Dilema Demokrasi Kita

demokrasi Demokrasi adalah satu sistem yang menempatkan rakyat sebagai basis filosofis sekaligus landasan objektif praktiknya. Dalam demokrasi, Negara dimana rakyat hidup dijadikannya sebagai satu tempat ideal bagi perwujudan tujuannya, yang dalam tataran praktis dilaksanakan oleh berbagai lembaga negara. Dengan demikian, negara adalah institusi legal,  elegan dan paling modern dalam melaksanakan kehendak rakyat. Begitulah demokrasi.

Gagasan demokrasi begitu ideal sebagai tipikal hidup berbangsa dan bernegara yang kita pilih, sadar atau tidak kita sadari. Begitu ideal sehingga terkadang sulit dipraktikkan pada tataran riil. Gagasan itupun seringkali hanya menjadi konsumsi politik pencitraan yang memoles janji manis para politisi demi meraup suara rakyat dalam berbagai perhelatan demokrasi berupa Pemilu, Pilkada dan semacamnya. Namun di balik itu, nafsu terhadap kekuasaan dan praktik politik ala Machiavellian yang menempatkan kekuasaan sebagai tujuan, masih sangat kental kita saksikan dibandingkan nilai ideal demokrasi yang memikul tanggung jawab sosial, politik dan moral pada rakyat.

Kenyataan rentan itulah yang mengemuka saat ini. Seringkali pertanyaan ironis menyapa, misalnya, di mana demokrasi saat harga-harga kebutuhan pokok yang terkait dengan hajat dasar hidup seperti ekonomi, kesehatan dan pendidikan, sulit terjangkau? Apakah demokrasi yang menghasilkan pemisahan eksekutif, legislatif dan yudikatif menitip wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif yang lebih asyik mempersoalkan nasib kepentingan (keluarga, kelompok dan Partai politik) sendiri?

Pada teorinya, terutama dalam falsafah penegakkan prinsip-prinsip demokrasi, kesejahteraan ekonomi merupakan tawaran yang terelakkan saat demokrasi menampakkan kakinya sebagai pengganti ideologi yang otoriter. Itu bermakna, tanpa jaminan kesejahteraan tersebut, hampir semua teori yang menganalisa peran demokrasi justru menghantar demokrasi jatuh dalam kubangan otoritarianisme—yang justru masih bisa menjanjikan stabilitas dan efektivitas kekuasaan, meski pada hakikatnya bersifat semu. Pada konteks nasional, beberapa kali proses demokrasi (baca: Pemilu) yang ditandai dengan proses pergantian kepala negara dan pemerintahan (presiden) dan ketua lembaga negara lainnya, nyatanya memang belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Begitu juga dalam konteks lokal, Pilkada justru sering dijadikan sebagai ajang “gontok-gontokkan” antar Partai politik pengusung dan peserta (kontesta) yang terlibat. Akhirnya, Pilkada serta hasil yang diciptakannya hanya menimbulkan konflik sosial dan politik baru yang membingungkan rakyat.

Tak sulit kita menentukan indikator keberhasilan atau kegagalan demokrasi yang kita anut. Kita dapat melihatnya secara langsung, misalnya, pada statistik yang merangkum secara apik realitas kemiskinan, pengangguran dan tingkat kriminalitas yang semakin menggila. Meski saat era reformasi bermula—bahkan hingga saat ini—sebagian besar rakyat berkoar menuntut peran negara yang cenderung menindas, tetap saja rakyat mendapatkan hasil yang nihil. Ketika semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar dengan sedikit demi sedikit menyusutkan peran negara dalam berbagai bidang kehidupan publik, berkah demokrasi tak juga tertuai sepenuhnya.

Kita patut bersuka cita tatkala ruang publik semakin terbuka dan dialog sosial serta politik berkembang pesat. Kita juga bersyukur, media massa semakin kritis, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi sosial di luar lembaga negara menjamur serta oligarki kekuasaan semakin terkikis oleh semangat pemilihan langsung.

Namun, sejauh mana proses dan efektivitas proses dan ruang terbuka demokrasi tersebut membawa berkah bagi rakyat? Pada latar inilah jawaban-jawaban nihil dan pesimis tak terhindarkan. Ironisnya, pada saat rakyat menanti pembelaan dan advokasi publik, media massa dan lembaga-lembaga sosial masyarakat cenderung bergerak sendiri dengan sikap kritisnya, namun tak memberi jejak signifikan bagi kehidupan rakyat.

Kita memaklumi bahwa setelah menjalani reformasi lebih dari empatbelas tahun (1998-2012), banyak kemajuan yang kita capai. Secara prosedural, misalnya, demokrasi berkembang dengan cepat. Setidaknya, Indonesia saat ini memiliki sistem pers yang bebas dan sistem multi-partai. Kita juga menjalankan pemilu legislatif dan pemilihan langsung Presiden-Wakil Presiden, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota secara demokratis. Lembaga legislatif di pusat dan daerah saat ini memiliki kekuasaan besar. Kita juga memiliki pemerintahan hasil Pemilu, lembaga yudikatif dengan formatnya yang baru hasil empat amandemen UUD 1945, dan sistem checks and balances.

Tapi, harus diakui bahwa kemajuan substantif demokrasi tak secepat dan mengesankan kemajuan-kemajuan prosedural itu. Mandat dan keterwakilan politik masih belum bisa ditegakkan secara layak. Penyelewengan kekuasaan dan korupsi masih terjadi di berbagai level pemerintahan. Perilaku amoral dan kurang etis lainnya masih mengidap pemegang kekuasaan. Civil society belum tumbuh kuat sepenuhnya. Kelas menengah belum memiliki posisi dan peran politik yang menentukan. Akuntabilitas publik belum terjamin melalui mekanisme yang melembaga. Alih-alih mengurus rakyat, elit politik dan penguasa sibuk menyusun janji-janji palsu baru setelah sebelumnya mereka sudah menyusunnya dalam berbagai bentuk etalase politik bahkan kebijakan non populis juga diskriminatif. Dengan kata lain, demokrasi belum berhasil membuktikan keampuhannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kita memang telah melalui jalan panjang kekuasaan yang menghadirkan demokrasi sebagai sebuah pilihan dan pedoman dalam menjalankan kekuasaan. Tahap ini membawa bangsa meninggalkan jejak oligarki kekuasaan dan mengedepankan partisipasi penuh rakyat lewat mekanisme suara mayoritas. Namun, persoalannya tidak berhenti sampai pada titik itu. Pada kenyataannya, mekanisme mayoritas yang kita agungkan justru lebih banyak menghadirkan pola kekuasaan yang cenderung tiranik dengan mengatasnamakan mayoritas daripada mengamini seluruh kehendak rakyat. Alih-alih suara mayoritas adalah cerminan kehendak keseluruhan, pilihan pada mayoritas seringkali mengecewakan konstituennya. Jika tidak, sudah tentu para wakil rakyat yang duduk di lembaga eksekutif dan legislatif memberikan kebijakan riil yang berpihak pada rakyat. Tapi lagi-lagi, nyatanya nihil.

Kita tentu sangat berharap agar demokrasi tidak sekadar menyentuh masalah-masalah prosedural, tapi juga masalah-masalah substansial. Sebab tahapan-tahapan prosedural hanya akan bermakna jika hal-hal substansial diperhatikan secara sungguh-sungguh. Sederhananya, tahapan prosedural bukanlah sebuah finalitas, sebab ia mesti diuji dengan efek kinerjanya terhadap kehidupan rakyat. Di sinilah efektivitas demokrasi, saat berbagai kebijakan sosial, ekonomi dan politik masuk dalam ranah publik yang halal untuk diperbincangkan dan didialogkan, sehingga tidak kaku dan rigid serta berpotensi menjadi sarana permainan politik segelintir politisi.

Pemilu yang langsung, otonomi daerah, media massa dan organisasi kemasyarakatan yang kritis hanyalah imbas dan berkah dari demokrasi. Ia juga merupakan bagian dari demokrasi prosedural dan bukanlah hakikat utama demokrasi itu sendiri. Selama nilai-nilai kebebasan (liberte), persamaan (egalite) dan persaudaraan (fraternete) belum berimbas pada kesejahteraan rakyat, selama itu pula demokrasi hanyalah pemanis bibir sekaligus penghias altar kursi kekuasaan serta elit politik. Oleh karena itu, demokrasi prosedural dan substansial mesti berjalan beriringan, sebab demokrasi bukan sekadar nilai ideal yang berlangsung dalam ruang filosofis dan berkutat pada aras kesadaran, namun juga praktik sosial, politik, ekonomi dan budaya yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik.

Akhir-akhir ini kita menyaksikan saldo kepercayaan rakyat sebagai etintas penting demokrasi semakin menipis, maka itu pertanda adanya jarak memanjang antara demokrasi sebagai sistem dan sebagai praktik. Kenyataan seperti itu mestinya dipahami sebagai alarm bagi praktik demokrasi kita. Para elit politik dan pemangku jabatan publik mesti memperbaiki kerja dan kinerja. Mereka mesti memastikan diri sebagai pengamin terbaik bagi seluruh harapan dan sikap optimisme rakyat, bukan sebaliknya justru menjadi penghadir ratapan dan pesimisme tak berujung.

Akhirnya, pilihan tetap saja pada para elit politik dan pemangku jabatan publik yang telah rakyat titipkan berbagai kehendak dan cita-cita mulia. Demokrasi yang kita pilih akan berhenti menjadi dilema manakala pelaksana demokrasi dalam tataran struktur negara, misalnya, mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara maksimal. Selebihnya, di saat menuntut haknya sebagai warga negara—misalnya menagih kekuasaan bekerja secara sungguh-sungguh dan semacamnya—rakyat idealnya selalu bersedia menjalankan kewajibannya—seperti taat hukum, ikut serta menjaga stabilitas sosial dan politik serta berbagai hal semacamnya. Dengan begitu, demokrasi akan semakin layak kita nikmati, lebih dari sekadar sistem yang kita pilih dan gaungkan secara gegap gempita. [Cirebon, 4 Desember 2012. Oleh: Syamsudin Kadir, Penulis dan Editor lepas]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s