, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), korupsi, birokrasi macet dan lain-lain; tapi kita menerima dengan bangga sistem yang melahirkan itu semua: kapitalisme, demokrasi yang pragmatis.

Kedua; Kita pun rancu dalam mengenali sumber dari sebuah masalah. Ketika kita ribut tentang dana pendidikan, IPM, harga buku yang mahal, kebebasan berekspresi; di sisi lain kita justru membela dan meminta-minta pemerintah memperlakukan aturan HAM yang semu, kebebasan dengan berbagai instrumennya, hak intelektual dan seterusnya.

Ketiga; Kita pun rancu dalam membedakan domain dari sebuah masalah, ekonomi maupun politiknya. Kerapkali misalnya kita anti monopoli, perjanjian tak sehat serta meminta perlindungan atas usaha kecil-menengah dan tradisional. Tetapi kita tetap saja beli sedan toyota dan seterusnya. Kita adalah pemburu, tak berpeluru. ‘Salah tembak lagi’, kata Radhar Panca Dahana dalam bukunya Resis Book seri Ideologi.

Segala kerancauan di atas umumnya terjadi karena kita secara tidak sadar menetapkan satu pihak walaupun banyak pihak yang menjadi sasaran atau kepentingan politik kolektif kita, yaitu kekuasaan—tepatnya pemerintah. Ini memang berlatar historis—dan tentu tanpa bermaksud melakukan pembelaan terhadap penguasa yang sedang berkuasa—namun yang menjadi hal penting untuk dikoreksi adalah kegelapan cara pandang kita yang tertipu bahkan terjinakkan oleh cara pandang yang dilansir oleh kepentingan di luar pemerintah, yaitu—meminjam istilah Samuel P. Huntington—“modal dan kapital”. Artinya, kita sering menentang paradigma pemerintah, tapi pada saat yang sama kita manja menggunakan paradigma modal dan kapital.

Selain itu, dalam hal kepemimpinan nasional, kita pun harus terus mencari. Kita terus mencari “Bapak Bangsa” yang pandangan mata dan gerakan bibirnya akan membuat jiwa-jiwa muda “berani berkubang darah dan mati berkalang tanah”. Kita masih menunggu pemimpin adil yang mampu membawa kita keluar dari berbagai keterpurukan. Kita menanti jiwa-jiwa pahlawan, yang jiwa dan raganya tak malu berkorban demi keutuhan negara dan kesejahteraan rakyat banyak.

Kita masih rindu dengan manusia-manusia yang mampu membawa kita untuk menerjemahkan misi istimewa bangsa ini, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. [Bandung; 10 Februari 2011 dan Jogjakarta, 2 Mei 2011. Oleh: Syamsudin Kadir, Pegiat Kajian Sosial-Politik, Cp.: 081 804 621 609]

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s