Membangun Optimisme Bangsa

Prolog

Akhir-akhir ini berbagai media massa, cetak maupun elektronik—termasuk jejaring sosial seperti facebook, twitter—mempertontonkan secara terbuka adegan penguasa dan elite politik yang semakin “membingungkan” juga “memiriskan” rakyat. Membingungkan, karena apa yang dipraktikkan oleh penguasa dan elite politik justru sangat jauh dari apa yang mereka janjikan di _DSC0170saat menjelang pesta demokrasi (baca: Pemilu, Pilkada). Memiriskan, karena apa yang rakyat dapatkan justru menambah beban politik negara sekaligus beban sosial-ekonomi rakyat. Sederhananya, penguasa lebih banyak membangun kekesalan kolektif dan menanam bibit pesimisme daripada membangun patriotis kolektif dan bibit-bibit optimisme. Padahal rakyat butuh pemimpin yang suka bekerja, bukan pemimpin yang sibuk berupacara. Ya, para negarawan. Namun, rakyat selalu menyaksikan dan mendapatkan hasil yang nihil.

Kehendak publik mendapatkan “pengaminan-nya” dalam ungkapan Anis Baswedan pada harian Kompas, “Republik ini perlu pemimpin yang mendorong yang macet, membongkar yang buntu, dan memangkas berbenalu. Pemimpin yang tanggap memutuskan, cepat bertindak, dan tidak toleran pada keterlambatan. Pemimpin yang siap untuk “lecet-lecet” melawan status quo yang merugikan rakyat, berani bertarung untuk melunasi tiap janjinya. Republik ini perlu pemimpin yang memesona bukan saja saat dilihat dari jauh, tetapi pemimpin yang justru lebih memesona dari dekat dan saat kerja bersama.” (25/7/2011).

_DSC0177Rakyat takkan pikun atas kenyataan “tragis” yang meresahkan dimana praktik korupsi dalam berbagai kasus seperti BLBI, Lapindo, Century, wisma atlet dan semacamnya nyaris tak berujung penyelesaian. Rakyat benar-benar mendapatkan suguhan yang “jijik-menjijikkan”. Tidak hanya itu, penguasa dan elite politik juga lebih sibuk mengurus jabatan dan partai politiknya daripada mengurus kepentingan negara dan rakyat. Sebuah fakta yang susah untuk dihapus dalam coretan-coretan sederhana rakyat jelata sekalipun.

Pada teorinya, terutama dalam falsafah penegakkan prinsip-prinsip demokrasi, kesejahteraan ekonomi merupakan tawaran yang terelakkan saat demokrasi menampakkan kakinya sebagai pengganti ideologi yang otoriter. Itu bermakna, tanpa jaminan kesejahteraan tersebut, hampir semua teori yang menganalisa peran demokrasi justru menghantar demokrasi jatuh dalam kubangan otoritarianisme—yang justru masih bisa menjanjikan stabilitas dan efektivitas kekuasaan, meski pada hakikatnya bersifat semu. Pada konteks nasional, beberapa kali proses demokrasi (baca: Pemilu) yang ditandai dengan proses pergantian kepala negara dan pemerintahan (presiden) dan ketua lembaga negara lainnya, nyatanya memang belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Begitu juga dalam konteks lokal, Pilkada justru sering dijadikan sebagai ajang “gontok-gontokkan” antar Partai politik pengusung dan peserta (kontesta) yang terlibat. Akhirnya, Pilkada serta hasil yang diciptakannya hanya menimbulkan konflik sosial dan politik baru yang membingungkan rakyat—tentu di samping berkah positifnya.

_DSC0184Tak sulit kita menentukan indikator keberhasilan atau kegagalan demokrasi yang kita anut. Kita dapat melihatnya secara langsung, misalnya, pada statistik yang merangkum secara apik realitas kemiskinan, pengangguran dan tingkat kriminalitas yang semakin menggila. Meski saat era reformasi bermula—bahkan hingga saat ini—sebagian besar rakyat berkoar menuntut peran negara yang cenderung menindas, tetap saja rakyat mendapatkan hasil yang nihil.

Kita memaklumi bahwa setelah menjalani reformasi lebih dari empatbelas tahun (1998-2012), banyak kemajuan yang kita capai. Secara prosedural, misalnya, demokrasi berkembang dengan cepat. Setidaknya, Indonesia saat ini memiliki sistem pers yang bebas dan sistem multi-partai. Kita juga menjalankan pemilu legislatif dan pemilihan langsung Presiden-Wakil Presiden, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota secara demokratis. Lembaga legislatif di pusat dan daerah saat ini memiliki kekuasaan besar—walaupun konstitusi kita membawa ruh dan semangat presidensial. Kita juga memiliki pemerintahan hasil Pemilu, lembaga yudikatif dengan formatnya yang baru hasil empat amandemen UUD 1945, dan sistem checks and balances.

_DSC0069Tapi, harus diakui bahwa kemajuan substantif demokrasi tak secepat dan mengesankan kemajuan-kemajuan prosedural itu. Mandat dan keterwakilan politik masih belum bisa ditegakkan secara layak. Penyelewengan kekuasaan (seperti KKN; Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), perilaku amoral dan kurang etis lainnya masih mengidap pemegang kekuasaan di berbagai level pemerintahan. Civil society belum tumbuh kuat sepenuhnya. Kelas menengah belum memiliki posisi dan peran politik yang menentukan. Akuntabilitas publik belum terjamin melalui mekanisme yang melembaga. Lebih jauh, alih-alih mengurus rakyat, elit politik dan penguasa sibuk menyusun janji-janji palsu baru setelah sebelumnya mereka sudah menyusunnya dalam berbagai bentuk etalase politik bahkan kebijakan non populis juga diskriminatif. Dengan kata lain, demokrasi belum berhasil membuktikan keampuhannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sejarah politik bangsa ini memang terlalu naif bagi rakyat—tentu saja di samping hal-hal baik yang didapatnya. Naif, sebab apa yang rakyat sebut sebagai harapan sering dibalas dengan ratapan. Optimisme rakyat sering dihadapi dengan pesimisme penguasa dan elit politik. Betul bahwa bernegara itu adalah upaya memberi secara tulus tak harap kembali alias tak perlu mendapatkan balas jasa. Tetapi jika lakon kekuasaan (dan elit politik) selalu mencederai filosofi institusi negara sekaligus pemangku jabatannya, maka lagi-lagi bagi rakyat, bernegara itu naif.  Di atas kenaifan itulah rakyat kadang terpaksa untuk memiliki optimisme—walau selalu ada syarat untuk mengamalkan pesimisme.

Di atas segalanya, ada satu kesadaran yang perlu kita ingat bahwa sejarah tak cukup dipahami sebagai deretan potret atau kumpulan gambar terpotong yang diam. Sejarah mesti dipandang sebagai rangkaian adegan gambar hidup yang sambung menyambung. Maka, pembicaraan tentang fenomena penguasa dan elit politik satu periode bahkan era tertentu tak bisa lepas dari diskusi tentang periode bahkan era lain yang mengantarnya serta yang dijemputnya ke depan. Begitulah, perbincangan tentang era Reformasi—dan pascanya—mesti menyertakan diskusi mengenai Orde Baru dan Orde Lama yang mengantarnya serta era yang akan datang yang dijemputnya. Fenomena penguasa dan elit politik Indonesia saat ini pun diantar oleh fenomena yang sama pada era sebelumnya dan menjemput era barunya yang akan datang. Inilah sejarah bangsa kita, ia bersifat kontinyuitas.

 

Enyahkan Pesimisme! 

Dalam memahami dan menghadapi berbagai kondisi yang “tidak menguntungkan” yang melilit bangsa ini, rakyat tentu tak perlu terjebak lama dalam kubangan putus asa. Semestinya, selalu tersedia alasan untuk optimis. Sebab rakyat sejati adalah mereka yang tak terjebak dalam kesalahan dan kekeliruan penguasanya. Itulah yang kita namai sebagai warga negara, tahu hak dan paham kewajiban. Betul bahwa fenomena kegalauan bangsa kita terus menayang di hadapan mata, namun tanpa optimisme rakyat maka negara ini hanya akan menjadi gugusan tak berbentuk apa-apa. Selain itu, pesimisme tak akan pernah menjadi modal memadai untuk merebut hari ini dan esok yang lebih baik. Meminjam Noam Chomsky, “Jika Anda berlaku seolah-olah tak ada peluang bagi perubahan, maka sebetulnya Anda sedang menjamin bahwa memang tak akan ada perubahan.”

Pesimisme seharusnya tidak relevan bagi “para pemain”. Bukankah dalam satuan negara, rakyat punya peran strategis dan penting? Di masa lalu, rakyat memang mau tak mau, suka atau tidak, dipaksa menjadi penonton (yang acuh), sementara perubahan diserahkan kepada para “wali”, yakni para elite yang bekerja seolah-olah atas nama dan untuk rakyat. Sekarang, zaman itu sudah lewat. Dari penonton (yang acuh), posisi rakyat bergeser menjadi pemain. Konsep “wali” digantikan oleh “mandat”.

Benar bahwa para elite—terutama mereka yang bercokol di lembaga legislatif dan pejabat publik yang terpilih—kerapkali tetap mengabaikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Tetapi, posisi rakyat sebagai pemberi mandat tak bisa digantikan dan dihentikan. Dalam konteks ini, perilaku elite yang “jijik” dan menyebalkan dalam batas-batas tertentu mencerminkan karakteristik para pemilih mereka, ya rakyat sendiri. Dalam batasan dan waktu-waktu tertentu, rakyat sesungguhnya bisa menghentikan mereka, namun rakyat juga bisa menjadi “biang”.

Persoalannya, harapan mengenai perubahan perilaku elite hanya mungkin terwujud manakala setiap orang (baca: rakyat) pun lebih dahulu melakukan perubahan kualitas dirinya—sebagai warga negara maupun sebagai (calon) pemilih. Dalam konteks inilah, setiap orang tak berkesempatan menjadi penonton (yang terlibat aktif). Setiap orang dituntut menjadi pemain (yang terlibat aktif) dalam kapasitasnya masing-masing yang serba terbatas, baik sebagai rakyat maupun sebagai penguasa.

Bagi sebagian orang, argumentasi di atas boleh jadi terasa romantis. Tetapi, sejarah peradaban-peradaban besar membuktikan bahwa “romantisme” perubahan-berbasis-orang-per-orang (baca: warga negara) seperti itulah yang tebukti menjadi modal yang layak untuk merebut masa depan yang lebih baik. Kita mesti optimis untuk itu.

Mari Membangun Optimisme!

Pertanyaannya, mungkinkah kita, di Indonesia, memasuki era baru, dengan penuh optimisme? Tersediakah alasan untuk optimis di tengah centang perenang sosial, politik dan ekonomi kita beberapa waktu terakhir? Tidakkah optimisme yang dipaksakan hanya akan menjadi pelipur lara, bahkan semacam upaya membohongi diri sendiri?

Alih-alih menjawab langsung deretan pertanyaan krusial itu, kita selayaknya mulai dengan membongkar ulang “paradigma” kita tentang optimisme versus pesimisme. Selama ini, kita terbiasa membayangkan Indonesia sebagai sebuah “satuan besar” yang beban pembenahannya diletakkan sepenuhnya di pundak kita. Kita tak dibiasakan memandang pembenahan Indonesia sebagai hasil penjumlahan dari usaha-usaha kecil yang dikerjakan banyak orang dengan segenap keterbatasan masing-masing.

Kita pun terbiasa memandang sejarah sebagai hikayat orang besar yang di pundak mereka Indonesia Raya diusung ke mana-mana. Kita tak terbiasa memahami sejarah sebagai percikan keringat orang-orang yang namanya (mungkin) tak dikenal, yang jumlahnya jutaan, yang memikul serpihan-sepihan kecil Indonesia sesuai dengan keterbatasan kemampuan dan arena kerjanya masing-masing. Mereka adalah penguasa yang memangku jabatan kenegaraan dalam berbagai institusi negara dan rakyat yang bekerja di ruang profesinya masing-masing. Ya, mereka itu adalah kita semua.

Namun, inilah penyakit kita. Karena salah memahami peran, maka terjadilah kekeliruan paradigmatik sebagai konsekuensinya. Kita terbiasa menunggu orang-orang besar bekerja atas nama dan untuk kita. Kita terbiasa menitipkan perebutan masa depan pada segelintir orang yang kita pandang “lebih dari kita”. Kita pun tak terbiasa “mencicil Indonesia” menjadi bangsa besar dan berwibawa mulai dari keragaman potensi dan spketrum kepentingannya.

Sebagai sebuah proyek, agenda kerja, tanggung jawab, atau tuntutan hidup, Indonesia pun terasa berat. Kita pun dipaksa untuk tak bisa memelihara optimisme. Pesimisme pun begitu dekat dengan kita, bahkan tak hadir sebagai sebuah pilihan, melainkan sesuatu yang tak terhindarkan. Kita terbiasa memborong pesimisme, dan sebaliknya, tak pernah belajar mencicil optimisme. Langkah kaki kita ke depan selayaknya dimulai dengan belajar membangun optimisme, sedikit demi sedikit. Kita, orang per orang, memang tak akan pernah kuasa membuat Indonesia yang lebih baik sendirian. Tapi, kita bisa melakukan perbaikan dalam skala yang terjangkau, di arena tempat aktivitas masing-masing. Setiap orang pun akan punya skala atau ukuran optimisme versus pesimismenya masing-masing. Maka, setiap orang, dengan cara masing-masing, membangun optimisme. Pada titik inilah optimisme bukan saja menjadi sebuah kemungkinan yang terbuka melainkan juga perlengkapan yang sesungguhnya telah kita miliki.

Bagi mereka yang terbiasa dengan mekanisme kerja sentralistik dan perolehan hasil yang instan, gagasan ini tentu tak menarik. Tapi, di sinilah persoalan Indonesia selama pasca reformasi. Kita terbiasa mengelola turbulensi di era baru—yang diakibatkan oleh proses perpindahan dari yang lama ke yang baru itu—dengan menggunakan logika lama dan cenderung antitesis—yang selalu mengemas perlawanan tanpa ada upaya mencari titik temu. Padahal itulah kerja besar yang mesti kita jejakkan di era ini dan di masa depan.

Nah, untuk itu, ke depan kita mesti “menghadirkan” masa depan Indonesia dengan mengkonkretkan sejumlah kebutuhan sebagai berikut: Pertama, mengikis model-model represi ideologis dan mobilitas politik yang keliru; Kedua, menjaga masa depan ke-Indonesia-an dengan mengatasi krisis keadilan dan pemerataan; Ketiga, megelola civil society secara proporsional dengan rumus kendali: pemberian otonomi secara proporsional dan pemberian kendali secara arif; Keempat, mengelola keragaman sikap primordial, agar tidak tersulut menjadi api separatis; Kelima, menjaga keutuhan peran kepemimpinan berdasarkan konstitusi yang berlaku dan mengelola secara matang kesinambungan regenerasi kepemimpinan bangsa.

Penutup

Akhir-akhir ini kita menyaksikan saldo kepercayaan rakyat sebagai etintas penting demokrasi semakin menipis. Itu pertanda adanya jarak memanjang antara demokrasi sebagai sistem dan sebagai praktik. Kenyataan seperti itu mestinya dipahami sebagai alarm sekaligus ultimatum bagi praktik demokrasi kita. Para elite politik dan pemangku jabatan publik mesti memperbaiki kerja dan kinerja. Mereka mesti memastikan diri sebagai pengamin terbaik bagi seluruh harapan dan sikap optimisme rakyat, bukan sebaliknya justru menjadi penghadir atau penginspirasi rakyat untuk selalu dalam ratapan dan pesimisme tak berujung.

Pilihan tetap saja pada para elite politik dan pemangku jabatan publik yang telah rakyat titipkan berbagai kehendak dan cita-cita mulia. Demokrasi yang kita pilih akan berhenti menjadi dilema manakala pelaksana demokrasi dalam tataran struktur negara, misalnya, mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara maksimal. Selebihnya, di saat menuntut haknya sebagai warga negara—misalnya menagih kekuasaan bekerja secara sungguh-sungguh dan semacamnya—rakyat idealnya selalu bersedia menjalankan kewajibannya—seperti taat hukum, ikut serta menjaga stabilitas sosial dan politik serta berbagai hal semacamnya. Hanya dengan begitulah, taman Indonesia semakin asyik untuk dihuni dan semakin indah untuk dikenang. Akhirnya, selamat bekerja! [Oleh : Syamsudin Kadir/Pembicara Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram (Unram), NTB; Sabtu, 15 Desember 2012 dengan tema: Mencari Pahlawan Indonesia di Tengah Kegalauan Bangsa].

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s