Demokrasi Minus Biokrasi

1 Jul

BEBERAPA waktu yang lalu saya mendapat kesempatan untuk berkontribusi—tepatnya menulis status—dalam salah satu group diskusi yang berakun seorang tokoh NTT di facebook (FB) yang kini masih aktif sebagai politisi di senayan. Saya tidak begitu tahu siapa yang memasukkan saya dalam group tersebut. Di samping ketidakyakinan saya bahwa yang membuat group tersebut benar-benar tokoh tersebut. Selain itu, saya sebetulnya tidak begitu ‘ngeh’ dengan dunia politik, terutama ketika menyaksikan praktik para elit politik Indonesia akhir-akhir ini, minimal lewat media massa seperti TV, koran, majalah dan semacamnya. Namun, naluri manusiawi saya sedikit ‘memaksa’ agar saya bicara. Tentu saja dalam batasan saya sebagai warga negara yang memang sedikit-banyak terkena virus doyan membaca fenomena sosial-politik.

Melalui group tersebut saya menuliskan pesan singkat dalam bentuk dua pertanyaan: Pertama, bagaimana pendapat dan apa kebijakan Pak calon Gubernur terhadap kondisi sebagian besar daerah di (Manggarai Barat) Mabar (Kecamatan: Komodo, Boleng, Sano Nggoang, Lembor, Welak, Kuwus, Macang Pacar) yang hingga kini masih belum tersentuh listrik, aspal, mobil dan berbagai sarana mewah lainnya jika terpilih menjadi Gubernur?, kedua, bagaimana pendapat dan apa kebijakan Pak calon Gubernur terhadap Taman Nasional Komodo (TNK) jika kelak terpilih menjadi Gubernur?

Tak lama kemudian pesan tersebut mendapat respon dari beberapa penikmat FB, dari yang memandangnya sebagai bentuk pertanyaan ‘jujur’ hingga bentuk pertanyaan ‘cengeng’ seorang warga negara yang memiliki hak sekaligus kewajiban untuk berbicara seperlunya. Bahkan tak tanggung-tanggung, ada yang menilainya sebagai bentuk ‘ketidakdewasaan’ dalam memandang Pilkada NTT sekaligus sikap ‘cengeng’ yang tak berbobot. Dari situ, saya terinspirasi untuk membuat catatan singkat sekaligus sedikit “pembelaaan intelektual” ini.

Sekilas tentang Gerontokisme 

Sekitar tujubelas tahun lalu, Michael Bruce Sterling (59), penulis Amerika yang beristrikan penulis dan sutradara film Serbia, Jasmina Tesanovic, menulis Holy Fire. Inilah sebuah novel yang bercerita tentang kemajuan teknologi dan obat-obatan yang mampu membuat angka harapan hidup manusia meningkat menjadi dua abad.

Yang terjadi kemudian, tulis Sterling, adalah “gerontocracy”. Masyarakat dikendalikan oleh orang-orang berumur, orang-orang tua. Kekuasaan politik dan modal dikuasai dan dikendalikan di tangan mereka. Akses orang-orang muda pada kekuasaan dan kesejahteraan dibatasi, bahkan ditutup. Digambarkan juga betapa para seniman muda mengalami marjinalisasi, peminggiran dalam masyarakatnya.

Kamus-kamus ilmu sosial standar memang memaknai “gerontoctacy” (ger·on·toc·ra·cy/ jĕr’ən-tŏk’rə-sē) sebagai masyarakat yang dikendalian oleh orang-orang berumur. Dalam pengertiannya lebih sempit, gerontocracy juga bisa berarti “pemerintahan yang kekuasaannya berpusat pada dan dikendalikan oleh orang-orang tua”. Pelaku sistem penguasaan semacam itu kita sebut sebagai “gerontocrac” (ge·ron’to·crat’/ jə-rŏn’tə-krăt’). Sementara karakteristik yang dibentuk dan menyipatinya kita sebut “gerontocratic” (ge·ron’to·crat’ic).

Gerontocracy adalah sebuah relasi sosial. Ia terbangun ketika pengendalian oleh orang-orang berumur bekerja dalam sebuah struktur yang menghadapkannya dengan orang-orang muda yang dikendalikan. Maka dalam gerontocracy, orang tua adalah subjek sementara orang muda adalah objek. Yang pertama adalah penikmat sementara yang terakhir adalah korban.

Bahkan tak sedikit organisasi ”kepemudan” dan partai politik kerapkali tak bisa lepas dari gerontocracy. Alih-alih memberi kesempatan kepada kalangan yang lebih muda dan segar, banyak organisasi kepemudaan yang membiarkan dirinya dikendalikan oleh pemuda dengan usia berkepala empat atau lebih. Mengutip pernyataan Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Eep Saefulah Fatah, “Kesempatan kepemimpinan lebih dibuka bagi pemuda-senja bukan pemuda-pagi-hari.” Tak pelak lagi dalam berbagai Pilkada.

Dalam konteks politik, gerontocracy bukan sekadar umur, tapi juga sikap yang tidak visioner, irasional, enggan diskusi, alergi kritik, anti kemajuan dan pro sikap-sikap mistis. Karena itu, siapa pun atau institusi apa pun yang masih terperosok dalam sikap-sikap tersebut mereka adalah contoh terbak dari sikap gerontocracy.

Demokrasi Defisit Biokrasi 

Setelah menjalani reformasi lebih dari empatbelas tahun (1998-2012), banyak kemajuan yang kita capai. Secara prosedural, misalnya, demokrasi berkembang dengan cepat. Setidaknya, Indonesia saat ini memiliki sistem pers yang bebas dan sistem multi-partai. Kita juga menjalankan pemilu legislatif dan pemilihan langsung Presiden-Wakil Presiden, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota secara demokratis. Lembaga legislatif di pusat dan daerah saat ini memiliki kekuasaan besar. Kita juga memiliki pemerintahan hasil Pemilu, lembaga yudikatif dengan formatnya yang baru hasil empat amandemen UUD 1945, dan sistem checks and balances.

Tapi, harus diakui bahwa kemajuan substantif demokrasi tak secepat dan mengesankan kemajuan-kemajuan prosedural itu. Mandat dan keterwakilan politik masih belum bisa ditegakkan secara layak. Penyelewengan kekuasaan dan korupsi masih terjadi di berbagai level pemerintahan. Perilaku amoral dan biadab lainnya masih mengidap pemegang kekuasaan. Civil society belum tumbuh kuat sepenuhnya. Kelas menengah belum memiliki posisi dan peran politik yang menentukan. Akuntabilitas publik belum terjamin melalui mekanisme yang melembaga. Alih-alih mengurus warga, elit politik dan penguasa sibuk menyusun janji-janji palsu baru setelah sebelumnya mereka sudah menyusunnya dalam berbagai bentuk etalase politik bahkan kebijakan non populis juga diskriminatif. Dengan kata lain, demokrasi belum berhasil membuktikan keampuhannya dalam meningkatkan kesejahteraan warga.

Dalam konteks NTT, di Mabar mislanya. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang kaya berbagai sumber daya alam dan pariwisata. Yang teranyar, tepatnya pada Rabu 16 Mei 2012 adalah saat bersejarah yang menandai sebuah peristiwa penting saat TNK secara resmi dinyatakan secara sah sebagai The New 7 Wonders of Nature. Kemenangan ini sekaligus mengangkat NTT sebagai salah satu tujuan wisata dunia yang istimewa selain Bali. Ini baru awal dari suatu perjalanan panjang bagi penghuni negeri ini, terutama warga NTT, untuk mewujudkan cita-cita melestarikan komodo dan habitatnya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga yang tinggal di sekitarnya, tepatnya warga Mabar. Tantangan ini jauh lebih berat dari memenangkan komodo sebagai The New 7 Wonders of Nature.

Sebetulnya sebelum lembaga New7Wonders mengadakan kompetisi The New 7 Wonders of Nature, UNESCO di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menetapkan TNK  sebagai Situs Warisan Dunia pada 1986. Dengan demikian, TNK sebagai sarana pariwisata ‘meyakinkan’ bagi pendapatan daerah sudah berjalan sekitar 26 tahun. Namun, bagaimana faktanya, apakah warga Mabar atau infrastruktur di Mabar mengalami perubahan signifikan? Bagaimana sikap para eilt politik dan penguasa Mabar dan NTT? Saya tak mau berspekulasi, silahkan tanya sendiri warga Mabar atau NTT umumnya, atau silahkan berkunjung ke ujung barat pulau Flores tersebut.

Mengutip satu pernyataan warga Mabar, “Apa pun sikap para elit itu ke depan, faktanya, mereka kebanyakan ‘tuli’ dengan berbagai suara yang sering disampaikan warga Mabar pada sekian periode berjalan. Pergantian kepala daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten, tidak memberi efek positif yang signifikan. Bayangkan saja, penghasilan pariwisata (baca: TNK) nyaris tak memberi dampak apa-apa terhadap kemajuan Mabar dan kesejahteraan warganya. Pilkada hanyalah salah satu bentuk legalisasi bagi mereka yang kerap ingkar janji. Alih-alih mengurus warga, mereka lebih fokus mengurus kantong partai dan perutnya sendiri.” Tentu saya tak perlu membeberkan berbagai suara dan kehendak warga Mabar selama ini dalam catatan sederhana ini. Lagi-lagi, silahkan publik mencari sendiri dari berbagai sumber, agar lebih valid dan bertanggung jawab.

Nah, jika saluran formal seperti itu sudah sumpek dan nurani penguasa tak mengubris, lalu apakah warga Mabar mesti dicekoki lagi dengan satu pernyataan dangkal : “itu masalah lokal daerah atau kabupaten, jangan sampaikan kepada elit propinsi atau nasional.”? Lalu, atas dasar apa mereka dengan begitu antusiasnya menggiring warga untuk ikut memilih mereka pada momentum Pilkada yang akan datang jika bukan untuk kembali menawarkan janji palsu? Bukan kah gaji yang mereka dapatkan diperoleh dari pajak warga?

Sebagai bagian dari warga negara, saya memberanikan diri untuk berbicara. Sebab Pilkada adalah sarana formal bagi warga negara untuk menentukan pemimpinnya pada tingkat lokal dimana mereka hidup. Menimbang bahwa Pilkada adalah saringan bagi para pemimpin ke depan, maka ada baiknya warga daerah bersangkutan mempertanyakan kehendak para elit jika kelak mereka terpilih atau berkuasa. Jika tak mampu memberikan jawaban, maka tak sepatutnya mencalonkan diri menjadi pemimpin. Karena hanya akan menambah masalah dan tentu saja memalukan warga pemilih.

Dalam konteks yang lain, saya ingin mengatakan bahwa berbicara tentang kelayakan para elit untuk menjadi pemimpin NTT ke depan adalah satu tema yang dilingkupi oleh perdebatan yang jauh dari selesai. Dalam konteks NTT, sepertinya masih teridap penyakit model demokrasi yang tidak sensitif lingkungan sendiri, bahkan sama sekali belum memiliki empati terhadap warganya sendiri.

Di tingkat teori dan konsep, gagasan ini juga belum terelaborasi secara penuh. Dalam kerangka ini, buku Political Theory and the Ecological Challenge (2006), dieditori Andrew Dobson dan Robyn Eckersley (keduanya professor ilmu politik), oleh Cambridge University Press, terbit tepat waktu; atau buku Sistem Ketatanegaraan-nya Al-Mawardi juga buku Politik Islam-nya Ibnu Taimiyah layak dikaji lebih lanjut.

Di antara berbagai elaborasi filosofis dan teoritis tentang tantangan ekologi—dalam konteks NTT adalah efek pengelolaan TNK yang nyaris jauh dari ‘tangan-tangan’ elit NTT, untuk tidak dikatakan tak mereka pedulikan—bagi teori-teori demokrasi yang ditulis para sarjana representatif, Terence Ball memperkenalkan gagasan “biokrasi”. Sebagaimana tercermin dari namanya, biokrasi adalah pemerintahan yang menimbang makhluk hidup. Maka, dalam biokrasi, bukan saja manusia yang mesti ditimbang dan diwakili kepentingannya, melainkan juga binatang, ekosistem dan generasi mendatang.

Ball menafsirkan ulang konsep-konsep dasar dalam demokrasi, semisal konsep keterwakilan atau representasi. Sebagaimana tercermin dari rangkaian kata pembentuknya, rerpresentasi (re-present-ation) adalah menghadirkan kembali sesuatu yang sejatinya tak hadir di sekitar pejabat publik yang bertugas mewakili (representator). Dalam konteks ini, posisi binatang, ekosistem dan generasi mendatang sesungguhnya sama belaka dengan publik atau pemilih. Mereka sama-sama tak hadir dan mesti dihadirkan.

Pengeritik gagasan biokrasi boleh jadi berkilah. Manusia harus diwakili karena mereka memilih. Bukankah binatang, ekosistem dan generasi mendatang tak ikut memilih? Mengapa mereka harus diwakili?

Ball dan para penganjur biokrasi punya jawaban standar untuk itu. Bukankah anak-anak di bawah umur, orang tak waras, mereka yang sakit keras, dan penganut golongan putih (yang situasional-temporer maupun yang ideologis-permanen) juga tak ikut memilih? Tapi, bukankah kerja demokrasi tetap harus menimbang mereka?

Biokrasi adalah sebuah gagasan yang relatif baru, termasuk di Indonesia—apalagi di NTT. Di sini, kritik Daniel Bell (1999)—yang sesungguhnya ditujukan kepada demokrasi deliberatif—bisa dipinjam. Menyampaikan dan mempertahankan secara elegan sebuah gagasan, tulis Bell, adalah satu tugas. Memikirkan bagaimana mengimplementasikannya adalah tugas berikutnya. Ya, memang masih terbentang tugas untuk membuat biokrasi tak saja layak di level diskusi tapi juga praktis. Catatan ini sendiri barulah sebuah permulaan yang butuh elaborasi lanjutan dari semua pihak, terutama dari para elit politik, penguasa dan akademisi yang kompeten.

Bagaimanapun, yang sudah jelas akan menjadi tantangan bagi biokrasi di Indonesia—termasuk di NTT—adalah defisit politisi berpikir panjang dan jauh ke depan yang kita hadapi sekarang. Bukankah umumnya politisi kita lebih senang memikirkan bagaimana pemenangan kursi kekuasaan ketimbang memikirkan bagaimana memperbaiki nasib warga dan generasi mendatang; lebih sibuk mengurusi agenda pencitraan dan janji palsu daripada pemenuhan janji di saat dulu menjelang mendapatkan kursi?

Ya, hilir mudik para elit politik menghiasi berbagai media massa republik ini. Tidak saja janji, mereka juga mempertontonkan keangkuhan yang defisit adab dan minus empati. Itulah yang publik saksikan dalam berbagai momentum demokrasi seperti Pemilu yang seharusnya menjadi pintu penting bagi hadirnya pembangunan substantif. Dalam konteks Pilkada NTT juga nyaris tak luput dari penyakit akut tersebut. Tentu, publik berharap agar ke depan para elit mau berbenah dan sadar diri.

Catatan Akhir

Catatan ini sepatutnya tidak selalu dianggap sebagai wujud ‘ketidakdewasaan’ atau ‘kecengengan’. Sebagai warga negara, setiap kita punya hak menanyakan sesuatu yang mendesak kepada siapa pun yang berkehendak menjadi pemimpin, termasuk masalah Mabar dan TNK yang nyaris jauh dari perhatian elit. Sebagai manusia berakal, kita dituntut bergeser dari manusia yang gemar mengurusi ”akibat” ke manusia yang paham ”sebab”. Kita didesak untuk tak sekadar mengatasi soal-soal di hilir tapi menyelesaikan sumber-sumber masalah di hulu. Kita diingatkan untuk tak hanya mengurusi soal-soal permukaan melainkan mengatasi sumber-sumber perkara pada akarnya. Kita didorong untuk tak sekadar mengatasi banyak masalah pada gejala kasat mata melainkan pada sumber-sumber panyakitnya. Itulah hal-hal mendasar yang ‘memaksa’ saya berbicara dan menyampaikan beberapa pertanyaan di group FB beberapa waktu yang lalu. Saya kira dengan cara itulah kita mengambil pelajaran secara konstruktif dari fenomena elit politik, penguasa sekaligus Pilkada beberapa waktu yang telah lewat dan ke depan. Dengan cara itu pula kita menunjukkan diri sebagai warga yang rasional dan legowo atas berbagai kritik.

Di atas segalanya, barangkali saya keliru dalam menyampaikan pendapat dan pertanyaan. Ya, saya sadar atas keterbatasan saya dalam menilai para elit yang hampir alergi dengan substansi simbol-simbol yang mereka sematkan: elit politik, penguasa dan semacamnya—yang mesti melayani, mengakomodasi, melindungi, mencerdaskan dan seterusnya. Namun, dalam kondisi yang sadar pula saya ingin menegaskan satu pandangan: warga negara yang baik adalah warga negara yang tahu hak sekaligus kewajibannya, terutama di saat praktik demokrasi para elit politik dan penguasa minus biokrasi. Warga negara memiliki hak untuk mendesakkan perlawanan dalam berbagai bentuknya jika institusi yang dihuni oleh para elit politik dan penguasa anti perubahan itu nyaris tak memberi efek positif bagi kemajuan publik, sekaligus bersiap diri untuk menuntaskan kewajiban sebagai warga. Ya, saya belajar untuk itu. Semoga ada yang terprovokasi! [Jakarta; 1 Juli 2012, Oleh : Syamsudin Kadir, Penikmat Pariwisata Golo Sengang Manggarai Barat (Mabar) dan Taman Nasional Komodo (TNK) Mabar sekaligus Pegiat Sosial Politik di Kadir Institute—081 804 621 609]

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: