Menyoal Integrasi dan Disintegrasi

integrasiDalam wacana pemikiran nasional ke-Indonesia-an kita biasanya ada mitos yang mempertentangkan Islam (baca: islamisasi) dan nasionalisme. Mitos tersebut adalah nasionalisme selalu meletakkan keberagaman sebagai konteks utama, dimana kita berusaha (baca: dipaksa) menemukan ikatan dasar yang mengikat atau menyatukan sebuah negara-bangsa. Islam, dalam konteks keberagaman itu, adalah salah satu elemen; bagian dari keseluruhan komponen negara-bangsa, yang harus melebur atau disatukan ke dalam ikatan kebangsaan tersebut, yang tentu saja lebih luas.

Dari sini, setiap gagasan islamisasi kemudian selalu mengalami kendala stigma sektarian. Dalam banyak kasus, stigma sektarian itu bahkan berkembang lebih jauh dan menganggap islamisasi sebagai ancaman nasional. Dalam kasus lain, sebagian kelompok dalam masyarakat Islam berusaha melepaskan diri dari stigma itu dengan menyebut diri mereka sebagai kelompok Islam terbuka, inklusif dan liberal. Mereka ini membenarkan stigma itu, tapi bukan untuk diri mereka, melainkan untuk saudara-saudara mereka yang lain, yang mereka anggap fundamentalis, ekslusif dan literal. Di mana penamaan atau identifikasi tersebut mereka tunaikan di atas bangunan iri, dengki dan kedangkalan nalar.  

Dalam sejarah politik nasional, penghapusan tujuh kata dalam piagam Jakarta selalu dipersepsikan sebagai simbol kelapangan dada umat Islam terhadap saudara-saudara mereka yang non-Muslim, sebab memang ada ancaman pemisahan diri sebagai wilayah Indonesia yang didominasi non-Muslim, jika tujuh kata yang mengharuskan penerapan syari’at Islam itu tetap dipaksakan. Catatan sejarah inilah yang selalu diungkit setiap kali tuntutan islamisasi mengemuka di kalangan umat Islam.

Apapun latar sejarah yang mempengaruhi pergumulan wacana nasional kita, pada dasarnya kita semua melakukan kesalahan dalam mendudukkan persatuan dan kesatuan atau integrasi nasional kita. Kesalahan kita adalah bahwa kita memandang perkara kesatuan dari pendekatan yang parsial, yaitu dari pandangan ideologi semata. Seakan-akan kita mengatakan bahwa menuntaskan perkara ideologi ini adalah dengan cara memasukkan semua aliran ideologi ke dalam keranjang nasionalisme sehingga persatuan nasional kita dapat dijaga dan dipertahankan secara utuh dan kemudian berlanjut tanpa masalah.

Pada kenyataannya, kita dihadapkan pada persoalan yang sama sekali berbeda. Timtim melepaskan diri dari Indonesia, misalnya. Sekarang muncul sebuah pertanyaan. Dalam kasus Timtim (dulu), atau kasus Papua (hingga saat ini) dan Aceh (beberapa waktu silam), benarkah ada hubungan antara tuntutan pemisahan diri mereka dengan tuntutan islamisasi? Apakah sebenarnya yang menyebabkan Timtim memisahkan diri? Apa pula sebenarnya yang mendorong masyarakat Aceh, yang nota bene masyarakat mayoritas muslim dan dikenal mempunyai emosi keagamaan yang kuat, mau memisahkan diri? Apa pula yang menyebabkan Papua—walaupun hanya dalam bentuk komunitas yang diprakarsai sedikit orang—berjuang memisahkan diri dari Indonesia?

Mari kita melanglang buana lebih jauh. Sepanjang dekade ’90-an, kita telah menyaksikan parade keruntuhan negara-bangsa yang relatif besar atau bahkan sangat besar. Misalnya runtuhnya Uni Soviet dan Yugoslavia. Kedua negara besar itu—yang sebenarnya layak disebut imperium—pecah berkeping-keping menjadi negara-negara kecil. Bertanyalah di depan fenomena tersebut, mengapa mereka pecah? Apa yang sesungguhnya yang melatari disintegrasi itu? Adakah sebab-sebab tertentu di sana yang dapat dihubungkan dengan tuntutan islamiasi?

Tampaknya kita perlu memisahkan dua perkara yang boleh jadi tidak saling berkolerasi—atau terkolerasi dengan cara yang lain—yaitu tuntutan islamisasi dengan fenomena disintegrasi. Selanjutnya, kita perlu mendekati fenomena disintegrasi ini secara komprehensif dan integral, agar dapat memahami secara tepat apa yang melatari fenomena tersebut.

Sejarah peradaban manusia dipenuhi oleh fenomena kebangunan dan keruntuhan. Kebangunan setiap bangsa selalu dimulai dari soliditas internal sebuah komunitas, yang mungkin disatukan oleh banyak faktor: tanah, bangsa, agama, ideologi, budaya, etnis dan lainnya. Begitu mendekati keruntuhannya, yang pertama mereka alami adalah hancurnya soliditas mereka, dan perpecahan menjadi fenomena utama dalam kehidupan mereka.

Begitu mereka berpecah, faktor-faktor yang tadinya menyatukan mereka tidak selalu sanggup menjadi faktor perekat kembali. Bisakah, misalnya, bendera nasionalisme merekatkan masyarakat Papua atau Aceh ke dalam pangkuan ibu pertiwi, tanpa sebuah luka atau emosi yang setiap saat bisa mendorong mereka memisahkan diri? Atau bendera apalagikah yang bisa merekatkan bangsa-bangsa yang tadinya tergabung dalam Yugoslavia?

Yugoslavia atau Uni Soviet—sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya—mungkin contoh yang baik dari kegagalan nasionalisme sebagai faktor perekat. Kedua bangsa besar itu sudah terlanjur pecah berantakan dan berkeping-keping. Namun, dalam sejarah kita sendiri, sejarah umat Islam, disintegrasi juga merupakan fenomena yang terjadi berulang-ulang. Jadi, kesatuan ideologi atau agama saja tidaklah menjadi jaminan keberlangsungan hidup sebagai sebuah bangsa.

Hal ini mendorong kita untuk menukik lebih jauh perkara ini. Apa yang selama ini kita sebut sebagai faktor berupa tanah atau wilayah, bahasa, etnis, budaya, agama, ideologi dan lainnya, sesungguhnya lebih merupakan faktor-faktor perekat yang simbolik. Di balik faktor-faktor tersebut, sesungguhnya terdapat faktor perekat lain yang lebih substantif. Jika faktor-faktor (substantif) tersebut muncul, maka itulah saatnya bagi kita untuk menghitung waktu usia integrasi kita. Faktor-faktor tersebut adalah (1) pemerataan dan keadilan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan-keamanan, (2) kematangan dan efektifitas pelaksanaan fungsi negara, (3) peningkatan saldo imunitas dalam menjaga keutuhan dan soliditas dari konspirasi luar, (4) menjauhkan penyederhanaan faktor disintegrasi secara dangkal dan apologistis.

Demikian, semoga tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan renungan dan perbincangan kita saat ini dapat membantu kita dalam rangka mencari format yang tepat terkait bangunan Indonesia yang ingin kita bangun di masa depan. Yang jelas, ketika islamisasi masih dalam proses ‘tawar-menawar’ untuk dimasifkan, gejala disintegrasi sebetulnya sudah berjalan lebih awal, dan tak ada kaitannya dengan islamisasi. [*Sebagai pemantik diskusi ketika diundang menjadi pembicara pada Kajian Rutin IMM Kota Mataram NTB, di Mataram pada Ahad 16 Desember 2012 dengan tema “Relasi Agama dan Negara”, disampaikan juga pada diskusi santai dengan Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Kota Bima NTB pada 1-2 Januari 2013; Oleh: Syamsudin Kadir/081 804 621 609)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s